Banyak kepala daerah terjerat korupsi, PSI nilai bukti kegagalan partai lama

Merdeka.com - Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Tsamara Amany menilai banyaknya pejabat negara yang terjaring operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bukti kegagalan partai lama. Proses rekrutmen internal partai disebut masih bermasalah.

"Parpol bahkan belum berkomitmen menghadirkan politisi yang bersih, baik untuk legislatif maupun eksekutif," kata Tsamara dalam keterangan tertulis, Jumat (26/10).

Tsamara menyoroti partai lama memiliki kebiasaan melakukan rekrutmen di ruang yang tak terjamah publik. Politisi muda ini menuding ada mahar politik di dalamnya.

"Kita tidak tahu apa yang terjadi dan dibicarakan. Tapi kabar yang santer beredar selalu melibatkan sejumlah uang sebagai mahar. Tak ada uang, tak ada pencalonan. Partai harus berani membuka sistem rekrutmen caleg secara transparan untuk menghindari kecurigaan," katanya.

Mahar politik tersebut yang membuat politikus menghalalkan segala cara untuk balik modal. Sementara, partai lama itu bukannya introspeksi diri malah menyerang penegak hukum sebagai kriminalisasi.

"Ini kembali menjadi bukti bahwa mereka tak punya komitmen pada pemberantasan korupsi," ucapnya.

Tsamara mengklaim partainya menghadirkan tradisi baru melalui rekrutmen terbuka. Proses tersebut disiarkan secara langsung di media sosial, dan melibatkan panelis independen. Contoh panelis yang pernah dihadirkan adalah mantan Wakil Ketua KPK Bibit Samad Rianto. Dia juga mengklaim selama proses rekrutmen di PSI tak ada mahar.

"Kalau kita mau benar, benahi sejak hulu, dari proses rekrutmen," ucapnya.

Untuk diketahui, KPK menangkap Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra. Politikus PDI Perjuangan itu mencatatkan diri sebagai kepala daerah ke-35 yang terkena OTT, dan sudah ada 50 kepala daerah yang menjadi tersangka kasus korupsi sejak KPK didirikan pada 2012. Sementara anggota legislatif yang pernah mengenakan rompi oranye mencapai 250 orang.

Tsamara mengklaim partai baru seperti PSI sebagai antitesis partai lama yang tak jauh-jauh dari politik uang. Komitmen itu ditunjukkan dengan mendukung larangan caleg mantan koruptor.