Follow
Bamsoet desak KPU pakai keputusan pengadilan buat pilkada serentak
Merdeka.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) bersikukuh tetap menggunakan SK Menkum HAM terakhir untuk memverifikasi partai politik yang mengalami perpecahan agar dapat ikut dalam Pilkada serentak.
Bendahara Umum Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie, Bambang Soesatyo (Bamsoet) mendesak KPU untuk mengubah sikapnya tersebut. Sebab, dia menilai Golkar Munas Ancol yang telah disahkan oleh Menkum HAM Yasonna Laoly merupakan munas abal-abal yang tak pantas untuk mendapatkan keabsahan berupa SK Menkum HAM.
"Munas ancol itu munas abal-abal. Kepolisian sudah tetapkan 4 tersangka. Tapi disahkan. Celakanya KPU patokan terhadap SK Menkum HAM," kata Bambang saat rapat dengan KPU, Bawaslu dan seluruh fraksi membahas Pilkada di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (9/7).
-
Mengapa KPU perlu membuat peraturan pemilu? Menyusun peraturan pemilu yang mengatur aturan dan prosedur yang harus diikuti oleh semua peserta pemilu, seperti tata cara pencalonan, penggunaan surat suara, kampanye, pengawasan, dan penghitungan suara.
-
Apa kriteria PKS untuk calon di Pilkada? PKS memiliki sejumlah pertimbangan utama bagi seseorang figur dapat maju sebagai bakal cagub-cawagub di Pilkada Serentak 2024. Terutama, mereka yang memiliki kans menang paling besar.'Ya kita perlu (figur) dengan kans menangnya besar, kan ikut Pilkada buat menang bukan biar kalah,' ucapnya.
-
Kenapa PKD pemilu dibentuk? Fungsi utama PKD Pemilu adalah untuk memastikan bahwa pemilu berjalan secara adil, transparan, dan bebas dari segala bentuk kecurangan. PKD pemilu juga berperan penting dalam penanganan sengketa pemilu di tingkat kelurahan atau desa.
-
Bagaimana PPK melakukan tugasnya dalam pemilu? Dalam menjalankan tugasnya, PPK harus menjaga netralitas dan independensinya sehingga proses pemilihan umum dapat berjalan secara adil dan transparan.
-
Apa yang dilakukan KPU? Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat nasional serta penetapan hasil Pemilihan Umum (Pemilu) serentak tahun 2024.
-
Mengapa KPU penting dalam demokrasi? Sejak didirikan, KPU memiliki peran penting dalam menjamin keberlangsungan demokrasi di Indonesia melalui penyelenggaraan pemilihan umum yang jujur, adil, dan transparan.
Oleh sebab itu, dia berharap agar KPU dapat merujuk kepada putusan terakhir di pengadilan ketimbang merujuk dari SK Menkum HAM.
"Enggak usah muter-muter, tinggal lihat dari putusan pengadilan," kata dia.
Menanggapi hal ini, Ketua KPU Husni Kamil Manik berharap ada konsultasi antara pemerintah dan DPR untuk membahas keinginan Golkar kubu Ical itu. Sehingga, dapat ditemukan jalan keluar yang tak merugikan kedua kubu di Golkar dan PPP yang masih berkonflik.
"Kami mendorong agar ada konsultasi pemerintah dan DPR. Agar ada pandangan mencari jalur hukum, menawarkan formula," pungkasnya.
(mdk/efd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Fraksi PDIP akan terus memperjuangan agar keputusan MK dapat diakomodir.
Baca Selengkapnya
Usai gugatan dikabulkan, Partai Buruh mempertimbangkan mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta bersama PDIP dan Hanura.
Baca Selengkapnya
Wakil Ketua Baleg DPR Achmad Baidowi tak menjawab saat disinggung apakah pembahasan revisi UU Pilkada bertujuan menganulir putusan MK terbaru.
Baca Selengkapnya
Awiek menagaskan, keputusan yang diambil baleg diperuntukkan seluruh rakyat Indonesia.
Baca Selengkapnya
KPU menegaskan tengah melakukan langkah-langkah untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konsultasi (MK)
Baca Selengkapnya
KPU memastikan bakal mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait syarat pencalonan di Pilkada 2024 usai DPR batal mengesahkan RUU Pilkada.
Baca Selengkapnya
Dalam putusannya, MK menyatakan partai atau gabungan partai politik peserta Pemilu bisa mengajukan calon kepala daerah meski tidak punya kursi DPRD.
Baca Selengkapnya
Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian gugatan dari Partai Buruh dan Partai Gelora terkait Undang-Undang Pilkada.
Baca Selengkapnya
"Hari ini juga ada putusan yang mengejutkan," kata Awiek
Baca Selengkapnya
Saldi Isra tegas mengingatkan DPR untuk tetap menjalankan fungsi hak angket sebagai lembaga politik
Baca Selengkapnya
MK mengeluarkan putusan mengubah syarat pencalonan dalam UU Pilkada.
Baca Selengkapnya
Golkar menegaskan, pembahasan RUU Pilkada di Baleg DPR untuk menyesuaikan dengan kondisi terkini.
Baca Selengkapnya