Baru susun panitia Munas, internal Golkar tegang lagi

Merdeka.com - Rapat Harian DPP Partai Golkar pada Selasa (23/2) malam telah menghasilkan kesimpulan salah satunya mengusulkan Ketua Penyelenggara Munas dipimpin oleh Theo L Sambuaga, Ketua Steering Committee (SC) Nurdin Halid dan Ketua Organizing Committee (OC) Zaunudin Amali.

Susunan kepengurusan ini rupanya ditolak sejumlah pihak. Khususnya soal nama Nurdin Halid yang selama ini disebut sebagai calon ketum Golkar.

Wakil Sekjen DPP Partai Golkar Munas Riau, Ahmad Doli Kurnia menilai, pimpinan panitia atau SC Munas seharusnya ditunjuk sesuai Tugas Pokok dan Fungsi (tupoksi) pembidangan yang menangani urusan organisasi, bukan orang yang pernah menjadi SC.

"Sebaiknya pimpinan panitia ditunjuk sesuai tupoksi pembidangan yang menangani urusan organisasi," kata Doli dalam pesan singkatnya, Rabu (24/2).

Dia mencontohkan, Waketum Bidang Organisasi, Ketua Bidang Kaderisasi, dan Ketua Bidang Organisasi DPP Partai Golkar adalah orang tang tepat ditunjuk sebagai Ketua Penyelenggara, Ketua SC, dan Ketua OC.

Menurut dia, untuk memenuhi prinsip berkeadilan, maka sebaiknya pimpinan panitia diberi kesempatan bukan kepada orang yang sudah pernah bahkan sering menjadi panitia.

"Ada 31 Ketua Bidang dan Wakil Sekjen yang ada dalam DPP PG Hasil Munas Riau yang juga punya kompetensi dan bisa dijadikan pimpinan panitia penyelenggara Munas," ujarnya.

Doli mengakui, sebagian besar peserta Rapat Harian DPP Partai Golkar keberatan atas usulan, Nurdin Halid sebagai Ketua SC. Menurut dia, semua keputusan Rapat Harian akan dibahas kembali dan diputuskan pada Rapat Pleno pada Rabu (24/2) sore termasuk terkait posisi SC.

"Panitia dibentuk oleh DPP untuk menyelesaikan persiapan teknis penyelenggaraan Munas dan bertanggung jawab kepada DPP," katanya.

Karena itu, dia menilai, perlu dipertegas dan dirinci mekanisme proses pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh panitia, yaitu dengan mengaktifkan Rapat Pleno yang akan menjadi tempat panitia melaporkan kerjanya, kemudian dikritisi, dan diputuskan sebagai keputusan organisasi/DPP.

Hal itu, menurut dia, akan mengurangi distorsi atau penyalahan kewenangan dari individu-individu atau kolektif panitia.