Bappenas minta Prabowo lihat data terkait angka kemiskinan
Merdeka.com - Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro membantah terkait perkataan Ketua Umum Gerindra yang mengklaim bahwa kemiskinan meningkat sebanyak 50 persen. Dia meminta kepada Prabowo agar melihat data yang sudah dirilis oleh pemerintah.
"Ya kita lihat data aja ya. Tadi sudah ada acara FMB9 intinya kita melihat data yang real," katanya di Kantor Wakil Presiden, Jalan Merdeka Utara, Senin (30/7).
Dia menjelaskan data tersebut sudah ada sejak zaman orde baru. Dan data tersebut telah diperbarui oleh pemerintah.
-
Dimana Kemensos mengusulkan pembaruan data? 'Karena itulah saya meminta pemerintah daerah untuk aktif memperbarui data secara berkala,' ujarnya pada para kepala daerah yang turut hadir dalam pertemuan tersebut melalui zoom meeting.
-
Mengapa data penting untuk program penanggulangan kemiskinan? Data merupakan komponen utama dalam program penanggulangan kemiskinan. Tanpa data yang akurat, program-program penanggulangan kemiskinan akan berisiko besar tidak tepat sasaran.
-
Bagaimana cara Kemensos mengusulkan perbaikan data? 'Sejak awal saya menjabat sebagai Menteri Sosial, saya menerima banyak surat cinta dari BPK, BPKP atau lembaga lain yang isinya data kami tidak berintegritas. Kemudian ada juga masalah transparansi dan regulasi data bansos. Dari sanalah kami bertekad melakukan perbaikan,' ujar Mensos Risma.
-
Kenapa Kemensos melakukan perbaikan data DTKS? Dalam acara yang diselenggarakan di Gedung ACLC KPK tersebut Mensos Risma menyatakan potensi kerugian negara penyaluran Bansos lebih dari Rp523 M/bulan dapat diselamatkan melalui penidaklayakan penerima Bansos yang dilakukan bersama Pemerintah Daerah sebanyak 2.284.992 Keluarga Penerima Manfaat (KPM)
-
Bagaimana pertumbuhan penduduk Indonesia setiap tahun? Pertumbuhan penduduk periode 2020-2045 rata-rata sebesar 0,67 persen setiap tahun.
-
Kapan Prabowo memberikan pembekalan? Menteri Pertahanan sekaligus Presiden Terpilih Prabowo Subianto menghadiri pembekalan kepada calon perwira remaja TNI-Polri pada Jumat, 12 Juli 2024.
"Formal, resmi, di mana data itu sudah berlaku sejak zaman orde baru. Jadi enggak ada yang aneh pada data tersebut," papar Bambang.
Sebelumnya diberitakan bahwa Ketua Umum Gerindra mengklaim bahwa kemiskinan meningkat sebanyak 50 persen.
"Apa yang terjadi adalah dalam lima tahun terakhir kita tambah miskin, kurang-lebih 50 persen tambah miskin," tuding Prabowo di Menara Peninsula, Jakarta Barat, Jumat (27/7).
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Said menyebut saat ini Indonesia juga menghadapi penurunan jumlah kelas menengah yang mencapai 9 juta jiwa.
Baca SelengkapnyaBangsa yang merdeka ialah bangsa yang mampu mengentaskan masyarakatnya dari jurang kemiskinan.
Baca SelengkapnyaDalam pidatonya, dia menyinggung masih maraknya praktik korupsi di Indonesia.
Baca SelengkapnyaSaid menilai Indonesia masih gagal memanfaatkan bonus demografi untuk membuat Indonesia lebih produktif.
Baca SelengkapnyaIni dilakukan karena Hashim menyebut dirinya kerap dihujani komentar soal kabinet gemuk di era pemerintahan Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaKemensos mendirikan lebih dari 648 lumbung sosial di seluruh Indonesia.
Baca SelengkapnyaPemerintah disebut tidak lagi menggunakan data Kemensos, melainkan data Kemenko PMK.
Baca SelengkapnyaPresiden Prabowo menurut Said perlu fokus menurunkan tingkat kemiskinan dan kesenjangan sosial lebih progresif dengan orkestrasi kebijakan yang komprehensif.
Baca SelengkapnyaGus Ipul mengatakan, Prabowo menyampaikan ingin segala program Kementerian Sosial dapat sampai kepada masyarakat.
Baca SelengkapnyaGanjar pun menantang untuk membuka data soal angka kemiskinan dan dia pun menilai acara dialog publik akan menjadi menarik.
Baca SelengkapnyaPembagian bansos jelang pencoblosan Pilpres 2024 menuai polemik. Bagi-bagi bansos dianggap sebagai cara untuk memenangkan pasangan Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaDalam pidatonya, Prabowo menyoroti sejumlah masalah. Mulai dari kemiskinan, korupsi, kolusi, swasembada energi, hingga swasembada pangan.
Baca Selengkapnya