Follow
Bamsoet ke kubu Agung: Ini bukan negara odong-odong!
Merdeka.com - Bendahara Umum Partai Golkar versi Munas Bali Bambang Soesatyo (Bamsoet) menolak dualisme pimpinan fraksi Golkar di DPR. Menurut dia, penunjukan Agus Gumiwang sebagai ketua Fraksi Golkar versi Golkar Kubu Agung Laksono menyalahi aturan.
"Ini disampaikan dan ditegaskan tidak ada pergantian pimpinan fraksi Partai Golkar di DPR. Tidak ada pihak manapun yang bisa mengklaim menunjuk atau mengganti pengurus fraksi di DPR," kata Bamsoet saat dihubungi wartawan, Rabu (10/12).
Menurutnya, pergantian pimpinan fraksi partai politik di DPR ada mekanisme sendiri dan tidak bisa semaunya. Bamsoet menuding Golkar kubu Agung Laksono tak tahu aturan.
-
Siapa ketua umum Partai Golkar saat ini? Airlangga Hartarto menjadi Ketua Umum Partai Golkar ke-11 sejak pertama kali dipimpin Djuhartono tahun 1964.
-
Siapa Ketua Umum Partai Golkar? Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto bersilaturahmi dengan pimpinan ormas Hasta Karya atau pendiri, ormas yang didirikan, dan organisasi sayap partai berlambang pohon beringin, Minggu (6/8/2023).
-
Siapa yang diminta tidak mengklaim sebagai kader Golkar? Partai Golkar meminta Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia tidak mengklaim sebagai kader partai yang dipimpin Ketua Umum Airlangga Hartarto.
-
Siapa yang memimpin Golkar? Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mendampingi Presiden Joko Widodo yang memimpin jalannya KTT di Jakarta Convention Center (JCC) Jakarta, Rabu (6/9).
-
Mengapa Golkar meminta Bahlil tak mengklaim sebagai kader? Sahmud Ngabalin mengingatkan, Bahlil bukan lagi sebagai kader partai berlambang pohon beringin. Ia meminta Bahlil tak menjilat ludah sendiri dengan mengaku sebagai kader Golkar. Sebab, Bahlil sendiri sudah mengakui bukan menjadi bagian dari Partai Golkar sejak lama.
"Semua ada tata cara dan aturannya. Ini negara hukum dan bukan negara odong-odong," kata dia.
Lanjut dia, pergantian pimpinan fraksi partai politik di DPR telah ditetapkan dalam UU MD3. Aturan tersebut tak boleh dilanggar karena menyangkut martabat DPR.
"Dalam UU MD3 dan Tatib DPR sangat jelas diatur bagaimana tata cara pembentukan dan pergantian pengurus fraksi. Parlemen atau DPR adalah lembaga tinggi negara. Bukan warteg yang bisa suka-suka," pungkas dia.
Diketahui sebelumnya, setelah membentuk susunan pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP), Ketua Umum Partai Golkar versi Munas Jakarta, Agung Laksono, menunjuk pejabat partai di parlemen. Wakil Ketua umum Agus Gumiwang Kartasasmita ditunjuk sebagai Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR dan Ketua Bidang Kaderisasi Agun Gunandjar Sudarsa untuk MPR.
"Sebagai sekretaris fraksi di DPR sekarang Melchias Marcus Mekeng," kata Agung dalam konferensi pers di kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Selasa (9/12). (mdk/ren)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Bamsoet berharap seluruh pihak bergotong-royong untuk bangsa dan negara.
Baca Selengkapnya
Airlangga Hartarto mengundurkan diri dari Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar) sejak 10 Agustus 2024.
Baca Selengkapnya
Perubahan UU MD3 bisa mempengaruhi komposisi pimpinan DPR, dan jabatan ketua.
Baca Selengkapnya
Firman menjelaskan, bahwa UU MD3 itu awalnya dimasukkan dalam Prolegnas prioritas karena mempertimbangkan UU IKN.
Baca Selengkapnya
Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo menilai, pemerintahan ke depan tidak membutuhkan oposisi.
Baca Selengkapnya
Airlangga mengaku pihaknya akan tetap mengikuti aturan MD3 dan memang tidak tertarik dengan kursi Ketua DPR.
Baca Selengkapnya
Hasto kemudian berbicara soal calon Kepala Daerah yang diusung dengan membendung koalisi.
Baca Selengkapnya
Bamsoet mengaku kondisi Golkar saat ini baik-baik saja. Menurutnya, partai beringin masih terkonsolidasi dengan baik.
Baca Selengkapnya
Dia menyebut tak menjamin Airlangga akan terpilih menjadi ketua umum kembali.
Baca Selengkapnya
Laporan tersebut, terkait pernyataan Bamsoet bahwa semua partai politik setuju untuk melakukan amandemen penyempurnaan daripada UUD 1945 yang telah ada.
Baca Selengkapnya
Jokowi membantah ikut cawe-cawe soal isu Munaslub Golkar.
Baca Selengkapnya
Said Abdullah menegaskan, tidak akan ada pembahasan revisi Undang-Undang MD3 hingga pelantikan anggota DPR.
Baca Selengkapnya