Banyak potensi konflik di pilkada serentak

Merdeka.com - Menjelang Pilkada serentak 9 Desember, konflik dapat dengan mudah terjadi di berbagai daerah pemilihan di Indonesia. Berdasarkan penelitian Sistem Nasional Pemantauan Kekerasan (SNPK) Indonesia pada pilkada 2005-2014, dari total 310 wilayah yang dipantau, sebanyak 252 wilayah setidaknya pernah mengalami satu kali insiden dalam pelaksanaan pilkada.

Peneliti SNPK, Sopar Peranto mengatakan, banyak faktor yang akan memicu terjadinya kekerasan pada pilkada serentak mendatang, di antaranya adanya konflik antar elite, yakni masih adanya upaya-upaya penjegalan calon yang dianggap potensial menang dan populer di kalangan masyarakat.

"Contoh konflik soal penjegalan calon yang belum lama terjadi yaitu pada pasangan calon Kalteng ya, itu salah satunya," kata Sopar di Hotel Le Meridien, Jakata, Rabu (25/11).

Selain itu, menurutnya, adanya faktor kelembagaan yang dianggap masih melemahnya peran aparat serta netralitas penyelenggara yang masih diragukan.

Beragam isu kecurangan juga merupakan salah satu faktor yang dapat memicu kekerasan pada pilkada serentak. Seperti politik uang atau kecurangan rekapitulasi suara di tingkat TPS hingga kecamatan.

Faktor lainnya, kata dia, yaitu adanya konteks lokal yakni adanya konteks fanatisme yang kuat antara calon dan massa pendukung.

"Ini akan menimbulkan gesekan jika nanti ditemukan kecurangan-kecurangan. Di Poso sudah tercium konflik soal SARA pada kandidat dan massanya," ujarnya.