Bawaslu berhentikan ribuan incumbent penyelenggara pemilu
Merdeka.com - Komisioner Badan Pengawasan Pemilihan Umum Nelson Simanjuntak mengatakan sudah ribuan incumbent penyelenggara Pemilu yang diberhentikan. Hal ini dilakukan agar memberi efek jera kepada incumbent untuk tidak melakukan pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemilu.
"Sudah diberhentikan sekitar seribuan. Itu diharapkan beri efek jera bagi penyelenggara pemilu. Kalau penyelenggara tidak kredibel maka tidak dipercaya masyarakat," kata Nelson saat mengisi seminar tentang pengamanan Pilkada serentak di gedung PTIK, Jakarta Selatan, Senin (21/9).
Biasanya, lanjut Nelson, incumbent akan unggul pada saat penyelenggaraan pilkada. Karena sekarang sekarang sudah banyak yang diberhentikan dari penyelenggaraan, kemungkinan potensi pelanggaran yang dilakukan akan berkurang. Selain itu, sekarang setiap pejabat yang jadi kepala daerah juga harus mengundurkan diri terlebih dahulu sebelum bertarung dalam pilkada.
-
Kenapa Bawaslu Jateng menangani pelanggaran Pemilu? “Data penanganan dugaan pelanggaran Pemilu 2024 di Jateng per 15 Juni 2023 menunjukkan bahwa 16 dugaan pelanggaran yang terbukti itu terdiri dari dua pelanggaran jenis administrasi, 10 pelanggaran jenis kode etik penyelenggara pemilu, serta empat pelanggaran hukum lainnya,“
-
Bagaimana cara menangani pelanggaran pemilu? Penanganan perkaranya dilakukan oleh Bawaslu dan kepolisian.
-
Kenapa penting menjaga kerukunan di pemilu? Pemilu sering kali memunculkan sejumlah masalah yang ada di masyarakat. Salah satu masalah yang kerap terjadi adalah masalah kerukunan. Proses politik yang sengit antar kandidat calon pemilu, kerap kali memunculkan perbedaan pendapat antar masyarakat.
-
Kenapa penyelenggara pemilu Jawa Tengah harus menjaga integritas? 'Agar pemilu ini berjalan dengan sukses dan damai, penyelenggara Pemilu ini harus berintegritas,' kata Pj Gubernur Jateng, Nana Sudjana saat memberi sambutan sekaligus membuka acara Rapat Koordinasi Penyelenggara Pemilu di Regional Jawa Tengah di Hotel Lor In Solo (14/11).
-
Bagaimana Bawaslu menangani pelanggaran Pemilu? “Jika ada informasi pelanggaran, Bawaslu di Jawa Tengah akan mengutamakan pencegahan. Jika pencegahan sudah dilakukan tapi tetap terjadi pelanggaran, maka pengawas pemilu akan memproses penanganan pelanggaran,“
-
Siapa yang mendorong penyelenggara pemilu Jawa Tengah agar berintegritas? Nana mengapresiasi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang berupaya mewujudkan penyelenggara pemilu yang berintegritas melalui rapat koordinasi tersebut.
"Jadi ada sedikit pengurangan potensi tapi kita waspada bawahan mereka yang masih jabat di bawah," ujarnya.
Menurut Nelson, besar peluangnya pendukung yang akan melakukan permainan dalam pilkada. "Kemudian mereka berusaha menangkan pejabat daerahnya yang diunggulkan," imbuhnya.
Harapannya, pejabat yang saat ini masih menjabat tidak menjatuhkan lawan yang akan maju di pilkada mendatang atau menghalang-halangi pasangan calon lain. Jika ditemukan ulah seperti itu, maka akan dikenakan pidana.
"Kalau melanggar ada ancaman pidananya," tandasnya.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Laporan dugaan pelanggaran pada penyelenggaraan Pemilu 2024 terbanyak terjadi di Papua
Baca SelengkapnyaKetua DKPP Heddy Lugito menjelaskan soal pemberian sanksi peringatan keras secara terus menerus kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy’ari.
Baca SelengkapnyaAnggota Bawaslu RI Puadi terbukti melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP)
Baca SelengkapnyaKetua Bawaslu Rahmat Bagja menilai ada potensi pelanggaran pemilu jika organisasi perangkat desa memberikan dukungan kepada capres-cawapres.
Baca SelengkapnyaBagya mengakui teguran itu sudah disampaikan ke Presiden. Namun, Bagya enggan menjelaskan teguran itu.
Baca SelengkapnyaBawaslu tidak dapat mengakses Silon seluas-luasnya sehingga menghambat pengawasan dilakukan.
Baca SelengkapnyaKekosongan jabatan sama halnya dengan melanggar Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 pasal 3 terkait pemilu
Baca SelengkapnyaBawaslu ungkap berbagai jenis pelanggaran pemilu di Provinsj Jawa Tengah
Baca SelengkapnyaKetua Bawaslu Rahmat Bagja mengusulkan penyelenggaraan pemilu dan pilkada tidak dilaksanakan dalam tahun yang sama.
Baca SelengkapnyaPemberhentian dilakukan karena DKPP meyakini Hasyim terbukti melanggar etik berat akibat perbuatan asusila.
Baca SelengkapnyaKetua Tim Penjadwalan Tim Pemenangan Nasional Ganjar-Mahfud Aria Bima menyoroti banyaknya kecurangan pada Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaKetua Bawaslu Rahmat Bagja memberi teguran untuk Ketua KPU Hasyim Asyari, karena terbukti melakukan pelanggaran administrasi pemilu 2024.
Baca Selengkapnya