Bantah tudingan, Jokowi & menteri 'jual mahal' pertemuan dengan SBY

Merdeka.com - Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) adalah salah satu ketua umum partai politik yang sampai detik ini belum diundang makan siang bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara. Sejumlah ketua umum partai politik, mulai dari Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri, Ketum Partai Golkar Setya Novanto, Ketum NasDem Surya Paloh, Ketum PAN Zulkifli Hasan, hingga parpol opsisi pemerintah yakni Ketum Partai Gerindra sudah menggelar pertemuan dengan Presiden Jokowi berbalut makan siang bersama. Saat itu, mulai ramai polemik tak diundangnya Ketum Partai Demokrat SBY.

Belakangan, SBY secara blak-blakan membeberkan penyebab pertemuannya dengan Presiden Jokowi tidak pernah terwujud. SBY menuding ada pihak-pihak yang menghalang-halangi pertemuannya dengan Presiden Jokowi. Padahal, kata dia, Presiden Jokowi juga menghendaki pertemuan dengannya. SBY heran ada pihak-pihak yang lebih berkuasa dari Presiden, sehingga bisa menghalanginya bertemu Jokowi.

"Saya diberitahu oleh orang kalau beliau ingin bertemu dengan saya, tapi beliau dilarang oleh dua dan tiga orang di sekeliling beliau. Nah dalam hati saya, hebat juga orang itu bisa melarang presiden kita untuk bertemu dengan sahabatnya yang juga mantan presiden. Pada hari yang baik ini kalau bisa saling melakukan klarifikasi supaya tidak menyimpan prasangka, praduga, bahkan rasa kecurigaan," tegas SBY di Wisma Proklamasi, Rabu (1/2).

Spekulasi pun bermunculan, siapa yang menghalangi Presiden Jokowi bertemu SBY? Menteri-menteri Kabinet Kerja Jokowi-JK kompak membantah pernyataan SBY. Intinya, tidak ada satupun pihak yang menghalangi pertemuan antara SBY dan Jokowi. Bahkan mereka mendorong SBY mengungkap pihak yang dimaksud. Orang pertama yang membantah pernyataan SBY adalah Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Dia menegaskan tidak ada pihak yang melarang atau menghalang-halangi pertemuan antara SBY dengan Jokowi. Apabila SBY memang ingin bertemu dengan Jokowi, maka Presiden keenam Indonesia tersebut harus terlebih dahulu berkoordinasi dengannya atau Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

"Tentunya kalau memang beliau (SBY) menginginkan pertemuan dengan presiden dan ada permintaan nanti akan kami komunikasikan kepada Presiden Jokowi, dan kami juga membaca bahwa ada yang menghalangi-halangi, sama sekali enggak ada. Semuanya tamu yang meminta waktu kepada Presiden Jokowi tentunya akan kami sampaikan oleh Setneg atau Seskab kepada Presiden Jokowi karena mekanismenya seperti itu," kata Pramono di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (1/2).

Pramono menambahkan, Istana siap menggelar pertemuan antara SBY dengan Jokowi asalkan dari pihak SBY menyampaikan niatan ingin bertemu Jokowi. "Ya kalau semuanya yang berkeinginan untuk bertemu dengan presiden pasti disampaikan," ujarnya.

Selanjutnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto juga menegaskan hal sama. Dia meyakini tidak ada pihak yang melarang Jokowi bertemu dengan siapapun, termasuk SBY.

"Sebenarnya enggak ada masalah. Sejauh yang saya tahu bahwa Pak Jokowi sebagai presiden selalu siap menerima siapa saja," kata Wiranto di Hotel Sari Pan Pasific, Jakarta, Kamis (2/2).

Mantan Ketua Umum Partai Hanura ini menegaskan, Presiden Jokowi juga tidak membatasi diri untuk menerima siapa pun. Hanya saja, setiap tamu presiden harus melalui mekanisme yang berlaku. Misalnya, mengajukan permohonan melalui Sekretaris Kabinet atau Menteri Sekretaris Negara.

"Seandainya Pak SBY ingin ketemu Pak Jokowi, saya kira enggak ada (masalah). Justru penting tentunya, dan ada tata cara. Tata cara itu bukan satu langkah untuk mencegah beliau ketemu dengan presiden," jelas Wiranto.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM) Yasonna Hamonangan Laoly ikut angkat bicara. Dengan tegas Yasonna membantah tuduhan SBY. Menurut Yasonna, Jokowi terbuka menerima siapa pun. Apalagi SBY merupakan mantan Kepala Negara dan Ketua Umum Partai. Kendati demikian, setiap tamu presiden harus mengikuti mekanisme khusus.

"Enggak ada yang ngelarang-larang," tegas Yasonna.

Hingga saat ini, SBY belum mengajukan permohonan bertemu Presiden Jokowi. "Menurut Seskab (Sekretaris Kabinet, Pramono Anung) kan belum ada permintaan. Mana kita tahu hati orang mau ketemu," tuntasnya.

Juru Bicara Kepresidenan Johan Budi meminta SBY membuka siapa pihak yang dituding menghalangi melakukan pertemuan dengan Jokowi. Johan menilai di era keterbukaan seperti saat ini ada baiknya hal itu dibuka tanpa perlu ditutup-tutupi.

"Sekarang ini kan era terbuka‎ saya menyarankan kepada Pak SBY gitu disebut saja siapa gitu yang dimaksud menghalang-halangi. Setau saya tidak ada," kata Johan di Kompleks Istana Kepresidenan.

Dia meyakin, apabila Presiden Jokowi ingin melakukan pertemuan, tidak ada satu pun pihak yang mampu menghalangi-halangi Kepala Negara. "Presiden tidak bisa kalau sudah memutuskan untuk bertemu misalnya kmudian ada yang menghalang-halangi, saya kira mungkin salah informasi, saya tidak tahu," ujarnya.

Sepengetahuan Johan, Presiden Jokowi telah berulang-ulang kali menyampaikan bahwa pertemuan dengan SBY hanya tinggal menunggu waktu asalkan ada permintaan resmi melalui Menteri Sekretaris Negara. Johan menyatakan pertemuan antara SBY dan Jokowi jangan dianggap seolah-olah keduanya ada masalah. Apabila pertemuan keduanya terjadi, itu hanyalah pertemuan biasa.

Tidak hanya para menteri, Presiden Jokowi juga menanggapi tudingan SBY. Jokowi tidak membuka pintu pertemuan dengan SBY. Namun ada syaratnya. SBY harus mengajukan secara resmi untuk pengaturan waktu pertemuan dengan presiden.

"Kan sudah saya sampaikan bolak-balik kan waktunya akan diatur tetapi kalau ada permintaan (dari SBY) ya," kata Jokowi usai membuka Konferensi Forum Rektor Indonesia 2017 di JCC, Kamis (2/2).

Kepala Negara mengaku tidak mengetahui apakah sejauh ini ada permintaan secara resmi yang diajukan SBY untuk melakukan pertemuan tersebut. Dia meminta hal ini ditanyakan ke Menteri Sekretaris Negara Pratikno sebagai pengatur jadwal kepala negara. "Tanyakan ke Mensesneg bukan ke saya," ujar Jokowi.