Bambang Widjojanto nilai DKI belum terbuka dengan LHKPN pejabat

Merdeka.com - Dewan Pakar tim Pemenangan Anies-Sandi, Bambang Widjojanto menuding Pemerintah Provinsi DKI Jakarta saat ini masih belum terbuka dengan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pejabat. Akses laporan kekayaan pejabat di kantor pemerintahan belum dapat diakses di tingkat kantor kecamatan dan kelurahan secara menyeluruh.

Padahal menurut Bambang, dengan membuka dan menampilkan laporan kekayaan hingga di level pemerintahan yang paling bawah para pejabat akan malu dan enggan melakukan korupsi.

"Karena dengan begitu aset kekayaannya bisa terkontrol, publik pun ikut mengontrol. Ada partisipasi publik di sini. Yang sekarang kan, LHKPN tidak terbuka untuk umum," kata Bambang saat ditemui di Jakarta, Jumat (9/12).

Mantan komisioner KPK itu mengaku sebelumnya telah diskusi dengan paslonnya tentang asal usil harta kekayaan Anies-Sandi. Hal ini kata dia menjadi penting lantaran untuk membuktikan bahwa pemerintahan yang akan dipimpin Anies-Sandi transparan.

"Saat diskusi dengan calon kita sudah mulai mendiskusikan asal usul kekayaan dengan calon, akan dijadikan bagian penting, kita mulai dengan dana kampanye, asal usul kekayaan juga akan dijelaskan," ungkapnya.

"Bahkan seluruh eselon DKI harus menjelaskan asal usulnya, jadi nanti ada kekayaan yang meningkat, maka dengan mudah akan dilacak, dengan begitu ini bukan sekedar janji, ini sudah dilakukan," sambungnya.

Pihaknya juga mengklaim saat ini tengah melakukan hal serupa. "Kami sedang melakukan pelan-pelan, itu bagian pertama untuk persoalannya itu, kalau kekayaan sudah diketahui anda tiba tiba punya kekayaan baru, enggak bisa menjelaskannya, kena itu yang disebut dengan illicit enrichment itu bisa kena, itu salah satu contohnya, selama ini pembuktian bagaimana caranya? Kami menyediakan sistem yang teknis yang bisa mengatasi itu, itulah pentingnya mendukung dua orang ini, dan saya berada di sini," tutur Bambang.