Follow
Bawa surat Mbah Moen, Djan minta Jokowi sahkan PPP Muktamar Jakarta
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo juga menerima Ketua Umum PPP Muktamar Jakarta Djan Faridz. Sebelumnya, Jokowi menerima PPP kepengurusan Kubu Romahurmuziy.
Tak jauh beda dengan Kubu Romi, Djan Faridz juga menjelaskan soal kisruh dualisme kepemimpinan PPP. Hingga soal keputusan Mahkamah Agung yang meminta Menkum HAM mencabut pengesahan PPP Kubu Romi.
"Saya laporkan kepada beliau keputusan MA dan saya laporkan juga kepada beliau bahwa Menkum HAM sudah mengeluarkan pembatalan SK Menkum HAM mengenai pengesahan kubu Surabaya," kata Djan Faridz di Istana, Jakarta, Selasa (12/1).
-
Apa usulan PKS untuk Jokowi? Sekjen PKS Aboe Bakar Alhabsyi atau Habib Aboe mengusulkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengundang bakal capres Ganjar Pranowo, Anies Baswedan dan Prabowo Subianto untuk makan siang di Istana Kepresidenan.
-
Apa yang dibicarakan Jokowi dengan PKB? Menurut dia, Jokowi memuji raihan suara PKB dalam Pileg 2024.
-
Apa yang dibahas Jokowi dengan Parmusi? Dalam pertemuan itu, Jokowi membahas mengenai pemilu 2024 dan masalah Rempang.
-
Kenapa PKS usul Jokowi undang capres makan siang? “Saya sarankan Bapak Presiden yang terhormat, undanglah capres-capres yang Bapak anggap layak jadi presiden untuk makan siang sambil santai, ngobrol-ngobrol, curhat-curhat bersama, keren.“ Menurut Aboe, langkah tersebut menunjukkan sikap pemimpin yang bijak.
-
Apa sikap Jokowi terkait Jampidsus dikuntit? 'Sudah enggak ada masalah memang enggak ada masalah apa-apa,' imbuhnya.
-
Mengapa Jokowi ingin Pemilu 2024 Jurdil dan Luber? Jokowi ingin Pemilu Serentak 2024 ini berlangsung jujur, adil, langsung, umum, dan rahasia (jurdil dan luber) sehingga membawa kegembiraan bagi masyarakat.
Lebih lanjut, jelas Djan, Menkum HAM berjanji akan mengesahkan kepengurusannya sebelum tanggal 15 Januari ini jika tidak ada sebab atau hambatan yang mengalanginya.
"Dan secara pribadi saya juga menyampaikan surat dari Mbah Maimun kepada Bapak Presiden, menyampaikan kepada Bapak Presiden, dan memohon kepada Bapak Presiden agar Bapak Presiden membantu mengesahkan/membantu menjelaskan kepada Menkum HAM untuk dapat mengeluarkan pengesahan muktamar Jakarta," jelas Djan.
"Dalam pembicaraan dengan Bapak Presiden, terlihat Bapak Presiden dan insya Allah beliau bilang saya akan mengundang untuk meminta penjelasan lebih lengkap mengenai rencana pengesahan Muktamar Jakarta," tandasnya.
(mdk/tyo)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
PPP memastikan surat dari Majelis Pertimbangan juga menyebutkan tak ada permintaan agar Mardiono mundur dari jabatan Plt Ketum.
Baca Selengkapnya
Reshuffle merupakan kewenangan dari Presiden Jokowi.
Baca Selengkapnya
PKB di bawah kepemimpinan Ketua Umum Muhaimin Iskandar memiliki prestasi dengan peningkatan kursi dari setiap periode pemilu.
Baca SelengkapnyaKomarudin juga menyinggung, Jokowi sudah menghabisi PDIP. Dia menegaskan, PDIP tidak akan gentar terhadap manuver Jokowi di Pilkada 2024.
Baca Selengkapnya
Muktamar PKB di Jakarta pada tanggal 2 hingga 3 September 2024 mendatang.
Baca Selengkapnya
Peserta aksi mengaku kecewa karena DPP Partai Golkar tidak mengusung kadernya pada Pilkada Jambi dan justru mendukung politisi dari partai lain.
Baca Selengkapnya
Lukman Edy mengatakan, pihaknya akan fokus melaksanakan muktamar tandingan pada 2-3 September di Jakarta.
Baca Selengkapnya
Ketua DPP PDIP Puan Maharani meminta Presiden Jokowi ditanyakan terkait sikap dukungan kepada Capres Ganjar Pranowo.
Baca Selengkapnya
Jokowi awalnya tiba di lokasi didampingi Prabowo dan Habib Luthfi.
Baca Selengkapnya
Ketua DPP PDIP Puan Maharani meminta Presiden Jokowi ditanyakan terkait sikap dukungan kepada Capres Ganjar Pranowo
Baca Selengkapnya
Pesan Jokowi untuk Cak Imin itu sebelumnya dititipkan lewat dua kader PKB yang menjadi menteri di Kabinet Indonesia Maju.
Baca Selengkapnya
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto merespons soal senior Partai Golkar yang dorong Jokowi jadi Ketum Golkar
Baca Selengkapnya