Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Bamsoet sebut pemerintah setuju penambahan satu kursi DPR dan MPR

Bamsoet sebut pemerintah setuju penambahan satu kursi DPR dan MPR Bambang Soesatyo. ©dpr.go.id

Merdeka.com - Ketua DPR Bambang Soesatyo mengatakan pemerintah sudah menyetujui dengan penambahan kursi pimpinan DPR dan juga MPR. Pemerintah sudah mengirimkan surat ke Badan Legislasi (Baleg) DPR sebagai tanda persetujuan.

"Pemerintah sudah menyampaikan surat ke Baleg, menyetujui satu DPR, satu MPR," kata Bambang di Kompleks Parlemen,Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (1/2).

Menurut pria yang akrab disapa Bamsoet ini saat ini yang masih terus didiskusikan adalah bertambahnya permintaan lebih dari satu kursi untuk pimpinan DPR dan MPR. Penambahan tersebut masih perlu dibahas karena menyangkut uang negara.

"Justru sekarang yang didiskusikan adalah perkembangan adanya aspirasi daripada kekuatan politik yang ada di DPR ini, agar jangan satu, jadi dua dong," ungkapnya.

"Ini menyangkut soal keuangan negara. Menyangkut fasilitas dan prasarana. Makanya harus dikomunikasikan," sambungnya.

Oleh sebab itu, pada hari ini, Baleg DPR akan mengundang Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly untuk melakukan pembahasan lebih lanjut mengenai Revisi Undang-Undang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3) yang di dalamnya juga mengatur mengenai porsi kursi pimpinan DPR dan MPR.

"Jadi undangan kepada Menkum HAM hanya non formal. Dalam menyelaraskan draf UU MD3 yang hampir final. Supaya nanti pembahasannya di Baleg itu bisa berjalan dengan bagus," ujarnya.

(mdk/rzk)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Bamsoet Setuju Penambahan Komisi di DPR: Untuk Menyesuaikan Jumlah Kementerian
Bamsoet Setuju Penambahan Komisi di DPR: Untuk Menyesuaikan Jumlah Kementerian

Bamsoet menyebut,penambahan komisi diperlukan untuk memperlancar kerja eksekutif dan menyesuaikan penambahan jumlah kementerian di pemerintah Prabowo Subianto.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Teriakan Kompak DPR Setujui Aturan Tambah Kementerian Negara
VIDEO: Teriakan Kompak DPR Setujui Aturan Tambah Kementerian Negara

Anggota DPR menyuarakan setuju terkait RUU Kementerian Negara, RUU TNI dan RUU Polri.

Baca Selengkapnya
Baleg DPR Tunggu Supres RUU Kementerian Negara
Baleg DPR Tunggu Supres RUU Kementerian Negara

Draf akan diserahkan terlebih dahulu kepada pimpinan DPR untuk masuk dalam rapat paripurna.

Baca Selengkapnya
Bamsoet Dilaporkan ke MKD Usai Klaim Semua Parpol Setuju Amandemen UUD 1945
Bamsoet Dilaporkan ke MKD Usai Klaim Semua Parpol Setuju Amandemen UUD 1945

Laporan tersebut, terkait pernyataan Bamsoet bahwa semua partai politik setuju untuk melakukan amandemen penyempurnaan daripada UUD 1945 yang telah ada.

Baca Selengkapnya
DPR Resmi Tambah Jumlah Komisi Jadi 13 dan Satu Badan Aspirasi Masyarakat
DPR Resmi Tambah Jumlah Komisi Jadi 13 dan Satu Badan Aspirasi Masyarakat

Hasil Bamus melibatkan para pimpinan fraksi menyebutkan penentuan pimpinan komisi diusulkan dari fraksi-fraksi dan dilakukan musyawarah mufakat.

Baca Selengkapnya
MKD Putuskan Bamsoet Langgar Etik terkait Klaim Semua Fraksi Setuju Amandemen UUD
MKD Putuskan Bamsoet Langgar Etik terkait Klaim Semua Fraksi Setuju Amandemen UUD

MKD memutuskan Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) terbukti melanggar kode etik.

Baca Selengkapnya
Bamsoet Ungkap Kabinet Prabowo-Gibran Ada 44 Menteri: Nusron Wahid dan Viva Yoga Masuk
Bamsoet Ungkap Kabinet Prabowo-Gibran Ada 44 Menteri: Nusron Wahid dan Viva Yoga Masuk

Nusron digadang-gadang menjadi Menteri Ketenagakerjaan walaupun ingin sebagai Menteri Perhubungan.

Baca Selengkapnya
Revisi UU Kementerian Negara, Keimigrasian, TNI dan Polri Jadi Inisiatif DPR
Revisi UU Kementerian Negara, Keimigrasian, TNI dan Polri Jadi Inisiatif DPR

Sembilan fraksi telah menyampaikan pendapatnya masing-masing atas keempat RUU.

Baca Selengkapnya
Bamsoet: Silaturahmi Kebangsaan MPR Tinggal Menunggu  Waktu Megawati dan Berakhir di Prabowo
Bamsoet: Silaturahmi Kebangsaan MPR Tinggal Menunggu Waktu Megawati dan Berakhir di Prabowo

"Tinggal menunggu waktu dari Bu Mega (PDIP) dan selanjutnya terakhir meminta waktu dari presiden terpilih Pak Prabowo Subianto,” kata Bamsoet

Baca Selengkapnya
Reaksi Ketum Golkar Airlangga Soal Revisi UU Kementerian Negara
Reaksi Ketum Golkar Airlangga Soal Revisi UU Kementerian Negara

Diketahui, pada UU yang berlaku saat ini jumlah Kementerian Negara dibatasi sampai 34.

Baca Selengkapnya
Bamsoet Ungkap Ada Kemungkinan UU MD3 Diubah
Bamsoet Ungkap Ada Kemungkinan UU MD3 Diubah

Perubahan UU MD3 bisa mempengaruhi komposisi pimpinan DPR, dan jabatan ketua.

Baca Selengkapnya
Baleg DPR Sepakat Revisi UU Kementerian Negara Dibawa ke Rapat Paripurna Terdekat
Baleg DPR Sepakat Revisi UU Kementerian Negara Dibawa ke Rapat Paripurna Terdekat

Rapat tersebut digelar bersama Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Annas dan Menkumham Supratman Andi Agtas.

Baca Selengkapnya