Banggar DPR tak tahu rencana kenaikan tunjangan anggota

Merdeka.com - Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR Dadang Rusdiana mengaku tidak mengetahui rencana DPR yang mendorong pemerintah agar menaikkan tunjangan bagi para anggotanya. Kenaikan tunjangan itu akan diusulkan pada 2016 mendatang.

"Itu sumpah saya nggak tahu. Yang ngurus Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) bukan Banggar," kata Dadang saat dihubungi merdeka.com, Kamis (10/9).

Sekretaris Fraksi Hanura ini menyatakan bahwa sesungguhnya niatan untuk menaikkan tunjangan bagi setiap anggota DPR sudah muncul semenjak para legislator dilantik. Namun, hal tersebut tidak pernah terealisasi.

"Sudah lama, ingin naik tunjangan dan lain-lain, nyatanya nggak pernah ada. Itu cerita sejak DPR dilantik," kata dia.

Direktur Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi melalui siaran pers yang diterima merdeka.com, Kamis (10/9) mempertanyakan rencana kenaikan tunjangan ini. Menurutnya tidak ada ukuran yang jelas terutama dari kinerja para anggota DPR sehingga berhak menikmati kenaikan tunjangan.

Berdasarkan data yang dimiliki CBA, berikut rincian kenaikan tunjangan para anggota DPR:

1) Tunjangan kehormatan untuk, a). ketua badan/komisi sesuai SK Menteri Keuangan nomor S-520/MK.02/2015 tertanggal 9 Juli 2015 hanya sebesar Rp 6,6 juta, dan akan diusulkan menjadi Rp 11,1 juta; b. Untuk wakil ketua, dari Rp 6,4 juta menjadi Rp 10,7 juta, dan anggota dari Rp 5,5 juta menjadi Rp 9,3 juta.

2) Tunjangan komunikasi intensif untuk Ketua badan/komisi SK Menteri Keuangan nomor S-520/MK.02/2015 tertanggal 9 Juli 2015 dari Rp 16,4 juta akan diusulkan menjadi Rp 18,7 juta. Wakil ketua dari Rp 16 juta akan menjadi Rp 18,1 juta, dan Anggota dari Rp 15,5 juta menjadi Rp 15,6 juta.

3) Tunjangan peningkatan fungsi pengawasan dan anggaran untuk ketua komisi/badan sesuai SK Menteri Keuangan nomor S-520/MK.02/2015 tertanggal 9 Juli 2015 sebesar Rp 5,2 juta akan menjadi Rp 7 juta. Untuk wakil ketua komisi atau badan, dari Rp 4,5 juta akan menjadi Rp 6 juta, dan anggota DPR, dari Rp 3,7 juta menjadi Rp 5 juta.

"Kenaikan ini sungguh mahal dan ketinggian untuk DPR. Karena, kinerja DPR, masih minim dalam menyelesaikan RUU menjadi UU, jadi tidak pantas untuk dinaikan tunjangan mereka," tegas Uchok.

Seharusnya, lanjut dia, menteri keuangan harus punya ukuran yang dapat dipertanggungjawabkan bila ingin menaikkan tunjangan DPR. "Kenaikan tunjangan ini tidak masuk akal, dan aneh. Kami dari CBA (Center for Budget Analysis) meminta menkeu untuk tidak menaikkan tunjangan anggota DPR, dan tetap mempertahankan SK Menteri Keuangan nomor S-520/MK.02/2015 tertanggal 9 Juli 2015," pungkas Uchok.