Ketua MPR Temui PP Muhammadiyah Bahas Amandemen UUD 1945
Merdeka.com - Ketua dan jajaran MPR RI menyambangi Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, di Jalan Menteng Raya, Jakarta Pusat, Senin (16/12). Pantauan di lokasi, mereka yang hadir di antaranya Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet), Hidayat Nur Wahid dan Arsul Sani.
Kedatangan mereka pun disambut oleh Ketua PP Muhammadiyah, Haedar Nassir dan dua anggota pimpinan MPR lainnya. Rencananya, dalam pertemuan tertutup ini mereka akan meminta usulan terkait dengan rencana amandemen UUD 1945.
Hingga berita ini diturunkan, pertemuan pun masih berlangsung secara tertutup antara MPR dengan Muhammadiyah.
-
Apa saja yang dibahas dalam pertemuan? Dalam pertemuan tersebut keduanya membahas tentang kerja sama pertukaran peserta pendidikan, alih pengetahuan dan teknologi, latihan bersama, serta upaya kolaboratif dalam meningkatkan kemampuan pertahanan kedua negara.
-
Apa saja yang diusulkan ke Kemenpan-RB? Anas menyebut proses pengumuman sempat tertunda karena beberapa kementerian dan lembaga belum menyampaikan formasi yang diperlukan.
-
Apa yang diusulkan Mentan Amran ke Presiden? Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengusulkan kepada presiden penambahan kuota pupuk bersubsidi.
-
Siapa yang hadir di rapat pembahasan revisi UU Kementerian Negara? Badan Legislasi DPR bersama Menpan RB Abdullah Azwar Anas, Menkum HAM Supratman Andi Agtas melakukan rapat pembahasan terkait revisi UU Kementerian Negara.
-
Kenapa UMP 2025 dibahas? 'Kami memahami bahwa ada regulasi dan PP yang berlaku, tetapi kami juga menyadari kebutuhan para pekerja, sehingga kami akan mencari solusi agar regulasi dan pengelolaan dapat tetap dipatuhi, sekaligus memenuhi kebutuhan riil yang diperlukan,' ungkap Susi di Kemenko Perekonomian pada Kamis (3/10/2024).
-
Apa yang ada di dalam proposal? Ciri-ciri proposal yang paling pertama adalah isinya harus berisikan ringkasan kegiatan atau penelitian yang akan dilaksanakan. Dalam proposal, perlu dijelaskan apa saja yang akan dilaksanakan secara rinci dan detail, mulai dari latar belakang, tujuan, jadwal kegiatan, hingga teknis pelaksanaannya.
Sebelumnya, pimpinan MPR terus bergerilya menggelar silaturahmi kebangsaan ke berbagai elemen masyarakat, tokoh bangsa dan organisasi kemasyarakatan. Silaturahmi digelar untuk menghimpun masukan dan aspirasi berkaitan dengan agenda MPR menghadirkan kembali haluan negara.
Ketua Fraksi PPP MPR, Arwani Thomafi mengatakan, silaturahmi kebangsaan pimpinan MPR bisa menjadi contoh atau role model sebagai embrio untuk menciptakan stabilitas politik.
"Sudah tepat Pimpinan MPR melakukan silaturahmi kebangsaan. Ini menjadi role model, yaitu bagaimana pemimpin-pemimpin kita mengedepankan dan menjaga persatuan dan pada akhirnya memastikan bahwa stabilitas politik sangat penting," kata Arwani Thomafi dalam Diskusi Empat Pilar MPR dengan tema 'Makna Silaturahmi Kebangsaan Untuk Indonesia' di Media Center, Gedung Nusantara III Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/12).
(mdk/ded)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kegiatan tertutup ini dilakukan di kantor DPP PKB, Jakarta Pusat.
Baca SelengkapnyaDalam momen tersebut, Ketua MPR Bambang Soesatyo menegaskan jika pimpinan MPR tidak mengucapkan kata untuk memutuskan amandemen UUD 1945.
Baca SelengkapnyaHingga pukul 11.03 WIB, pertemuan tertutup itu masih berlangsung
Baca Selengkapnya"menurut saya sebaiknya proses itu setelah setelah ya setelah Pemilu," kata Jokowi
Baca SelengkapnyaMenurut Mahfud, amandemen UUD sudah pernah dilakukan.
Baca SelengkapnyaBamsoet juga sempat menyampaikan berbagai aspirasi yang kini bekembang di masyarakat.
Baca SelengkapnyaSebelumnya, Bamsoet mengklaim semua partai politik telah sepakat untuk melakukan amandemen UUD 1945.
Baca SelengkapnyaKelakar Jokowi dan pimpinan MPR soal Capres dan Cawapres berlangsung ketika melakukan pertemuan di Istana Kepresidenan.
Baca SelengkapnyaTiga orang Pimpinan KPK bertukar pikiran dengan Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra di kantor Menko di kawasan Kuningan, Jakarta.
Baca SelengkapnyaMuhaimin Iskandar alias Cak Imin menyatakan mendukung wacana amendemen UUD 1945 yang belakang ramai digaungkan MPR.
Baca SelengkapnyaMekanisme pemilihan langsung presiden oleh rakyat dinilai masih lebih baik
Baca SelengkapnyaIsi pertemuan membahas beberapa poin. Termasuk soal RUU Desa.
Baca Selengkapnya