Bambang Widjojanto Nilai Pemilu 2019 Terburuk Pasca Reformasi

Merdeka.com - Mantan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto mengatakan, Pemilu 2019 adalah terburuk pasca reformasi. Dia khawatir, yang keluar sebagai presiden tak sesuai dengan hasil pemenang Pilpres sesungguhnya akibat kecurangan.

"Pemilu kali ini disebut sebagai Pemilu terburuk pasca reformasi. Sebetulnya yang dikhawatirkan ada tiga hal. Pertama jangan sampai yang memenangkan Pemilu lain, yang mendapatkan suara terbanyak lain tapi yang menjadi presiden orang lain juga," katanya di kawasan SCBD, Jakarta Selatan, Minggu (21/4).

"Kalau itu terjadi sebenarnya kita sedang mendorong negara ini sampai di bibir jurang karena ini berbahaya sekali," sambungnya.

Kemudian, kata dia, pentingnya kualitas Pemilu sangat ditentukan oleh kejujuran, bukan kerahasiaan. Dia memandang, sebagian prinsip Pemilu yang langsung umum bebas rahasia sudah tidak bebas.

"Sudah banyak di video itu ada orang yang dibawa ke tempat pemungutan suara itu suaranya di coblos dan itu ada videonya dan sudah berkembang berarti bukan hoaks," ujarnya.

Dia juga melihat, ada sejumlah situs lembaga independen Pemilu yang diretas oleh diretas. Menurutnya, yang bisa meretas adalah pihak yang mempunyai kekuasaan dan kekuatan.

"Itu ada satu Jurdil2019 dihack. Sampai sekarang tidak bisa. Pekerjaan-pekerjaan yang melakukan hack ini pasti adalah orang-orang, kelompok-kelompok, lembaga lembaga yang mempunyai kekuatan dan kekuasaan yang bisa menggunakan seluruh infrastruktur kekuasaan nya untuk melakukan hacker seperti ini," jelasnya.

Meski begitu, Bambang gembira, kecurangan yang masih membuat masyarakat makin berinisiatif mengungkap kecurangan.

"Jadi ada gerakan yang luar biasa yang sangat masiv yang ingin menjelaskan ada berbagai kecurangan yang hari ini muncul," tandasnya.

Sementara itu, Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Pramono Ubaid memastikan KPU akan melakukan upaya perbaikan jika ada kesalahan data dan akan melakukan pengecekan terhadap data-data dari masing-masing provinsi yang telah dimasukkan di sistem hitung KPU.

"Jadi nanti kalau ada yang keliru, itu langsung di kita informasikan di daerah setempat kemudian di daerah setempat yang akan melakukan seleksi, mereka scan, upload dan entri data situng itu tersebar di KPU Kabupaten Kota, bukan dilaksanakan oleh KPU RI," ujarnya.

"Sehingga informasi kekeliruan atau ketidakakuratan itu nanti masuk di kita, itu langsung kita teruskan ke kpu masing-masing untuk dilakukan koreksi di tempatnya sana," sambungnya.

Pramono meminta kepada masyarakat agar tak terpaku pada hasil situng KPU. Karena, situng KPU hanya untuk transparansi kepada publik dan tak ada kaitannya pada penetapan hasil akhir pemilu nanti.

"Jadi situng betul-betul hanya untuk kepentingan publikasi, sama sekali tidak ada kaitannya atau mempengaruhi penetapan hasil pemilu," pungkasnya.