Baleg Akui Pasal 46 Migas UU Ciptaker Masih Ada saat Pengesahan di Paripurna

Merdeka.com - Hilangnya pasal 46 Nomor 22 Tahun 2001 soal Minyak dan Gas Bumi (migas) dari naskah Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja versi 1.187 halaman menuai sorotan. Padahal, dalam naskah Omnibus Law UU Cipta Kerja 812 halaman yang diserahkan DPR ke pemerintah dan sebelum menjadi 1.187 itu, pasal 46 itu masih ada dan terdiri dari 4 ayat.

Ketua Badan Legislasi DPR RI, Supratman Andi Atgas mengakui pasal tersebut masih ada saat pengesahan dalam paripurna DPR. Namun, kata dia, pasal 46 tersebut sebetulnya memang dihapus.

"Itu redundent, seharusnya memang dihapus karena tidak ada perubahan persis sama dengan UU Migas. Iya (masih ada saat pengesahan paripurna)," katanya kepada merdeka.com, Jumat (23/10).

Supratman menjelaskan, pasal 46 tersebut persis sama seperti di Undang-Undang Migas. Karena tidak berubah di UU tersebut, sehingga di hapus lewat UU Cipta Kerja.

"Di UU Migas tetap ada. Karena UU Migas tidak berubah makanya di UU Ciptaker seharusnya dihapus," kata politikus Gerindra itu.

Terpisah, Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Asfinawati mengomentari hilang dan munculnya pasal di UU Cipta Kerja, salah satunya pasal 46 Migas tersebut. Menurutnya, pembentukan RUU tersebut dari awal sudah ugal-ugalan.

Ini menunjukkan pembuatan RUU ini memang kacau, ugal-ugalan, kejar setoran dan sebenarnya kalau ini sudah cacat formil," ujarnya.