Follow
Banyak kendala, sistem Sipol dinilai 'membunuh' parpol untuk ikut pemilu
Merdeka.com - Sistem Informasi Syarat Politik (Sipol) disinyalir bakal mengganggu proses pendaftaran partai Pemilu 2019. Sebab, sampai kini ditemukan sejumlah masalah seperti sulitnya akses server hingga fasilitas internet kurang memadai di luar Pulau Jawa.
Hal ini disampaikan perwakilan partai politik di forum Sosialisasi Tahapan Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu 2019 di Hotel A One Menteng, Senin (9/10). Salah satu yang menyuarakan kendala tersebut adalah Partai Idaman dan Partai Bulan Bintang.
Seperti yang dikeluhkan Sekjen Partai, Idaman Ramdansyah Bakir, di daerah proses pengunggahan data sering kali memakan waktu yang cukup lama. Kendala lainnya, ada kesulitan akses ke server lantaran terkena DDOS.
-
Kenapa warga negara tertentu tidak dapat akses internet? Laporan yang bertajuk Digital 2024 Global Overview Report itu salah satunya memotret kondisi negara-negara yang masih warganya belum terkoneksi internet. Mereka menyebutkan bahwa sebanyak 2,7 miliar orang di dunia belum mendapatkan akses internet. Lalu, rakyat negara mana saja yang masih belum terkoneksi internet? Apakah Indonesia termasuk?
-
Mengapa layanan di PDNS 2 terganggu? Sebelumnya, gara-gara ransomware Brain Cipher, sebanyak 282 layanan instansi pemerintah terganggu.
-
Dimana saja internet belum merata? Masalah pemerataan dan kecepatan itu ya memang harus dilakukan secara paralel gitu ya. Kalau pemerataan itu kan memang masih ada 20 persen dari wilayah 3T (Terluar, Tertinggal, Terdepan-red) yang belum mendapatkan internet dengan bagus gitu ya, bahkan juga masih blank spot.
-
Kenapa akses menuju Stasiun Air Asam sulit? Dari pantauan kanal Youtube Yusril Rizki Pratama itu terlihat akses menuju lokasi stasiun begitu sulit dan juga jauh dari jalan utama.
-
Kenapa MPLS bisa bikin gugup? MPLS juga dapat menimbulkan rasa cemas dan gugup bagi sebagian siswa karena bisa menjadi tantangan tersendiri.
-
Apa saja serangan siber yang paling sering terjadi? Laporan tersebut menyoroti tiga perubahan signifikan dalam karakteristik ancaman dan serangan siber yang terjadi di berbagai negara. Mulai dari yang berkaitan dengan ransomware, fraud, hingga identity and social engineering.
"Untuk upload kabupaten kami butuh hampir setengah jam misal di Bima. Ada masalah data yang dianggap sistem ganda. Ada beberapa kabupaten tidak bisa input seperti Banten. Server KPU di-DDOS sehingga sulit diakses," kata Ramdansyah.
Hal sama juga diutarakan Ketua DPP Bidang Pemenangan Partai Bulan Bintang, Sukmaharsono. Dia menambahkan, server Sipol ada kekurangan data seperti jumlah kecamatan yang berbeda.
"Beberapa laporan yang kami dapatkan dari liaison officer parpol mengatakan banyak kecamatan tidak ada dalam satu kabupaten. Kalau parpol tidak teliti, kalau kurang nanti ditolak," ucapnya.
Sukmaharsono mengaku sudah melaporkan kendala tersebut ke KPU namun belum mendapatkan respons yang baik. Sejumlah kendala tersebut, lanjut dia, ditakutkan berpotensi memberangus hak konstitusi partai politik. Malah kalau diteruskan, bisa terjadi sengketa.
"Sipol jadi alat pembunuh parpol bukan alat administrasi ini jadi persoalan tapi kami harus ikuti itu. Bawaslu mestinya memiliki wewenang lebih tidak cuma minta SOP saja batalin sipol atau sengketa nanti," kata dia.
Dalam kesempatan yang sama, Bawaslu menyarankan bila masalah terus berlanjut, maka KPU harus memperbolehkan mendaftar manual. Pihak Bawaslu akan membuat kajian terkait tindaklanjut masalah Sipol ini.
"Alternatif lain manual. Kami tidak anti teknologi, kalau di Sipol tidak masuk, bisa menghadirkan secara manual," ujar Ketua Bawaslu RI, Abhan.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI melaporkan semua Komisi Pemilihan Pemilu (KPU) ke DKPP
Baca Selengkapnya
Mereka merasa terjadi kezaliman yang massif pada pesta demokrasi tersebut.
Baca Selengkapnya
Berikut adalah ancaman siber yang jarang diketahui orang saat pemilu berlangsung.
Baca Selengkapnya
Gangguan layanan tersebut terjadi jelang penutupan seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) 2023.
Baca Selengkapnya
Mengingat persoalan serupa kerap terjadi di pada saat seleksi CPNS dan seleksi PPPK.
Baca Selengkapnya
Komisi II beralasan Pemilu harus semakin memudahkan dan menyenangkan untuk masyarakat.
Baca Selengkapnya
Tidak diberikannya akses Silon oleh KPU ke Bawaslu pada masa pendaftaran bakal pasangan calon.
Baca Selengkapnya
Upaya untuk menjelaskan kejanggalan tersebut digugurkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).
Baca Selengkapnya
Gangguan pada server Peruri yang terjadi sejak Selasa sore hingga Rabu malam mengakibatkan akses yang terbatas karena lonjakan pengguna.
Baca Selengkapnya
“Yaa mungkin banyak pihak akses ya,” kata Komisioner KPU RI, Afifuddin
Baca Selengkapnya
Polri masih melakukan asesmen atau pengumpulan data guna mengungkap penyebab lumpuhnya (down) server PDN pada Kementrian Kominfo.
Baca Selengkapnya
Bawaslu tidak dapat mengakses Silon seluas-luasnya sehingga menghambat pengawasan dilakukan.
Baca Selengkapnya