Follow
Bamsoet klaim PDIP sudah deal pengganti Setnov dari Golkar
Merdeka.com - Bendahara Umum Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengklaim partainya sudah adakan deal politik dengan PDIP. Hal tersebut terkait jatah pemegang kursi ketua DPR harus dari Golkar.
Dia mengklaim, maka dari itu tak ada keinginan untuk merevisi UU MD3. "Mau berapa lama (revisi MD3) dan PDIP punya komitmen itu jatah Golkar. Kita sudah komunikasi dengan PDIP dan komitmen agar ini berlanjut dan ini jatah Golkar," kata Bamsoet di Kompleks Parlemen DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (17/12).
Menurut Bamsoet malam ini elite partai Golkar kubu Aburizal Bakrie berembug untuk tentukan pengganti Setya Novanto. Kandidat yang muncul akan dikoordinasikan dengan Koalisi Merah Putih (KMP).
-
Siapa ketua DPR? Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin sampaikan apresiasi.
-
Siapa yang menjadi Ketua DPR RI? Bahkan, lanjut dia, sudah diputuskan dan menjadi sebuah resolusi untuk mengapresiasi Ketua DPR RI Puan Maharani atas kepemimpinannya sebagai Chair dan Presiden AIPA 44th.
-
Siapa yang DPR minta tindak tegas? Polisi diminta menindak tegas orang tua yang kedapatan mengizinkan anak di bawah umur membawa kendaraan.
-
Siapa yang diharap DPR bekerja maksimal? 'Pilkada serentak ini pastinya tidak kalah ‘panas’ dari Pemilu kemarin. Dan salah satu ruang pertarungan ide itu adanya di ruang digital, media sosial. Nah peran Polri di sini yaitu memastikan agar tidak adanya hoaks yang dapat memecah belah masyarakat. Konten-konten ujaran kebencian dan fitnah juga harus dipantau. Jangan sampai ada pihak yang sengaja menggiring dan menyesatkan masyarakat. Saya yakin polisi bisa 100% menjaga kondusifitas keamanan sepanjang Pilkada,' ujar Sahroni dalam keterangan (11/9).
-
Apa yang DPR sesalkan? 'Yang saya sesalkan juga soal minimnya pengawasan orang tua.'
-
Bagaimana DPR berharap Polri bekerja? 'Pilkada serentak ini pastinya tidak kalah ‘panas’ dari Pemilu kemarin. Dan salah satu ruang pertarungan ide itu adanya di ruang digital, media sosial. Nah peran Polri di sini yaitu memastikan agar tidak adanya hoaks yang dapat memecah belah masyarakat. Konten-konten ujaran kebencian dan fitnah juga harus dipantau. Jangan sampai ada pihak yang sengaja menggiring dan menyesatkan masyarakat. Saya yakin polisi bisa 100% menjaga kondusifitas keamanan sepanjang Pilkada,' ujar Sahroni dalam keterangan (11/9).
"Apapun yang diputuskan dalam rapat nanti malam pasti dikoordinasikan kepada KMP," tuturnya.
Meski begitu malam ini tak ada perwakilan KMP yang hadir dalam pertemuan elite Golkar Aburizal Bakrie di Bakrie Tower malam ini. Bamsoet berharap agar ketua DPR selanjutnya tak bertindak seperti Novanto yang menyalahi kewenangan demi harta pribadi.
"Kita berharap calon dari Golkar lebih ideologis menonjolkan ideologi kepartaian dan berpijak kepentingan masyarakat dan parlemen. Tidak boleh lagi nyambi hal yang tidak perlu. Jadi kita berharap berbagai peristiwa yang menimpa Golkar tidak terulang lagi dan ini jadi contoh pemimpin lain," pungkasnya. (mdk/eko)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Perubahan UU MD3 bisa mempengaruhi komposisi pimpinan DPR, dan jabatan ketua.
Baca Selengkapnya
Tak menutup kemungkinan akan ada Munaslub apabila ada peristiwa besar di Partai Golkar.Reporter: Lisza Egeham
Baca Selengkapnya
Pada Munas sebelumnya, Bamsoet mengaku tidak masuk gelanggang demi menjaga keutuhan Partai Golkar.
Baca Selengkapnya
Nusron digadang-gadang menjadi Menteri Ketenagakerjaan walaupun ingin sebagai Menteri Perhubungan.
Baca Selengkapnya
MKD memutuskan Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) terbukti melanggar kode etik.
Baca Selengkapnya
Airlangga Hartarto mengundurkan diri dari Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar) sejak 10 Agustus 2024.
Baca Selengkapnya
Bamsoet mengaku kondisi Golkar saat ini baik-baik saja. Menurutnya, partai beringin masih terkonsolidasi dengan baik.
Baca Selengkapnya
Laporan tersebut, terkait pernyataan Bamsoet bahwa semua partai politik setuju untuk melakukan amandemen penyempurnaan daripada UUD 1945 yang telah ada.
Baca Selengkapnya
Surya Paloh memahami penyusunan komposisi kebijakan menjadi hak prerogratif Prabowo Subianto.
Baca Selengkapnya
Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo menilai, pemerintahan ke depan tidak membutuhkan oposisi.
Baca Selengkapnya
Hasto mengatakan, seharusnya Presiden Jokowi berjanji di hadapan rakyat.
Baca Selengkapnya
Bamsoet menyebut,penambahan komisi diperlukan untuk memperlancar kerja eksekutif dan menyesuaikan penambahan jumlah kementerian di pemerintah Prabowo Subianto.
Baca Selengkapnya