Baleg DPR pesimis RUU Pilpres bakal kelar tepat waktu
Merdeka.com - Wakil Ketua Badan Legislasi DPR, Achmad Dimyati Natakusuma mengaku sulit menyelesaikan Revisi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pilpres. Hal itu karena kesembilan partai politik di Parlemen masih kencang beradu argumen.
"Sulit, karena banyak capres yang diusung. Yang (parpol) besar merasa lebih bisa meraih suara, lebih demokratis dan efisien dengan sedikit (capres). Yang merasa dapat tiga besar, mungkin banyak calon makin bagus. Maka silakan. Tapi ini sulit ditentukan," kata Dimyati saat dihubungi, Rabu (27/3).
Meski pesimis selesai dalam waktu dekat, Dimyati tetap yakin RUU Pilpres bakal selesai sebelum Pilpres 2014 dilaksanakan. Kalau pun belum selesai juga, maka mau tidak mau ketentuan pelaksanaan pilpres akan mengacu ke undang-undang yang lama. Artinya, apa yang diusahakan saat ini, menjadi sia-sia.
-
Apa itu Sengketa Pemilu? Sengketa Pemilu adalah konsekuensi yang mungkin terjadi dalam sistem penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu). Walaupun sistem sudah dirancang sebaik mungkin, kemungkinan pelanggaran yang bisa mencederai kualitas Pemilu masih bisa terjadi.
-
Apa itu Pemilu? Pemilu adalah sarana penyelenggaraan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
-
Siapa yang terlibat dalam Pemilu? Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan salah satu mekanisme fundamental dalam sistem demokrasi yang memungkinkan warga negara untuk secara langsung atau tidak langsung memilih para pemimpin dan wakilnya.
-
Apa yang menjadi sengketa dalam Pileg? Perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU untuk sengketa Pemilu Legislatif (Pileg) 2024 akan disidangkan pekan depan.
-
Apa itu Pilkada? Pilkada atau Pemilihan Kepala Daerah adalah proses demokratisasi di Indonesia yang memungkinkan rakyat untuk memilih kepala daerah mereka secara langsung.
-
Apa peran partai politik dalam memilih Wapres? Namun peranan Partai Politik, hanya sekadar memberi saran, tidak dominan seperti dalam Pilpres kali ini dalam memutuskan calon.
"Saya optimis ini harus selesai sebelum 2014, karena termasuk undang-undang politik, kaitannya dengan undang-undang parpol, KPU. kalau tidak selesai akan membingungkan pelaksanaan pilpres ke depan," tuturnya.
Dimyati yang juga politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menghendaki penghapusan ketentuan presidentialthreshold(PT) 20 persen. Hingga kini, partai berlambang Ka'bah itu belum menentukan sikapnya.
"Ini tarik ulur kepentingan capres, PPP belum memutuskan capres, harusnya (RUU Pilpres) selesai pada tataran pelaksanaan. Karena ada juga yang diperbaiki seperti apakah pencoblosan atau pencontrengan," terangnya. (mdk/tyo)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Bawaslu akan mengawasi dan memastikan akan ikut serta dalam rapat konsultasi terkait pembahasan revisi PKPU 8 Tahun 2024 di DPR.
Baca SelengkapnyaDasco menyatakan, aturan berkaku soal Pilkada tetap mengikuti keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk Pilkada 2024.
Baca SelengkapnyaWakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan terbuka peluang revisi UU pilkada disahkan pada DPR selanjutnya atau periode 2024-2029.
Baca SelengkapnyaRapat terbilang digelar cukup cepat. Dimulai sekira pukul 10.00 Wib, langsung dibentuk Panja RUU Pilkada.
Baca SelengkapnyaRapat tersebut menghasilkan keputusan setuju atas RUU Pilkada sehingga layak untuk dibawa ke rapat paripurna yang dijadwalkan pada Kamis ini.
Baca SelengkapnyaKetua KPU Hasyim Asy'ari menginginkan agar pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 lebih cepat dari jadwal.
Baca SelengkapnyaSeharusnya, rapat tersebut dilakukan hari ini, Kamis (22/8) pukul 9.30 wib
Baca SelengkapnyaMenkum HAM Supratman Andi Agtas menegaskan, RUU Pilkada yang bakal disahkan besok bukan menganulir putusan MK.
Baca SelengkapnyaPKS menyebut keputusan DPR membatalkan revisi UU Pilkada sesuai dengan suara dan tuntutan rakyat.
Baca SelengkapnyaWakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan, revisi UU Pilkada batal disahkan dalam rapat paripurna.
Baca SelengkapnyaKPU bakal menyelesaikan sengketa yang bakal berlangsung di MK terlebih dahulu sebelum melakukan penetapan di kemudian hari.
Baca SelengkapnyaPartai NasDem menolak Pilkada 2024 dimajukan pada bulan September.
Baca Selengkapnya