Follow
Bahas Pilkada, DPR akan rapat gabungan dengan Polri, Mendagri dan KPU
Merdeka.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang diwakili Komisi II dan Komisi III akan menggelar rapat gabungan bersama Polri, Kemendagri, Kejaksaan Agung, KPU hingga KPK pada Kamis (11/1) besok. Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan rapat gabungan itu akan membahas pengamanan Pilkada 2018.
"Saya kira kami sudah kemarin juga sudah bertemu dengan pimpinan komisi II Pak Zainudin Amali dan saya juga sudah kontak komisi III terkait untuk rapat gabungan itu dan juga rencananya kita agendakan besok sore," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/1).
Fadli menjelaskan, selain membahas pengamanan, rapat tersebut juga netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan penegak hukum dalam Pilkada 2018.
-
Siapa yang bertanggung jawab untuk pengamanan pilkada? Pastikan kesiapan pengamanan guna menjamin terselenggaranya pilkada berjalan aman dan lancar dari awal hingga akhir.
-
Bagaimana TNI memastikan keamanan Pilkada? Perhatikan tentang situasi terkini, indeks kerawanan pilkada, kemungkinan perkembangan situasi, jumlah personil yang diturunkan hingga langkah-langkah antisipasi,' katanya kepada para Dansat.
-
Kenapa TNI dan Polri di Jateng menjaga netralitas selama pemilu? Mereka diharapkan tidak memberikan komentar apapun terkait calon presiden yang berkompetisi pada pemilu tahun ini.
-
Bagaimana cara menjaga kerukunan di pemilu dengan dialog? Mengadakan dialog antara partai politik, calon, dan pemangku kepentingan lainnya dapat membantu mengurangi ketegangan dan meningkatkan pemahaman bersama. Dialog semacam ini dapat membuka ruang bagi berbagai pihak untuk menyelesaikan perbedaan pendapat secara damai.
-
Bagaimana DPR ingin memastikan netralitas para pihak yang dilibatkan? 'Karena betul-betul dilibatkan langsung pada tiap prosesnya. Namun yang perlu dipastikan juga adalah terkait SOP, harus clear dan seragam. Ini demi meminimalisir potensi adanya kejadian-kejadian tidak netral nantinya. Jadi kalau dengan dilibatkan malah jadi tak netral, nanti kita sanksi keras,' ujar Sahroni dalam keterangan, Senin (6/11).
-
Bagaimana Panwascam memastikan Pilkada berjalan adil? Panwascam memiliki peran penting dalam memastikan integritas dan kejujuran proses pemilihan, serta menjaga agar proses pemilihan berjalan dengan lancar dan adil.
"Supaya kita tidak ingin menjadikan politik itu sebagai alat di dalam pilkada. Dan aparat termasuk institusi lembaga negara itu harus bersikap netral. Jangan nanti ditarik ke sana ke sini untuk kepentingan Pilkada," tegasnya.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini menuturkan, dirinya akan memimpin rapat gabungan tersebut. "Kalau nanti kita konfirmasi rencananya demikian," tutup Fadli.
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Komisi II DPR RI mulai memanggil penjabat (Pj) gubernur, bupati, dan wali kota seluruh daerah dalam rangka meningkatkan kesiapan pelaksanaan Pilkada 2024.
Baca Selengkapnya
Berkaca dari Pilkada lalu, polisi mengevaluasi terkait pendistribusian logistik, kerusakan kotak hingga surat suara.
Baca Selengkapnya
Polri menegaskan semua pihak harus menjaga netralitas menjelang pelaksanaan Pilkada serentak 2024.
Baca Selengkapnya
Divpropam Polri sangatlah dibutuhkan dalam upaya penegakan hukum, termasuk sebagai pengawas dan pengawal kasus secara objektif.
Baca Selengkapnya
Dalam rapat Baleg kali ini terlihat sejumlah anggota Brimob dilengkapi senjata laras panjang menjaga luar ruang rapat.
Baca Selengkapnya
Tujuannya guna membahas persiapan teknis, mengingat waktu Pilkada semakin dekat.
Baca Selengkapnya
Usulan ini muncul dalam rapat kerja antara Komisi III DPR dengan Polri
Baca Selengkapnya
Saat itu, Meutya berkelakar jika kondisi mereka yang hadir dalam raker tersebut sedang bagus
Baca Selengkapnya
Berikut potret Komjen Polisi Fadil Imran saat mengikuti rapat pengamanan dan penegakan hukum Pemilu 2024.
Baca Selengkapnya
Kepala desa dan lurah memiliki peran strategis dalam menjaga situasi yang kondusif selama pelaksanaan pemilihan.
Baca Selengkapnya
Kapolres Rohil juga mengimbau agar para personel menjaga netralitas dan senantiasa bekerja optimal dalam Pilkada.
Baca Selengkapnya
Netralitas Polri terus diragukan berbagai pihak jelang Pemilu 2024. Wacana pembentukan Panitia Kerja (Panja) pengawasan netralitas TNI-Polri pun digulirkan.
Baca Selengkapnya