Bamsoet minta kubu Agung tak ngeyel dan patuhi putusan PN Jakut

Merdeka.com - Bendahara Umum Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie, Bambang Soesatyo (Bamsoet) bersikukuh bahwa yang berhak menandatangani pendaftaran calon kepala daerah daerah adalah kubu Ical. Hal ini tak lepas dengan amar putusan PN Jakarta Utara yang memenangkan kubunya.

"Maka yang berhak menandatangani pencalonan kepala daerah dalam Pilkada serentak mendatang adalah ARB dan Idrus Marham sebagai Ketum dan Sekjen hasil Munas Golkar Bali," kata Bamsoet dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Jumat (24/7).

Selain itu, Bamsoet berharap agar sengketa internal partai ini telah berakhir. Pengurus Golkar kubu Agung Laksono harus patuh pada keputusan Ical.

Di sisi lain Bamsoet meminta dengan tegas bahwa kantor DPP Golkar yang dikuasai kubu Munas Ancol diserahkan sepenuhnya kantor kepada Ical.

"Kita berharap kubu Ancol tidak 'ngeyel' dan patuh pada hukum serta tidak terlalu cepat mimpi basah lagi," tuturnya.

Seperti diketahui, selain tidak memenangkan Golkar Munas Ancol sebagai DPP Golkar yang sah, Hakim Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Lilik Mulyadi juga meminta Golkar Munas Ancol membayar ganti kerugian sebesar Rp 100 miliar kepada Munas Bali sebagai DPP Golkar yang sah.

Lilik menghukum tergugat 1, 2 dan tergugat 3 secara tanggung renteng membayar kerugian materiil sebesar Rp 100 miliar kepada penggugat (Munas Ancol). Lilik yang didampingi oleh Hakim anggota Ifa Sudewi dan Dasma menjelaskan, ganti rugi tersebut atas dasar pertimbangan beberapa kerugian materiil berupa biaya yang telah dikeluarkan penggugat untuk menghadapi tergugat di Pengadilan Negeri Jakarta Utara sebesar Rp 12 miliar.