Bakal Jadi Menhan, Ini Kritik Prabowo Saat Debat dengan Jokowi soal Pertahanan RI

Merdeka.com - Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto hampir dipastikan menjadi menteri pertahanan di kabinet Jokowi-Ma'ruf. Saat menjadi capres di Pilpres 2019 lalu, berkali-kali mantan Pangkostrad itu mengkritik lemahnya pertahanan Indonesia. Mampukah Prabowo mewujudkan visinya itu?

Menjadi menteri, tentu menjadi pembantu presiden. Jokowi pernah mengatakan, seorang menteri harus menjalankan visi dari presidennya. Tapi, apakah Prabowo akan mendapatkan keistimewaan menjalankan visinya soal pertahanan seperti yang pernah dipaparkan dalam visi misinya saat menjadi capres?

Untuk mengingatkan kembali visi dan misi Prabowo soal pertahanan, berikut pernyataan yang dia sampaikan saat Debat Keempat Capres 2019 lalu yang dilaksanakan di Hotel Shangri-La, Jakarta, Sabtu 30 Maret lalu.

Prabowo Subianto: Anggaran kita Terlalu Kecil

Hari ini kita akan bicara tentang ideologi pemerintahan, pertahanan, keamanan, dan hubungan internasional. Saudara-saudara bagi kami Pancasila adalah ideologi final, Pancasila adalah hasil suatu kompromi besar suatu kecemerlangan dari generasi pendiri bangsa kita.

Pancasila berhasil mempersatukan ratusan kelompok etnis, ratusan suku, agama-agama besar, budaya-budaya berlainan, dengan bahasa yang berlainan, kompromi ini yang menghasilkan Republik Indonesia karena itu kami bertekad untuk mempertahankan Pancasila sampai titik darah yang terakhir.

Saya dari sejak 18 tahun telah tanda tangan sumpah untuk membela Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Kalau ada yang mau mengubah ini akan saya hadapi dengan semua kekuatan yang ada pada diri saya.

Di bidang pemerintahan kami berpendapat bahwa lembaga-lembaga pemerintah harus kuat, baru negara kuat, baru program-program pembangunan bisa dilaksanakan. Tidak mungkin program yang sehebat apapun kalau lembaga-lembaga pemerintah itu lemah, kalau terlalu banyak korupsi, kalau jual beli jabatan, negara tidak mungkin melaksanakan pembangunan.

Saya, kami berpendapat bahwa kalau kami menerima mandat kami akan membersihkan lembaga-lembaga pemerintah, kami akan memperkuat lembaga-lembaga pemerintah, kami akan perbaiki seluruh kehidupan kualitas hidup seluruh aparat pemerintah. Supaya kita akan menghilangkan sekuat tenaga korupsi yang ada di republik ini.

Saya berpandangan bahwa korupsi di Indonesia sudah dalam taraf yang sangat parah, kalau penyakit saya kira ini sudah stadium empat, dan rakyat yang saya ketemu di mana-mana seluruh Indonesia tidak mau negara ini terus seperti ini. Mereka ingin negara dengan pemerintahan yang tidak korup.

Di bidang pertahanan keamanan kita terlalu lemah, anggaran kita terlalu kecil ini akan kita perbaiki kemudian di bidang hubungan internasional kita menganut seribu kawan terlalu sedikit satu lawan terlalu banyak.

Kita akan baik dengan semua negara dengan semua kekuatan di seluruh dunia kita akan baik kita akan mencari hubungan yang saling menguntungkan tapi juga kita akan mempertahankan dan membela rakyat kita yang utama. Bagi kita membela rakyat adalah kehormatan yang sangat mulia. Demikian ini yang ingin saya sampaikan dan kami bertekad menuju indonesia menang.

Prabowo Kritik Jokowi Dapat Laporan yang Salah

Saat sesi debat dengan Jokowi, Prabowo sempat mengkritik Jokowi dapat laporan yang salah dari bawahannya. Jokowi awalnya menyatakan anggaran Kementerian Pertahanan mencapai Rp107 triliun atau kedua terbesar setelah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Namun, Prabowo menaksir angka tersebut hanya 5% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan 0,8% dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Rasio itu jauh dari Singapura yang anggaran pertahanannya mencapai 3% dari PDB. Prabowo lantas menyindir Jokowi mendapatkan laporan yang salah dari bawahannya soal kemampuan tempur dan pertahanan Indonesia.

"Masalah pertahanan keamanan, mungkin Pak Jokowi dapat briefing yang kurang tepat," kata Prabowo.

Jokowi menimpali, ia telah memerintahkan Kementerian Pertahanan membangun tiga divisi tempur baru yang berada di Gowa (Sulawesi Selatan), Sorong (Papua Barat), dan Biak (Papua). Selain itu dia memerintahkan TNI menggelar pasukan di empat titik, yakni Natuna, Morotai, Saumlaki, dan Biak. Jokowi menilai pernyataan Prabowo tersebut seolah tak percaya dengan TNI. Padahal, Jokowi sebagai masyarakat sipil sangat percaya pada kekuatan TNI. Dalam pembenahan alat utama sistem pertahanan (alutsista), Jokowi meminta anggaran pertahanan diberikan kepada industri dalam negeri terkait.

"Saya percaya TNI dalam menjalankan kedaulatan negara," kata Jokowi.