Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Bambang protes Kapolri tak masukkan anggaran pemberantasan korupsi

Bambang protes Kapolri tak masukkan anggaran pemberantasan korupsi Bambang Soesatyo. ©2015 merdeka.com/muhammad luthfi rahman

Merdeka.com - Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR Bambang Soesatyo mencecar Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Badrodin Haiti saat rapat kerja lanjutan dengan pemerintah untuk membahas rancangan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016.

Bambang mengaku bingung dengan Jenderal Badrodin yang tak memasukkan anggaran untuk pemberantasan korupsi di tubuh Polri.

"Interupsi pak ketua, saya mau nanya Kapolri Badrodin. Kenapa di anggaran 2016 Kapolri tak masukkan anggaran untuk pemberantasan korupsi, di sini tertulis hanya pemberantasan narkoba dan terorisme saja," kata Bambang di ruang sidang banggar, DPR RI, Jakarta, Rabu (9/9)

Orang lain juga bertanya?

Mendapat pertanyaan itu, Badrodin kemudian melihat kembali berkas-berkas yang dibawanya dalam rapat. Badrodin pun sempat bertanya pada Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro yang ikut hadir.

"Nanti akan kami tambahkan Pak," kata Badrodin singkat menjawab pertanyaan Bambang Soesatyo.

Untuk diketahui, anggaran Polri naik signifikan untuk Tahun Anggaran 2016. Jatah Korps Bhayangkara naik Rp 10 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2015, menjadi Rp 57,1 triliun. Kenaikan yang didapat Polri adalah yang terbesar dibanding kementerian atau lembaga lain.

Polri sebelumnya sudah mengajukan kenaikan tunjangan kepada pemerintah. Ketika itu, Irjen Tito Karnavian menjabat Asisten Kapolri Bidang Perencanaan Umum dan Pengembangan (Asrena) menyebut Polri menghendaki kenaikan tunjangan kinerja. Per Juni 2015, Polri baru mendapat 33 persen.

Tito mengatakan, jika tunjangan kinerja dinaikkan, kultur di Kepolisian berubah lebih baik. Menurutnya, saat ini banyak pejabat di Polri berebut jabatan untuk mendapat uang lebih.

Dia juga mengatakan, tunjangan-tunjangan lain juga dirasa masih kurang memadai. Salah satunya tunjangan bagi anggota di wilayah perbatasan.

(mdk/bal)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Momen Benny K Harman Debat dengan Menkum soal RUU Perampasan Aset: Jangan Kita Main Cilukba
Momen Benny K Harman Debat dengan Menkum soal RUU Perampasan Aset: Jangan Kita Main Cilukba

Hal ini disampaikan Benny dalam rapat bersama dengan Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (18/11).

Baca Selengkapnya
VIDEO: Bambang Pacul PDIP Blak-blakan Kondisi 'Dompet' Negara Jelang Jokowi Lengser
VIDEO: Bambang Pacul PDIP Blak-blakan Kondisi 'Dompet' Negara Jelang Jokowi Lengser "Cekak!"

Komisi III DPR RI menggelar rapat kerja dengan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa, 3 September 2024.

Baca Selengkapnya
VIDEO: DPR Skak Balik Bahlil Bicara Ngotot Nada Tinggi
VIDEO: DPR Skak Balik Bahlil Bicara Ngotot Nada Tinggi "Salah Kamar Mestinya di Kabinet!"

Wakil Ketua Komisi VI Sarmuji menilai Bahlil salah kamar harusnya bicara dengan nada tinggi saat rapat Kabinet

Baca Selengkapnya
VIDEO: Keras Prabowo Tugaskan Menkeu Sri Mulyani Pelototi Duit Menteri Biar Kerja Tak Seenaknya
VIDEO: Keras Prabowo Tugaskan Menkeu Sri Mulyani Pelototi Duit Menteri Biar Kerja Tak Seenaknya

Prabowo meminta bendahara negara memantau duit negara di tiap kementerian agar digunakan untuk kepentingan rakyat.

Baca Selengkapnya
Di Depan PPATK & KPK, Ketua Komisi III Sindir Mandeknya RUU Perampasan Aset dan RUU Pembatasan Uang Kartal
Di Depan PPATK & KPK, Ketua Komisi III Sindir Mandeknya RUU Perampasan Aset dan RUU Pembatasan Uang Kartal

Komisi III meyakini, jika PPATK dan KPK tidak ada lagi kekhawatiran, maka dua RUU tersebut akan berjalan lancar.

Baca Selengkapnya
Baleg DPR Gelar Rapat Pleno Carry Over, Singgung DIM RUU TNI dan Polri
Baleg DPR Gelar Rapat Pleno Carry Over, Singgung DIM RUU TNI dan Polri

Anggota Baleg Fraksi PDIP Sturman Panjaitan, mengatakan terdapat lima hingga enam RUU yang belum turun daftar inventarisasi masalah (DIM)

Baca Selengkapnya
VIDEO: DPR Anggap Curhat Bahlil Salah Tempat, Ditanya Balik Jokowi Apa Prabowo yang Dominan?
VIDEO: DPR Anggap Curhat Bahlil Salah Tempat, Ditanya Balik Jokowi Apa Prabowo yang Dominan?

Menteri Bahlil kesal karena anggarannya turun menjadi Rp600 miliar, namun target investasinya naik menjadi Rp1.800 T

Baca Selengkapnya
Dasco Soal RUU Kementerian Negara: Belum Dibahas Prabowo
Dasco Soal RUU Kementerian Negara: Belum Dibahas Prabowo

Bahkan, penambahan jumlah menteri juga belum dibahas oleh Prabowo Subianto.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Siul Bambang Pacul Soal Anggaran Polri Sampai Matikan Mic hingga Bandingkan TNI & Kemenhan
VIDEO: Siul Bambang Pacul Soal Anggaran Polri Sampai Matikan Mic hingga Bandingkan TNI & Kemenhan

Ketua Komisi III DPR dari Fraksi PDIP, Bambang Pacul, menegaskan pihaknya cinta terhadap Polri

Baca Selengkapnya
Jokowi Desak DPR Selesaikan RUU Perampasan Aset: Ini Penting untuk Beri Efek Jera Koruptor
Jokowi Desak DPR Selesaikan RUU Perampasan Aset: Ini Penting untuk Beri Efek Jera Koruptor

Jokowi meyakini hal ini dapat memberikan efek jera untuk para koruptor dan mengembalikan kerugian negara.

Baca Selengkapnya
Terungkap! Ini Sosok yang Teken Surat Agar Baleg DPR Segera Rapat Bahas RUU Pilkada
Terungkap! Ini Sosok yang Teken Surat Agar Baleg DPR Segera Rapat Bahas RUU Pilkada

Rapat ini diyakini dilakukan karena DPR hendak membatalkan putusan MK soal aturan pencalonan Pilkada.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Dibongkar Kemenkeu, Perintah Tegas Jokowi
VIDEO: Dibongkar Kemenkeu, Perintah Tegas Jokowi "Semua Visi-Misi Prabowo Masuk APBN 2025"

Presiden Jokowi menambahkan pemerintah DPR RI sedang merumuskan orsi R-APBN 2025 tersebut.

Baca Selengkapnya