Bakal Usung Cak Imin, PKB Nilai Tak Dukung Capres Populer Nonpartai Rasional

Merdeka.com - Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid menilai, ditutupnya dukungan terhadap calon populer capres nonparpol adalah hal rasional. Baginya, PKB tetap mengutamakan ketua umum Muhaimin Iskandar sebagai capres 2024.

"Menurut saya itu pengamatan yang kontekstual dan rasional. Kalau saya pribadi ditanya siapa capres dari PKB, saya jawab lugas dan tegas Gus Muhaimin," katanya lewat pesan singkat, Rabu (16/9).

Sebagai kader PKB, ia mendukung pendapat untuk memblok dukungan terhadap capres populer. Namun, siapa figur partai yang benar-benar maju nantinya tergantung dari dinamika yang ada.

"Namun hal ini juga tidak menutup peluang para tokoh non partai, semua masih terbuka kemungkinannya," ucap pimpinan MPR ini.

Sementara, anggota DPR Fraksi PKB Luqman Hakim Al-Jambi menegaskan, bahwa pasangan calon presiden/wakil presiden dicalonkan partai politik atau gabungan partai politik untuk dipilih rakyat melalui pemilu. Dia bilang, konstitusi negara memberi dasar pelaksanaan sistem demokrasi kerakyatan dan menempatkan partai politik sebagai pilar utama demokrasi.

Luqman melanjutkan, melalui pemilu, rakyat menggunakan kedaulatannya untuk membentuk kekuasaan negara dengan memilih presiden/wakil presiden, DPR dan DPRD yang dicalonkan oleh partai politik dan memilih calon DPD yang akan mewakili masing-masing provinsi.

"Maka, siapapun yang bermaksud meraih kekuasaan secara sah (kecuali DPD), harus menempuh jalan yang benar, yakni partai politik. Demokrasi tanpa partai politik sama dengan anarki," jelasnya.

Menurutnya, partai politik dalam menetapkan siapa calon presiden yang akan disusung pasti banyak pertimbangan. Terutama pertimbangan kompetensi, integritas dan profesionalitas calon.

"Bagi PKB, popularitas calon presiden tentu penting, tapi lebih penting lagi adalah kualitas. PKB tidak ingin Indonesia dipimpin presiden populer tapi tidak berkualitas. Kasihan rakyat dan negara nantinya yang akan menjadi korban," ucapnya.

Maka, kata Luqman, bila seseorang ingin menjadi presiden/wakil presiden atau menjadi bagian dari penyelenggara kekuasaan politik negara, masuklah ke partai politik atau buat partai politik sebagai kendaraan yang sah untuk merebut kekuasaan melalui pemilu.

"Partai politik dan pemilu adalah syariat yang disediakan oleh sistem demokrasi untuk menciptakan keteraturan pergantian kekuasaan," tegasnya.

Sebelumnya, Peneliti Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Arya Fenandes menilai peluang para ketua umum atau elite parpol bertarung jadi Capres di Pemilu 2024 terbuka lebar. Apalagi, jika para parpol bersepakat untuk tidak mengusung calon populer seperti Ganjar, Ridwan Kamil dan Anies Baswedan.

“Kalau elite parpol memblok dukungan untuk calon populer, artinya mereka punya kesempatan untuk sama-sama bertarung. Kalau itu terjadi tentu elektabilitas seimbang semua,” jelas dia.

Namun sebaliknya, jika ada satu parpol yang deklarasi calon presiden dengan elektabilitas tinggi misalnya Ganjar, Anies atau Ridwan Kamil. Maka, parpol lain juga akan mencari lawan yang seimbang.

Arya mengakui, Prabowo adalah ketum parpol satu-satunya yang memiliki elektabilitas capres tinggi. Tapi, kata dia, elektabilitas ketum Gerindra tersebut stagnan. Sehingga masih bisa terkejar oleh ketum lain seperti Airlangga, Muhaimin Iskandar dan AHY.

"Ada peluang (mengejar)," tegas Arya.