Baru masuk MKD, politisi Golkar minta jangan cuma serang Setnov
Merdeka.com - Wajah-wajah baru mulai menghiasi Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Salah satunya Ridwan Bae dari Fraksi Golkar. Dia langsung tancap gas dan bermanuver. Bukan fokus pada sidang etik terhadap Ketua DPR Setya Novanto yang diduga mencatut nama Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla, Ridwan justru meminta DPR membentuk Panitia Khusus (Pansus) Freeport untuk menelusuri pejabat pemerintah yang jadi dalang dalam kasus ini.
Menurutnya, dengan adanya pansus Freeport, MKD tak perlu melakukan pengusutan kasus ini. "Freeport kan jadi sumber persoalan. Sebaiknya bentuk Pansus Freeport itu akan lebih terbuka semuanya siapa yang salah, kemudian kalau ada pejabat-pejabat yang mana itu rakyat terpuaskan. Kalau Pansus pasti akan terbuka, terpuaskan rakyat. Termasuk kalau Novanto salah, kelihatan," kata Ridwan di Gedung DPR, Jakarta, Senin (30/11).
Menurutnya, pembentukan Pansus Freeport bakal jadi titik terang penuntasan kasus ini. Sebab, dia melihat selama ini polemik yang ada justru seakan menyerang pribadi Setya Novanto.
-
Siapa yang menjadi tersangka kasus korupsi? Harvey Moeis menjadi tersangka dalam kasus korupsi Tata Niaga Komoditas Timah Wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk periode 2015-2022.
-
Siapa yang diduga melakukan korupsi? KPK telah mendapatkan bukti permulaan dari kasus itu. Bahkan sudah ada tersangkanya.
-
Siapa yang dituduh melakukan korupsi? 'Permintaan kebutuhan operasional Syahrul Yasin Limpo dan keluarganya yang juga didukung dengan petunjuk berupa barang bukti elektronik, chat WA antara terdakwa Syahrul Yasin Limpo dan Imam Mujahidin Fahmid, serta adanya barang bukti antara lain dokumen catatan staf Kementan RI dan bukti kwitansi serta transfer uang pembayaran kebutuhan menteri dan keluarganya.
-
Siapa yang diadukan ke DKPP? Dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 19-PKE-DKPP/I/2024, Nus Wakerkwa mengadukan Ketua KPU Hasyim Asy’ari berserta anggota KPU Mochammad Afifuddin dan Parsadaan Harahap.
-
Apa yang diselidiki KPK? Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menyelidiki dugaan kasus korupsi pengadaan lahan proyek Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS).
-
Siapa yang meminta Polda Jatim untuk melakukan investigasi? Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Poengky Indarti mendorong Polda Jatim untuk segera melakukan investigasi karena dikhawatirkan Briptu FN mengalami depresi pasca persalinan alias baby blues.
"Kita bentuk Pansus menangkap apa yang jadi keinginan rakyat, keterbukaan, tidak tersembunyi. Semua yang dicurigai rakyat dibuka di Pansus akan lebih fair. Ini pendapat pribadi saya. Jangan semata-mata persoalan ini hanya kejar Pak Novanto. Yang kita kejar semua orang yang terkait Freeport. Makanya bentuk pansus," katanya.
Seperti diketahui, Fraksi Partai Golkar mengganti semua anggotanya di Mahkamah Kehormatan Dewan. Golkar memasukkan Ridwan Bae, Kahar Muzakir, dan Adies Kadir ke MKD. Mereka menggantikan Hardisoesilo (wakil ketua), Dadang S Muchtar, dan Budi Supriyanto.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Hal tersebut Hasto sampaikan dalam salah satu pernyataan videonya usai ditetapkan menjadi tersangka
Baca SelengkapnyaPermintaan pergantian penyidik dalam menangani sebuah kasus harus adanya dasar yang kuat.
Baca SelengkapnyaTidak lama pernyataan itu diungkapkan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sebagai tersangka
Baca SelengkapnyaMenteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan memberikan pesan terhadap Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terpilih Setyo Budiyanto.
Baca SelengkapnyaGolkar mengaku prihatin dengan kasus yang menimpa Rohidin.
Baca SelengkapnyaKetua KPK baru Setyo Budiyanto menekankan komitmennya menyelesaikan kasus-kasus korupsi.
Baca SelengkapnyaSetyo mengatakan, penetapan tersangka Hasto baru dilakukan karena KPK baru memiliki alat bukti yang cukup
Baca SelengkapnyaKPK belum mengumumkan secara resmi status tersangka Hasto.
Baca SelengkapnyaHal ini terus menimbulkan pertanyaan hingaa dugaan keterlibatan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.
Baca SelengkapnyaKetua KPK Setyo Budiyanto menjelaskan proses penyelidikan terhadap Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.
Baca SelengkapnyaFernando menilai, tidak ada upaya dari KPK untuk mempolitisasi kasus yang menjerat Hasto tersebut.
Baca SelengkapnyaMenurutnya penyimpangan itu harus diusut karena KPK merupakan harapan dalam menegakan hukum.
Baca Selengkapnya