Bahas proyek gedung baru, DPR sudah bertemu dengan Menteri Keuangan
Merdeka.com - Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan menyatakan pihaknya sudah melakukan pertemuan dengan Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro dan pimpinan Badan Anggaran (Banggar) DPR membahas nasib 7 proyek pembangunan DPR yang menuai polemik. Pertemuan yang digelar semalam itu, kata Taufik, merupakan langkah apa yang akan diambil setelah Presiden Joko Widodo meminta 7 proyek tersebut dikaji ulang.
"Pimpinan DPR harapkan bahwa yang dibahas di Banggar dan Menkeu harus melalui proses sesuai undang-undang," kata Taufik di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (25/8).
Taufik menyatakan bahwa pimpinan DPR telah sepakat nasib 7 proyek tersebut diserahkan kepada Menteri Keuangan yang mewakili pemerintah dan Banggar DPR. Namun, dia menilai, 7 proyek tersebut memang harus melihat kondisi perekonomian yang saat ini sedang merosot.
-
Apa yang DPR sesalkan? 'Yang saya sesalkan juga soal minimnya pengawasan orang tua.'
-
Apa yang didukung DPR? Mengomentari hal kebijakan itu, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menilai, permasalahan PMI di luar negeri begitu beragam dan membutuhkan pendampingan dari pihak Polri.
-
Aturan apa yang DPR dorong? Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mendorong Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) untuk membuat aturan yang bisa mencegah terjadinya kasus pelecehan seksual di kalangan aparatur sipil negara (ASN).
-
Bagaimana DPR mendukung kinerja Kejagung? 'Tentunya Komisi III selalu memantau serta mengapresiasi kinerja setiap insan Adhyaksa, di mana pun mereka berdinas. Karena mengemban amanah menjadi penegak hukum itu memang tidak mudah. Pastinya ada berbagai godaan dan rintangan yang terus merintangi kinerja jaksa.'
-
DPR ikut jaga apa di ekonomi? 'Kita patut bersyukur ekonomi Indonesia tetap tumbuh di kisaran 5 persen hingga Kuartal III-2023. Keberhasilan ini tentu tidak terlepas dari peran pemerintah yang senantiasa memperhatikan daya beli dan konsumsi masyarakat melalui berbagai skema bantuan sosial dan subsidi.'
-
Kenapa DPR setuju tambah anggaran Kemensos? Dukungan wakil rakyat tidak lepas dari berbagai upaya nyata pengentasan kemiskinan dan masalah sosial lainnya melalui program unggulan dan respon cepat.
"Memang kita akui perlu ada kajian mendalam di tengah ekonomi yang sedang tidak bersahabat," tuturnya.
Dalam pertemuan tersebut, Menteri Keuangan dan Banggar DPR, lanjut dia, berupaya mencari solusi agar 7 proyek tersebut dapat berjalan, namun tanpa mempersulit perekonomian.
"Kondisi memang perlu dipertimbangkan. Tapi di sisi lain ada keterbatasan kemampuan dari pemerintah. Sehingga (pertemuan) untuk cari titik resultante untuk menjadi kesepakatan bersama," tandasnya.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kementerian Keuangan masih membahas mengenai rencana ke depan terkait pengelolaan rumah dinas DPR.
Baca SelengkapnyaBanyak tantangan yang bakal dihadapi bila keuangan negara tak digodok matang.
Baca SelengkapnyaErick menagih Komisi VI DPR sambil mengulurkan tangan terkait Rancangan Undang-Undang BUMN.
Baca SelengkapnyaPermintaan tambahan anggaran dari anak buah Presiden Joko Widodo (Jokowi) ini dinilai akan membebani anggaran pendapatan belanja negara (APBN).
Baca SelengkapnyaMenteri Basuki turut dicecar soal perkembangan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Baca SelengkapnyaMahfud menyayangkan ada conflict of interest saat rapat kerja dengan DPR
Baca SelengkapnyaMenteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono melakukan rapat kerja dengan Komisi V DPR, hari ini.
Baca SelengkapnyaDalam rapat, Anggota Komisi VI DPR Darmadi Durianto, menyebut ke depan Menteri BUMN Erick Thohir makin banyak alami tekanan.
Baca SelengkapnyaPuan Maharani enggan menjelaskan lebih lanjut kapan pembahasan itu akan dimulai.
Baca SelengkapnyaDi tengah jalannya rapat, Menteri Erick mendadak dipanggil Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad
Baca SelengkapnyaSebab inflasi rendah tidak bisa diartikan sebagai terkendalinya harga kebutuhan pokok rakyat.
Baca SelengkapnyaRevisi UU MD3 sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas periode 2023-2024.
Baca Selengkapnya