Bamsoet tanya ke Komjen Budi: Anda didukung PDIP dengan gas pol?

Merdeka.com - Calon tunggal Kapolri, Komjen Budi Gunawan ditetapkan sebagai tersangka di KPK. Meski demikian dia tetap mengikuti uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) di hadapan Komisi III DPR.

Usai memaparkan visi dan misinya kelak jadi Kapolri, giliran Komjen Budi mendapatkan pertanyaan dari fraksi-fraksi yang diwakilkan satu orang. Dipimpin Ketua Komisi III, Aziz Syamsuddin, sesi tanya jawab dimulai.

Politikus PDIP, Herman Hery mendapat giliran yang pertama menyampaikan pandangannya pada calon tunggal Kapolri pilihan Presiden Jokowi itu. Kemudian, dilanjutkan politikus Golkar, Bambang Soesatyo.

Di awal pertanyaannya, pria yang akrab disapa Bamsoet ini memilih tidak mengomentari kasus transaksi mencurigakan yang membelitnya. Bamsoet rupanya lebih penasaran pada pengusungan Budi Gunawan yang dinilai kental muatan politis.

"Apa yang sesungguhnya terjadi antara Istana dan Anda. Karena kita yang dengar hanya rumor, apalagi calon Kapolri ini bukan hanya Budi Gunawan, ada calon lainnya. Rumor beredar, Komjen BD didukung PDIP dengan tekanan gas yang pol. Padahal ada juga calon lain. Ini bisa betul dan tidak," kata Bamsoet, dalam fit and proper tes, di ruang Komisi III, Jakarta, Rabu (14/1).

Bambang kembali penasaran, seberapa besar pengaruh PDIP di pemerintahan Jokowi-JK khususnya di lembaga penegak hukum.

"Saya sebagai partai di luar pemerintahan, saya menduga-duga apa yang terjadi. Kalau soal Jaksa Agung, PDIP kemudian harus merelakan posisinya, saudara Trimed kalau gak salah. Jadi tentu untuk kapolri ada hitung-hitungan khusus, sehingga orang menduga-duga ini peristiwa politik," tambahnya.

Di kesempatan berikutnya, politikus Gerindra, juga berpesan pada Komjen Budi bila kelak jadi Kapolri harus bersikap netral. Sebab dalam amanatnya di Pilpres 2014 lalu, Polri sangat tidak netral.

"Kami minta pada saudara, agar polri sikap netral saat proses Pemilu dan Pileg, kejadian kemarin kami rasakan ketidaknetralan Polri, kami minta progres dalam penanganan pidana pemilu," tegasnya.