Bantah Ahok soal mahar, PDIP benarkan kampanye butuh biaya besar
Merdeka.com - Calon petahana Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengemukakan alasan kenapa dia lebih memilih jalur independen ketimbang melalui parpol untuk bertarung di Pilgub DKI 2017.
Blak-blakan, Ahok menyebut butuh uang Rp 26 miliar hanya untuk memulai kampanye dalam rentang waktu 10 bulan. Jumlah itu pun menurut Ahok hanya perhitungan kasar. Dia menduga, setidaknya butuh mahar Rp 100 miliar jika dirinya didukung oleh dua partai.
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPP PDIP Hendrawan Supratikno menjelaskan, bahwa memang untuk mengusung setiap calon membutuhkan dana. Namun dana tersebut bukanlah mahar politik.
-
Bagaimana cara Pilkada DKI 2017? Pemilihan umum Gubernur DKI Jakarta 2017 (disingkat Pilgub DKI 2017) dilaksanakan pada dua tahap, yaitu tahap pertama di tanggal 15 Februari 2017 dan tahap kedua tanggal 19 April 2017 dengan tujuan untuk menentukan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2017–2022.
-
Siapa saja kandidat yang bertarung di Pilkada DKI 2017? Pada putaran pertama, ada tiga pasangan calon: Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) - Djarot Saiful Hidayat; Anies Baswedan - Sandiaga Uno; dan Agus Harimurti Yudhoyono - Sylviana Murni.
-
Kenapa Ahok ingin jadi pejabat? Pesan Sang Ayah Pengalaman sering diperas oknum pejabat membuatnya terobsesi ingin menjadi pejabat. Ditambah pesan dari sang ayah sebelum meninggal. Pesan ini juga mendorongnya untuk jadi pejabat yang jujur dan membawa perubahan positif.
-
Mengapa Pilkada DKI 2017 menarik perhatian? Pilkada DKI 2017 menjadi salah satu pemilihan kepala daerah yang menarik perhatian. Saat itu, pemilihan diisi oleh calon-calon kuat seperti Basuki Tjahaja Purnama, Anies Baswedan, dan Agus Harimurti Yudhoyono.
-
Bagaimana Pilkada DKI 2017 dijalankan? Pilkada DKI Jakarta 2017 merupakan salah satu pemilihan kepala daerah yang paling menonjol dalam sejarah Indonesia karena berbagai dinamika politik dan sosial yang terjadi.
-
Kenapa Ahok prihatin dengan korupsi? Ahok pun merasa prihatin dengan nasib generasi muda di masa mendatang.
"Memang dibutuhkan dana untuk sosialisasi dan aktivasi partai. Namun itu bukan upeti. Calon yang diusung dapat langsung memantau alokasi anggarannya. Pos anggaran aktivasi yang besar adalah untuk atribut kampanye, sosialisasi calon, uang saksi dan guraklih (regu penggerak pemilih)," ujar Hendrawan saat dihubungi, Jumat (11/3).
Menurut anggota komisi XI DPR ini, setiap calon saat fit and propertest di PDIP harus menjelaskan punya dana berapa. Lantas akan dipikirkan bersama bagaimana mencari solusi secara gotong-royongi bagi kurangnya dana untuk mengusung.
"Kita sudah punya template, apa pokok pos anggarannya ada semua," tuturnya.
Hendrawan juga menjelaskan bahwa dia sempat bertanggung jawab atas perolehan suara di Kecamatan Kelapa Gading Jakarta. Hal tersebut saat mengusung pasangan Jokowi-Ahok dalam Pilgub DKI yang lalu. Dia mengaku saat itu menghabiskan dana untuk sosialisasi sebesar Rp 67 juta. Maka dari itu, menurutnya meski lewat jalur independen, Ahok tetap butuh dana.
"Teman Ahok pun akan mengeluarkan biaya. Independen juga, tidak ada makan siang yang gratis," ungkapnya.
Hendrawan berujar, PDIP tidak memilih untuk mengusung calon yang hanya mengandalkan telah mengantongi banyak dana. "Tidak selalu, kan ditanya visimu apa. Kekuatan dan kelemahan," tandasnya.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ahok bicara keras soal dukungannya di Pilpres 2024
Baca SelengkapnyaUntuk menjadi calon anggota legislatif (caleg) membutuhkan biaya yang besar.
Baca SelengkapnyaKetua DPP PDIP Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menyatakan siap maju Pilkada
Baca SelengkapnyaMenurut Cak Imin, kompetisi politik sudah semakin pragmatis. Dia ingin pemilihan dikembalikan kepada nilai-nilai dari tujuan berbangsa dan bernegara.
Baca SelengkapnyaKetua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat menantang Partai Keadilan Sejahtera untuk mengusung Ahok.
Baca Selengkapnyaartai Solidaritas Indonesia (PSI) telah menyerahkan laporan terbaru terkait Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) partai politik peserta Pemilu 2024 kepada KPU.
Baca SelengkapnyaAhok menyerahkan keputusan pencalonan Pilkada Jakarta kepada Tim Desk Pilkada DPP PDIP, Sekjen PDIP dan nantinya akan diputuskan oleh Megawati Soekarnoputri
Baca SelengkapnyaKPU telah mengatur batasan mengenai sumbangan dana kampanye di Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaAhok kini tengah fokus memberikan pendidikan bagi kader-kader PDIP terkait perekonomian.
Baca SelengkapnyaDPRD DKI Jakarta merekomendasikan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) untuk segera memproses usulan kenaikan dana bantuan parpol tersebut.
Baca SelengkapnyaLaporan Awal Dana Kampanye (LADK) Pramono-Rano Karno Rp100 juta bersumber dari kantong pribadi berdasarkan rilis KPU DKI Jakarta.
Baca SelengkapnyaHengkangnya Ahok dari Pertamina karena akan fokus berkampanye memenangkan Ganjar-Mahfud dalam pilpres 2024.
Baca Selengkapnya