Bambang protes Kapolri tak masukkan anggaran pemberantasan korupsi
Merdeka.com - Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR Bambang Soesatyo mencecar Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Badrodin Haiti saat rapat kerja lanjutan dengan pemerintah untuk membahas rancangan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016.
Bambang mengaku bingung dengan Jenderal Badrodin yang tak memasukkan anggaran untuk pemberantasan korupsi di tubuh Polri.
"Interupsi pak ketua, saya mau nanya Kapolri Badrodin. Kenapa di anggaran 2016 Kapolri tak masukkan anggaran untuk pemberantasan korupsi, di sini tertulis hanya pemberantasan narkoba dan terorisme saja," kata Bambang di ruang sidang banggar, DPR RI, Jakarta, Rabu (9/9)
-
Dimana Kapolri berada saat HUT PP Polri? “Pak Kapolri beliau jam 5 sudah berada di Papua, dengan Panglima TNI. Jadi beliau tidak bisa hadir, karena beliau tidak bisa hadir tentunya kita tidak mengikutsertakan para pejabat lainnya. Sehingga murni kita adalah PP Polri pada acara hari ini ya.“
-
Apa yang di paparkan oleh Menteri Bahlil? Menteri Investasi Bahlil Lahadalia memaparkan realisasi investasi dan pertumbuhan ekonomi dalam acara 'Trinegah Political and Economic Outlook 2024', Jakarta, Rabu (31/1).
-
Apa saja yang diusulkan ke Kemenpan-RB? Anas menyebut proses pengumuman sempat tertunda karena beberapa kementerian dan lembaga belum menyampaikan formasi yang diperlukan.
-
Apa yang dibicarakan Menteri Basuki di DPR? Video tersebut saat anggota Komisi V DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Irine Yusiana Roba Putri mempertanyakan terkait Tapera, berikut transkrip pertanyaannya: 'Terus kadang kala ada beberapa dari pemerintah yang mengatakan ya untuk yang mampu itu untuk subsidi untuk yang tidak mampu. Mohon maaf pak, subsidi itu kewajibannya negara bukan sesama warga negara memberi subsidi. Kalau sesama warga negara itu namanya gotong royong dan alangkah malunya negara yang tidak mampu hadir untuk menjawab tantangan yang masyarakat hadapi,' tanya Irine.
-
Siapa yang mendapatkan pesan dari Kapolri? Peraih Adhi Makayasa Akpol 2024 diberi pesan oleh Kapolri. Begini isinya.
-
Apa yang Kemenkumham terima dari Menpan RB? Kemenkumham menerima penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KPAN-RB) sebagai Instansi Pemerintah dengan Tata Kelola Pengadaan Aparatur Sipil Negara (ASN) Terbaik.
Mendapat pertanyaan itu, Badrodin kemudian melihat kembali berkas-berkas yang dibawanya dalam rapat. Badrodin pun sempat bertanya pada Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro yang ikut hadir.
"Nanti akan kami tambahkan Pak," kata Badrodin singkat menjawab pertanyaan Bambang Soesatyo.
Untuk diketahui, anggaran Polri naik signifikan untuk Tahun Anggaran 2016. Jatah Korps Bhayangkara naik Rp 10 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2015, menjadi Rp 57,1 triliun. Kenaikan yang didapat Polri adalah yang terbesar dibanding kementerian atau lembaga lain.
Polri sebelumnya sudah mengajukan kenaikan tunjangan kepada pemerintah. Ketika itu, Irjen Tito Karnavian menjabat Asisten Kapolri Bidang Perencanaan Umum dan Pengembangan (Asrena) menyebut Polri menghendaki kenaikan tunjangan kinerja. Per Juni 2015, Polri baru mendapat 33 persen.
Tito mengatakan, jika tunjangan kinerja dinaikkan, kultur di Kepolisian berubah lebih baik. Menurutnya, saat ini banyak pejabat di Polri berebut jabatan untuk mendapat uang lebih.
Dia juga mengatakan, tunjangan-tunjangan lain juga dirasa masih kurang memadai. Salah satunya tunjangan bagi anggota di wilayah perbatasan.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Hal ini disampaikan Benny dalam rapat bersama dengan Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (18/11).
Baca SelengkapnyaKomisi III DPR RI menggelar rapat kerja dengan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa, 3 September 2024.
Baca SelengkapnyaWakil Ketua Komisi VI Sarmuji menilai Bahlil salah kamar harusnya bicara dengan nada tinggi saat rapat Kabinet
Baca SelengkapnyaPrabowo meminta bendahara negara memantau duit negara di tiap kementerian agar digunakan untuk kepentingan rakyat.
Baca SelengkapnyaKomisi III meyakini, jika PPATK dan KPK tidak ada lagi kekhawatiran, maka dua RUU tersebut akan berjalan lancar.
Baca SelengkapnyaAnggota Baleg Fraksi PDIP Sturman Panjaitan, mengatakan terdapat lima hingga enam RUU yang belum turun daftar inventarisasi masalah (DIM)
Baca SelengkapnyaMenteri Bahlil kesal karena anggarannya turun menjadi Rp600 miliar, namun target investasinya naik menjadi Rp1.800 T
Baca SelengkapnyaBahkan, penambahan jumlah menteri juga belum dibahas oleh Prabowo Subianto.
Baca SelengkapnyaKetua Komisi III DPR dari Fraksi PDIP, Bambang Pacul, menegaskan pihaknya cinta terhadap Polri
Baca SelengkapnyaJokowi meyakini hal ini dapat memberikan efek jera untuk para koruptor dan mengembalikan kerugian negara.
Baca SelengkapnyaRapat ini diyakini dilakukan karena DPR hendak membatalkan putusan MK soal aturan pencalonan Pilkada.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi menambahkan pemerintah DPR RI sedang merumuskan orsi R-APBN 2025 tersebut.
Baca Selengkapnya