Bacaan politik Amien Rais dan 'something wrong' Jokowi
Merdeka.com - Kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wapres Jusuf Kalla (JK) dibuat gaduh dengan manuver Partai Amanat Nasional (PAN). Suara desakan agar PAN keluar dari koalisi partai pendukung pemerintah pun menyeruak ke permukaan.
Gara-garanya, PAN tak sejalan dengan pemerintah saat partai pendukung Jokowi bersikap di Revisi Undang-Undang Pemilu. PAN memilih presidential threshold nol persen bersama partai oposisi yakni Gerindra, Demokrat dan PKS.
Puncaknya, saat PAN memutuskan walkout dalam paripurna pengambilan keputusan revisi UU Pemilu pada Kamis (20/7) tengah malam. Padahal, PDIP, Golkar, NasDem, Hanura, PKB dan PPP satu suara dukung presidential threshold 20 persen.
-
Siapa yang pecat Jokowi? Pengumuman tersebut disampaikan oleh Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP, Komarudin Watubun, dalam sebuah konferensi pers yang berlangsung di Jakarta.
-
Kenapa PDIP baru pecat Jokowi setelah Pilpres? Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memutuskan untuk menunda pengumuman terkait pemecatan. Langkah ini diambil demi menjaga kehormatan Jokowi sebagai Presiden dan untuk menghindari munculnya spekulasi negatif yang bisa berpengaruh selama masa kontestasi politik.
-
Kenapa PDIP pecat Jokowi? Pemecatan Joko Widodo diakibatkan oleh tuduhan intervensi terhadap Mahkamah Konstitusi yang dianggap demi kepentingan keluarganya. Tindakan ini dianggap mencederai prinsip-prinsip demokrasi dan etika yang seharusnya dijunjung tinggi dalam berbangsa. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menilai bahwa pemanfaatan instrumen negara untuk kepentingan pribadi telah menyebabkan dampak yang sistemik, merusak sistem hukum dan demokrasi di Indonesia.
-
Siapa yang usulkan Jokowi jadi pemimpin? Usulan tersebut merupakan aspirasi dan pendapat dari sejumlah pihak.
-
Bagaimana PDIP pecat Jokowi? Pemecatan Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, dan Bobby Nasution telah diumumkan secara resmi oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP PDIP) melalui Surat Keputusan dengan nomor 1649/KPTS/DPP/XII/2024.
-
Kapan Presiden Jokowi terbitkan UU Pemilu terbaru? Presiden Joko Widodo menerbitkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemilu pada tanggal 4 Mei 2023.
Silang pendapat antara PAN dan partai pendukung Jokowi pun terjadi. Mayoritas partai pendukung Jokowi, sepakat jika PAN didepan dari koalisi pemerintah. Isu reshuffle pun seiring sejalan dengan sikap PAN yang kerap membelot dari pemerintah.
Di tengah kisruh itu, Ketua Dewan Kehormatan PAN, Amien Rais mengusulkan, Menpan RB Asman Abnur yang notabene kader PAN mundur dari kabinet Jokowi. Amien ingin PAN keluar pemerintahan dan berkoalisi dengan rakyat.
"Saya usul supaya Asman Abnur segera keluar dari kabinet. Titik," tegas Amien Rais.
Amien Rais di DPR ©2017 Merdeka.comKetua DPP PAN Yandri Susanto mencoba membaca maksud Amien. Dia meyakini, ada informasi yang telah diterima Amien. Terlebih ada isu reshuffle yang berhembus belakangan ini. Bacaan politik Amien diyakini selalu tepat.
"Pak Amien ini kan tokoh senior yang hitungan politik dalam isu kekinian Pak Amien selalu akurat. Tapi ya terserah itu, tergantung Bang Asman mau mundur atau enggak," kata Yandri saat dihubungi merdeka.com, Senin (24/7).
Wakil Ketua Umum PAN, Hanafi Rais melihat dari sisi yang berbeda. Dia menyatakan, ada sesuatu yang salah dengan Jokowi dan partai pendukungnya. Sebab, keputusan Jokowi kerap berubah, khususnya dalam hal revisi UU Pemilu.
Hanafi mengungkap, ada pertemuan antara Ketum PAN Zulkifli Hasan dengan Jokowi sebelum paripurna revisi UU Pemilu. Hanafi menambahkan, jika pertemuan antara Zulkifli dengan Jokowi menghasilkan kesepakatan soal RUU Pemilu. Tapi rupanya, terjadi kejanggalan yang membuat PAN walkout dari paripurna.
"Nah ketika sepakat bertemu, ya katakanlah ada pertemuan dan sepakat ada konsensus, tetapi di hari H, ketika akan pengambilan keputusan ternyata tidak pas, berarti ada something wrong. Apakah komunikasi Presiden dengan pihak-pihak lain, ataukah mungkin ketidaksetujuan di antara fraksi-fraksi lain," kata Hanafi di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (24/7).
Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Hanafi Rais ©2017 Merdeka.comKendati demikian, putra senior PAN Amien Rais ini, mengaku tidak tahu kejanggalan yang membuat PAN berbeda sikap dengan partai-partai pendukung pemerintah mendukung paket A RUU Pemilu. Kejanggalan itu pun harus segera dicari akar masalahnya.
"Jadi saya pikir, ada missing link yang harus ditemukan dan saya tidak tahu itu apa yang terjadi. Tetapi yang jelas saya kira semangat PAN sejak awal konsensus dan musyawarah mufakat begitu. Nah ketika tidak terjadi, berarti ada hal yang tidak dicapai dan itu harus ditemukan faktornya," tegasnya.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Amien Rais berharap tidak terjadi kecurangan secara substansial demi memenangkan salah satu pasangan calon (paslon).
Baca SelengkapnyaHal itu disampaikan mantan Ketua Ketua MPR 1999-2004, Amien Rais usai bertemu dengan pimpinan MPR di kompleks parlemen.
Baca SelengkapnyaAmien menilai ada pihak berupaya menjegal Anies, sehingga dukungan bakal dialihkan ke Prabowo.
Baca SelengkapnyaAmien Rais jmenyoroti putusan MK yang menyetujui gugatan soal syarat capres-cawapres tak harus berusia 40 tahun asal pernah menjadi kepala daerah.
Baca SelengkapnyaAmien Rais menilai, manuver yang dilangsungkan Jokowi dalam beberapa waktu belakangan juga sangat kentara. Menurutnya, Jokowi mementingkan dirinya sendiri.
Baca SelengkapnyaPimpinan MPR bertemu Jokowi di Istana Merdeka Jakarta hari ini, Jumat (28/6).
Baca SelengkapnyaGerindra mengatakan, pembahasan amandemen UUD 1945 masih jauh dan tak mudah mengembalikan kewenangan MPR seperti zaman dulu.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi buka suara mengenai rapat baleg DPR RI yang disorot karena diduga untuk menganulir putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang UU Pilkada
Baca SelengkapnyaHakim MK Arief mengatakan keberpihakan yang dilakukan Jokowi terhadap pasangan tertentu telah mencederai sistem keadilan pemilu
Baca SelengkapnyaJokowi menegaskan persoalan koalisi dan Capres dan Cawapres bukan urusan presiden
Baca SelengkapnyaAdian menegaskan, penolakan atas permintaan tiga periode Jokowi itu karena tidak ingin mengkhianati konstitusi.
Baca SelengkapnyaSebelumnya Jokowi menyebut presiden boleh memihak dan kampanye di Pilpres 2024
Baca Selengkapnya