Banyak penolakan Setnov jadi ketua DPR lagi, ini jawaban Golkar
Merdeka.com - Sejumlah Fraksi di DPR menolak dengan tegas niatan Partai Golkar yang menginginkan Setya Novanto (Setnov) kembali menjabat sebagai Ketua DPR menggantikan Ade Komaruddin. Fraksi Hanura salah satunya menilai, kembalinya Setya Novanto ke posisi Ketua DPR akan menimbulkan kegaduhan karena masyarakat akan menganggap DPR lebih mengutamakan kekuasaan ketimbang memperbaiki kinerja.
Menanggapi hal ini, Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham menilai, kembalinya Setya Novanto justru tak akan menimbulkan kegaduhan. Dia justru menilai, kembalinya Setya Novanto justru dapat mengedukasi masyarakat bahwa pengembalian jabatan Ketua DPR sebagai bukti bahwa Novanto sudah 'bersih' dari tersangkut skandal 'Papa Minta Saham' yang membuatnya mundur dari jabatan Ketua DPR.
"Justru dengan mengangkat ini masyarakat tahu, oh benar (Novanto) tidak salah. Ini sekaligus secara tak langsung kita jelaskan ke masyarakat pertama Pak Novanto menyatakan mundur waktu itu kenapa? Karena melihat waktu itu ada proses-proses yang perlu diluruskan," kata Idrus di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (22/11).
-
Siapa ketua DPR? Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin sampaikan apresiasi.
-
Apa yang DPR sesalkan? 'Yang saya sesalkan juga soal minimnya pengawasan orang tua.'
-
Siapa yang menjadi Ketua DPR RI? Bahkan, lanjut dia, sudah diputuskan dan menjadi sebuah resolusi untuk mengapresiasi Ketua DPR RI Puan Maharani atas kepemimpinannya sebagai Chair dan Presiden AIPA 44th.
-
Siapa yang mempertanyakan Tapera di DPR? Video tersebut saat anggota Komisi V DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Irine Yusiana Roba Putri mempertanyakan terkait Tapera, berikut transkrip pertanyaannya:
-
Siapa yang DPR minta tindak tegas? Polisi diminta menindak tegas orang tua yang kedapatan mengizinkan anak di bawah umur membawa kendaraan.
-
Bagaimana DPR mendukung kinerja Kejagung? 'Tentunya Komisi III selalu memantau serta mengapresiasi kinerja setiap insan Adhyaksa, di mana pun mereka berdinas. Karena mengemban amanah menjadi penegak hukum itu memang tidak mudah. Pastinya ada berbagai godaan dan rintangan yang terus merintangi kinerja jaksa.'
"Dengan demikian kita kembalikan Novanti jadi Ketua DPR dan masyarakat tahu bahwa kemarin yang dicitrakan tak benar," sambungnya.
Idrus pun hanya santai saja ketika diberitahu banyaknya Fraksi lain yang menolak Setya Novanto kembali menjabat sebagai Ketua DPR. "Masa fraksi lain ditanya tentang ini," ujarnya.
Sebelumnya, Sekretaris Fraksi Partai Hanura Dadang Rusdiana memprediksi pergeseran Ketua DPR Ade Komarudin ke tangan Setya Novanto akan ditangkap buruk oleh masyarakat. Menurutnya, masyarakat akan melihat hal ini sebagai perebutan kekuasaan ketimbang penguatan lembaga DPR.
"Rakyat akan sinis kalau kita terus menerus disibukan oleh perebutan kekuasaan," kata Dadang melalui pesan singkat, Selasa (22/11).
Dadang menyarankan, DPR konsentrasi terhadap pemaksimalan kinerja ketimbang mengurusi pergantian pimpinan. Apalagi, kata dia, kepemimpinan Ahok sudah cukup baik sehingga harus dipertahankan.
"Jadi lebih baik DPR konsentrasi pada perbaikan citra dan penguatan kinerja fungsi2 DPR, bukan diganggu oleh pergantian pimpinan. Pak Akom kan tidak ada masalah, jadi saya kira akan sangat elok kalau stabilitas ini dipertahankan," pungkasnya.
Tak cuma Hanura, NasDem juga berharap bukan Setya Novanto yang diajukan sebagai ketua DPR pengganti Ahok. Sebab, NasDem khawatir akan terjadi kegaduhan jika Novanto yang sudah mundur kemudian dijadikan pimpinan DPR lagi. (mdk/rnd)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Hasto ungkap PDIP menerima tekanan terkait hak angket
Baca SelengkapnyaMeutya optimis partainya dapat menduduki posisi Ketua DPR.
Baca SelengkapnyaLuhut menyarankan Golkar fokus untuk membesarkan perolehan suara di DPR.
Baca SelengkapnyaGerindra tidak mendukung wacana revisi Undang-Undang MD3 soal kursi Ketua DPR.
Baca SelengkapnyaUU MD3 Masuk Prolegnas 2024, Revisi untuk Beri Jalan Golkar Ambil Jatah Ketua DPR?
Baca SelengkapnyaHasto menilai, pencalonan Gibran sebagai calon wakil presiden merupakan politik ketidakpatuhan terhadap konstitusi dan rakyat.
Baca SelengkapnyaKetua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri juga mengkritik keras langkah kilat DPR
Baca SelengkapnyaHasto kemudian berbicara soal calon Kepala Daerah yang diusung dengan membendung koalisi.
Baca SelengkapnyaIsi pasal 15 Undang-Undang Kementerian Negara diusulkan diubah
Baca Selengkapnya"Mba Puan merupakan Ketua DPR selanjutnya sesuai dengan arahan dari Ibu Ketua Umum Ibu Megawati Soekarnoputri," ujar Hasto
Baca SelengkapnyaMega bahkan sampai mempertanyakan ke Mahfud MD yang merupakan mantan ketua MK.
Baca SelengkapnyaMasinton Pasaribu menemui para demonstran dalam aksi kawal putusan Mahkamah Konstitusi
Baca Selengkapnya