Baru enam bulan bekerja, dua kali kader PPP bikin malu DPR

Merdeka.com - Citra DPR kembali tercoreng. Kader Partai Persatuan Pembangunan Mustofa Assegaf memukul Wakil Ketua Komisi VII DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Mulyadi. Diduga, Mustofa kesal karena sempat ditegur karena bertanya terlalu lama saat rapat kerja dengan Menteri ESDM.

Mustofa, politikus PPP asal daerah pemilihan Jawa Timur II itu hingga Kamis (9/4) kemarin tidak bisa dikonfirmasi mengenai peristiwa pemukulan yang terjadi pada Rabu (8/4) petang itu. Namun Sekretaris Fraksi PPP Asrul Sani menyatakan permintaan maaf atas kejadian itu.

Sementara Mulyadi, menceritakan, bukan adu jotos yang terjadi melainkan penganiayaan karena dia tidak membalas pukulan Mustofa. Dia juga menjelaskan, sebelum insiden itu, dia sama sekali tidak punya masalah dengan Mustofa.

"Ini murni penganiayaan, saya dipukul dan tidak membalas. Tidak ada dendam sentimen sama sekali sebelumnya," kata Mulyadi di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (9/4).

Kelakuan memalukan anggota DPR ini sebenarnya bukan yang pertama. Interupsi dengan naik ke meja pimpinan sidang hingga dorong-dorongan saat sidang paripurna beberapa kali terjadi di DPR periode sebelumnya.

Khusus di DPR masa bakti 2014-2019 yang baru bertugas sejak Oktober lalu, alias baru 6 bulan, kader PPP sudah dua kali berulah. Sebelum aksi pemukulan yang dilakukan Mustofa, politikus PPP lainnya Hasrul Azwar pernah membanting meja saat rapat paripurna.

Saat sidang yang berlangsung 28 Oktober dengan agenda penentuan pimpinan alat kelengkapan dewan, Hasrul mengamuk karena merasa diabaikan pimpinan sidang yang diketuai Agus Hermanto.

Hasrul kesal karena kepengurusan fraksi hasil Muktamar Surabaya yang diketuai Romahurmuziy tidak dianggap. Sementara pengurus Fraksi PPP kubu SDA (kini diketuai Djan Faridz) yang mendukung Koalisi Merah Putih diakui pimpinan sidang.

Hasrul menyampaikan surat hasil keputusan Menkum HAM Yasonna Laoly bahwa kepengurusan PPP yang sah adalah hasil muktamar di Surabaya dengan Ketua Umum Romahurmuziy dan dirinya ditunjuk sebagai Ketua Fraksi PPP.

Hasrul pun maju dan menyampaikan surat Menkum HAM akan pengurus PPP yang sah kepada pimpinan sidang. Namun, pimpinan DPR beranggapan bahwa ketua umum PPP yang sah adalah Suryadharma Ali.

Sebelum maju ke meja pimpinan, dia membanting meja di depannya hingga terguling. Meski begitu, aksi Hasrul tidak sampai membuat kericuhan di ruang rapat. Namun tindakan itu telah membuat citra DPR tercoreng. Padahal Hasrul merupakan anggota DPR yang cukup senior. Politikus asal daerah pemilihan Sumatera Utara I itu sudah berkantor di Senayan sejak 2004.

Demikian juga Mustofa yang sudah menjadi anggota DPR sejak 2009. Seharusnya, kedua politikus senior ini memberi contoh bagaimana wakil rakyat bersikap dan bertindak.