Bantah mahar Rp 500 M, Sandiaga tegaskan tak boleh ada 'hengki pengki'
Merdeka.com - Bakal Calon Wakil Presiden RI pasangan Prabowo Subianto, Sandiaga Salahuddin Uno menegaskan, tidak benar adanya pemberian mahar Rp500 miliar ke Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk posisinya jadi cawapres. Tudingan itu sebelumnya diungkap oleh Wasekjen Demokrat, Andi Arief.
"Kita bisa pastikan itu tidak benar. Saya besok akan ke KPK sore setelah tes kesehatan. Tentu LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara, red) harus diperbaharui," kata Sandiaga usai mengikuti lari di acara Ancol Triathlon di Ancol, Jakarta Utara, Minggu (12/8) dikutip dari Antara.
Dijelaskannya, tidak benar mahar itu, karena semuanya harus sesuai undang-undang. "Sekarang itu, kita harus pastikan tidak boleh ada lagi 'hengki pengki' dalam politik. Masyarakat marah kalau ada 'hengki pengki', masyarakat merasa dibohongi, tidak bisa lagi," kata Sandiaga.
-
Siapa yang membantu PPK dalam Pilkada? Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan di tingkat kecamatan atau yang disebut dengan nama lain yang telah ditetapkan oleh KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota.
-
Bagaimana PPK melakukan tugasnya dalam pemilu? Dalam menjalankan tugasnya, PPK harus menjaga netralitas dan independensinya sehingga proses pemilihan umum dapat berjalan secara adil dan transparan.
-
Siapa yang terlibat dalam proses Pemilu? Proses Pemilu mencakup berbagai tahapan, termasuk pendaftaran pemilih, kampanye politik, pemilihan umum, dan penghitungan suara.
-
Siapa yang mengatur tahapan Pemilu? Tahapan-tahapan ini mencakup persiapan, pemilihan, dan penghitungan suara yang memainkan peran krusial dalam menentukan hasil akhir dan legitimasi pemerintahan.
-
Siapa yang bertanggung jawab atas logistik pemilu? Selain itu, KPU memiliki tanggung jawab untuk mendistribusikan logistik pemilu, termasuk surat suara, dan memastikan logistik tersebut mencapai TPS dengan tepat waktu.
-
Siapa saja yang terlibat dalam pengawasan pemilu di Indonesia? Dalam konteks Indonesia, aktor-aktor seperti KPU (Komisi Pemilihan Umum), Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu), partai politik, dan lembaga swadaya masyarakat memiliki peran dalam memastikan pemilu berjalan dengan baik dan adil.
Dia bilang terbuka saja bilang ini ada biayanya. Bagaimana penyediaannya logistik untuk kampanye. Serta menyusun rencana pembiayaan kampanye dan akan dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Dan mencoba menyusun anggaran seperti ini, sumbernya dari sini, ada LHKPN kira-kira berapa yang bisa saya sediakan, agar semua terbuka dan terang benderang, jadi tidak ada yang ditutup-tutupi makanya saya ketemu KPK besok," kata Sandiaga.
Saat ini timnya sedang melakukan penghitungan LHKPN dan menghitung jumlah biaya kampanye yang diperlukan. Selain itu melakukan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) karena adanya batasan biaya.
Sementara itu, kinerja saham PT Saratoga Investama Sedaya Tbk (SRTG) cenderung menguat setelah Sandiaga Salahuddin Uno maju sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto.
Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 8 Agustus 2018 berada di level Rp 3.680 per lembar pada penutupan perdagangan, Rabu (8/8). Pada hari selanjutnya, Kamis (9/8) berada di level Rp 3.710 dan pada akhir pekan (Jumat, 10/8) harga saham SRTG di level Rp 3.790.
Sandiaga merupakan salah satu pendiri dari Grup Saratoga. Berdasarkan laporan kepemilikan saham PT Saratoga Investama Sedaya Tbk yang dipublikasi di Bursa Efek Indonesia, dia memiliki 754.115.429 lembar saham atau setara 27,797 persen dari saham beredar.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Semua peserta dijadwalkan melaporkan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) pada 24 Oktober 2024.
Baca SelengkapnyaKPU Sumsel menetapkan jumlah dana kampanye para paslon tak lebih dari Rp226 miliar.
Baca SelengkapnyaKPU telah mengatur batasan mengenai sumbangan dana kampanye di Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaTidak logis lantaran PSI sudah berkampanye dimana-mana.
Baca SelengkapnyaPembatasan dana kampanye guna memastikan agar tidak berlebihan.
Baca SelengkapnyaDana itu, digunakan untuk berbagai kegiatan kampanye seperti pembuatan bahan kampanye hingga agenda rapat umum atau kampanye akbar.
Baca SelengkapnyaGanjar-Mahfud menghabiskan dana paling besar selama Pilpres. Disusul Prabowo-Gibran dan Anies-Cak Imin.
Baca SelengkapnyaUntuk posisi PPP, Plt Ketum yang akan menyampaikan.
Baca SelengkapnyaPPATK menemukan transaksi mencurigakan di Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaDiduga transaksi keuangan itu untuk kepentingan penggalangan suara.
Baca SelengkapnyaTotal pengeluaran kampanye partai akan bisa dilihat nanti di Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye.
Baca SelengkapnyaDalam setiap pelaksanaan Pemilu selalu ada evaluasi dan koreksi untuk pelaksanaan selanjutnya.
Baca Selengkapnya