Banyak Petugas KPPS Meninggal, Eks Petinggi KPU Nilai Perencanaan Pemilu Buruk

Merdeka.com - Mantan Kabiro Humas Komisi Pemilihan Umum (KPU) 1999 Djohermansyah Djohan sangat prihatin dengan masalah Pemilu Serentak 2019 kali ini. Terlebih, ratusan petugas KPPS meninggal karena kelelahan. Menurutnya, perencanaan penyelenggara pemilu saat ini tidak baik.

Hal itu disampaikan Djohan saat diskusi bertema 'Setelah Pemilu Serentak' di Gado-gado Boplo Resto, Jalan Cikini Raya 111, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (27/4).

"Coba sekarang ini dengan banyak yang meninggal kemudian ada hitung-hitungan yang salah input, itu menunjukkan tidak well organized penyelenggaraan pemilu kita," kata Djohan.

Maka dari itu, menurutnya, perlu ada penataan ulang sistem recruitment, sistem electoral management dan sistem election secara matang. Jika tidak, Djohan khawatir, pemilu selanjutnya bisa lebih parah.

"Apalagi ke depan nanti 2024 mau disatuin, pileg pilpres April jadi satu kemudian November 2024 (Pilkada) gubernur bupati walikota jadi satu. Wah itu yang (meninggal) mungkin bisa ribuan. Jadi harus kita betulin," ucapnya.

"Yang agak paling serius itu kan korban yang sangat banyak ya petugas pelaksana pemilu kita. Untuk pemilu yang di negara demokrasi yang sehat yang penyelenggaraannya profesional berintegritas kan itu sekecil apapun enggak boleh ada korban dan enggak boleh ada kecurangan. Sekecil apapun," tambahnya.

Menurutnya, membenahi sistem pemilu perlu dilakukan secepatnya. Djohan ingin sistem pemilu mulai dibenahi pada awal tahun 2020. Setelah pemerintahan baru terpilih dan DPR RI sudah mulai membuat agenda, sehingga 2021 bisa lahir aturan baru yang lebih baik.

"Sehingga 2021 sudah jadi itu semua. Jangan kayak kemarin itu 2017 baru UU-nya selesai. Nah itu kemudian tinggal 2 tahun mati itu," ujarnya.

Djohan juga mendorong publik untuk mendesak pemerintah melahirkan pemilu yang lebih baik. Tujuannya, agar tidak muncul kasus yang lebih parah di Pemilu 2024.

"Kalau itu tidak dirancang dari sekarang, kita bisa perkirakan bisa ribuan orang yang meninggal dan orang gak mau lagi nanti jadi KPPS," tandasnya.