Bamsoet Duga 10 Ketua DPD II Golkar Maluku Dicopot agar Tak Punya Suara di Munas

Merdeka.com - Wakorbid Pratama Partai Golkar Bambang Soesatyo (Bamsoet) menyoroti kasus Ketua 10 DPD tingkat II Golkar Maluku yang dinonaktifkan karena mendukungnya maju sebagai Ketua Umum Golkar di Musyawarah Nasional (Munas) mendatang. Menurut dia, seharusnya DPP Golkar melindungi dan membina kader bukan malah menjatuhkan.

"Semua saya serahkan kepada DPD II, tetapi saya sampaikan penyesalan dan mudah-mudahan itu saya salah baca dan salah dengar, karena seyogyanya DPP itu melindungi kepengurusan daerah di bawahnya dan melakukan pembinaan bukan pembinasaan," kata Bamsoet di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/7).

Bamsoet mengaku sudah mendengar berita penonaktifan itu. DPD II itu, lanjut Bamsoet, ingin segera datang ke Jakarta. "Saya sudah mendengar langsung dari mereka melalui telepon, kalau tidak salah meraka akan datang ke Jakarta," ungkapnya.

Dia juga tak khawatir dukungan yang didapat dianggap tidak berlaku jika banyak DPD yang dijabat Plt. Sebab, berdasarkan AD/ART tidak boleh ada Pelaksana Tugas (Plt) pada saat enam bulan sebelum Musyawarah Nasional (Munas) pergantian ketua umum.

"Setahu saya enam bulan sebelum Munas itu tidak boleh ada Plt, karena Plt tidak punya suara dalam Munas. Tapi nanti jelasnya saya cek di PO apakah bunyinya, tetapi memang kalau ada upaya-upaya Plt untuk merepresi kepada daerah itu ya sangat disesalkan," ucapnya.

Sebelumnya, Partai Golkar kembali melakukan penonaktifan pada beberapa Ketua DPD tingkat II. Kali ini ada 10 DPD II Golkar Maluku yang dinonaktifkan.

Penonaktifan itu dibenarkan oleh Politikus Partai Golkar Azis Samual. Penonaktifan tersebut dilakukan dalam rapat pleno di Ambon.

"Itu benar. Rapat pleno jam 2 waktu Ambon. Rapat pleno ya sebenarnya tidak sah karena tidak dihadiri Ketua DPD dan sekretaris DPD," kata Azis pada wartawan, Rabu (10/7).