Baru disahkan DPR jadi Kepala BIN, Sutiyoso minta anggaran Rp 10 T
Merdeka.com - Paripurna DPR menyetujui Sutiyoso menjadi anggota Badan Intelijen Negara (BIN). Pasca disetujui jadi kepala BIN, Sutiyoso curhat kurangnya anggaran untuk menopang kerja intelijen.
Sutiyoso menilai, kekuatan BIN saat ini masih jauh dari kebutuhan negara. Apalagi BIN dalam waktu dekat akan mengamankan pilkada serentak.
"Jadi begini, kekuatan BIN jauh dari kebutuhan, apalagi Pilkada Serentak 269 Kabupaten, prioritas mengisi di daerah. Kaitannya dengan Panglima, bisa militer, sipil," kata Sutiyoso usai rapat paripurna di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (3/7).
-
Siapa yang meminta anggaran Rp20 triliun? Jelang rapat, Menteri HAM Natalius Pigai sempat dicecar terkait permintaan anggaran Rp20 triliun.
-
Kenapa pembangunan IKN di era Prabowo-Gibran diprediksi kurang maksimal? Hal itu, dikarenakan Prabowo berencana akan menggelontorkan dana untuk pembangunan IKN sebanyak Rp16 triliun per tahun.
-
Siapa yang memprediksi pembangunan IKN di era Prabowo-Gibran kurang maksimal? Institute for Development of Economics and Finance (Indef) memprediksi upaya proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang akan dilanjutkan presiden terpilih Prabowo Subianto tidak akan maksimal.
-
Mengapa realisasi perlinsos Kemensos tahun 2023 rendah? 'Ini yang menjelaskan pada saat kami menjelaskan kenaikan 2 bulan pada bansos Kemensos mencapai cukup tinggi adalah akibat baseline 2023 dari bansos Kemensos pada bulan Januari—Februari yang memang waktu itu rendah akibat masih adanya penataan kembali kerja sama antara Kemensos dan perbankan,' ujarnya seperti dilansir dari Antara.
-
Siapa yang usulkan tambahan anggaran BPS? BPS mengajukan usulan tambahan anggaran sebesar Rp764,80 miliar pada pagu anggaran tahun 2024 yang digunakan untuk beberapa kegiatan seperti survei wisatawan nusantara, survei statistik e-commerce, survei metropolitan statistical area, hingga pengadaan tanah untuk bangunan kantor dan revitalisasi bangunan kantor.
-
Siapa yang minta tambah anggaran? Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim meminta tambahan anggaran sebesar Rp25,01 triliun dalam APBN 2025.
Saat ini anggaran BIN hanya Rp 2,4 triliun. Sutiyoso pun meminta tambahan dana kepada DPR hingga Rp 10 triliun.
"Saya meminta anggaran Rp 10 triliun," ucap dia.
Sebelumnya, DPR menggelar rapat paripurna pengesahan Sutiyoso sebagai calon Kepala Badan Intelijen Negara pada hari ini. Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah yang memimpin paripurna meminta persetujuan anggota dewan yang hadir untuk mengesahkan Sutiyoso sebagai Kepala BIN.
"Perkenankan kami, apakah laporan Komisi I DPR RI mengenai hasil calon Kepala Badan Intelijen Negara disetujui?" tanya Fahri di Gedung DPR, Jumat (3/7).
Setelah politikus PKS itu memberikan tanggapan terhadap para anggota Dewan, maka seluruh anggota DPR yang hadir menyetujuinya.
"Setuju!" jawab para anggota dewan serentak.
Fahri Hamzah mengetuk palu tanda sebagai pengesahan Sutiyoso sebagai KaBIN. "Dengan ini rapat paripurna mengesahkan Sutiyoso sebagai Kepala BIN," kata Fahri sambil mengetuk palu sidang.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Prediksi Indef terkait masa depan IKN di era kepemimpinan Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaNatalius Pigai menyoroti anggaran Kementerian HAM yang hanya mendapatkan jatah Rp64 miliar.
Baca SelengkapnyaMA mengusulkan penambahan anggaran sebesar Rp3 triliun lebih untuk tahun anggaran 2025.
Baca SelengkapnyaSebelumnya, Menteri HAM Natalius Pigai meminta penambahan anggaran untuk kementeriannya.
Baca SelengkapnyaDidapati dana Rp10 miliar hanya Rp2 miliar yang dibelanjakan untuk manfaat rakyat.
Baca SelengkapnyaSebab, ia belum melihat adanya celah APBN 2025 untuk dilakukan penambahan.
Baca SelengkapnyaBambang Susantono meminta tambahan anggaran tahun 2024 sebesar Rp3,5 triliun untuk Badan Otorita IKN Nusantara.
Baca SelengkapnyaMenurut Yasonna, menjadi wajar jika banyak yang kaget dengan permintaan anggaran Rp20 triliun tersebut.
Baca SelengkapnyaPenambahan 44 kementerian ini berpotensi untuk mengancam pelaksanaan program prioritas.
Baca SelengkapnyaDia menjelaskan, tambahan anggaran itu untuk rencana program dukungan manajemen.
Baca SelengkapnyaLembaga kepolisian dalam paparannya dipimpin Wakapolri Komjen Agus Andrianto, meminta anggaran naik menjadi Rp165 triliun lebih.
Baca SelengkapnyaKejaksaan Agung RI mengaku masih kekurangan anggaran untuk Tahun Ajaran (TA) 2025 mencapai Rp15 triliun.
Baca Selengkapnya