Bamsoet: DPR drop pasal penghinaan presiden, staf Jokowi tak teliti

Merdeka.com - Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Golkar, Bambang Soesatyo (Bamsoet) tidak sependapat pasal penghinaan presiden masuk dalam RUU KUHP yang tengah di bahas di DPR. Dia menilai, pasal ini bisa masuk karena staf Presiden Jokowi tidak teliti dalam menyiapkan draf.

"DPR akan mendrop pasal penghinaan presiden itu dan mengembalikannya kepada pemerintah. Mungkin akan disertai dengan catatan atau saran kepada Presiden Joko Widodo untuk memberi teguran kepada para stafnya karena tidak teliti," kata Bamsoet saat dihubungi, Jakarta, Rabu (5/8).

Bamsoet juga menegaskan, wacana menghidupkan lagi pasal penghinaan presiden itu hanya membuat kebisingan yang tak elok. Menurut dia, Presiden Jokowi dan para stafnya tidak teliti membaca lagi 768 pasal dalam rancangan KUHP itu.

"Tidak mungkin DPR meloloskan pasal itu. Utamanya karena pasal dimaksud sudah dibatalkan Mahkamah Konstitusi pada tahun 2006," tuturnya.

Di sisi lain, menurut Bamsoet, zaman sudah berubah. Setiap orang bebas menyuarakan aspirasi atau pendapatnya, termasuk mengkritisi kepemimpinan Presiden Jokowi. Maka dari itu bagi Bamseot, menjadi tidak masuk akal jika DPR harus buang-buang waktu membahas usulan pasal dimaksud.

"Kami sepakat bahwa presiden RI harus dihormati dan dilindungi dengan UU. Tetapi karena bangsa ini sudah bersepakat untuk melakoni azas dan prinsip demokrasi, kebebasan setiap orang mengkritisi atau mengecam presiden tak mungkin lagi dibatasi. Sebagai pemimpin, Presiden Jokowi harusnya paham konsekuensi itu," tutupnya.