Bawaslu Bakal Pantau Peredaran Tabloid Obor Rakyat Reborn
Merdeka.com - Tabloid Obor Rakyat yang pernah menyebarkan kampanye hitam terhadap Joko Widodo (Jokowi) berencana terbit kembali. Rencananya Obor Rakyat Reborn akan diluncurkan Jumat (8/3), namun karena acara tersebut dibatalkan.
Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rahmat Bagja menyebut bakal memantau peredaran tabloid tersebut. Bawaslu bakal memproses jika ditemukan unsur fitnah.
"Kalau misalnya ada Obor Rakyat fitnah terbukti ya kita bisa proses," ujar Rahmat di kantor Bawaslu, Jumat (8/3).
-
Apa saja jenis pelanggaran Pemilu 2024? “Data penanganan dugaan pelanggaran Pemilu 2024 di Jateng per 15 Juni 2023 menunjukkan bahwa 16 dugaan pelanggaran yang terbukti itu terdiri dari dua pelanggaran jenis administrasi, 10 pelanggaran jenis kode etik penyelenggara pemilu, serta empat pelanggaran hukum lainnya,“
-
Bagaimana cara menangani pelanggaran pemilu? Penanganan perkaranya dilakukan oleh Bawaslu dan kepolisian.
-
Bagaimana Bawaslu menangani pelanggaran Pemilu? “Jika ada informasi pelanggaran, Bawaslu di Jawa Tengah akan mengutamakan pencegahan. Jika pencegahan sudah dilakukan tapi tetap terjadi pelanggaran, maka pengawas pemilu akan memproses penanganan pelanggaran,“
-
Mengapa pelanggaran pemilu berbahaya? Pelanggaran pemilu mencakup berbagai tindakan yang dapat merusak keabsahan suara dan mengancam prinsip demokrasi.
-
Apa saja contoh pelanggaran pemilu? Contoh Pelanggaran Pemilu Pelanggaran pemilu dapat dibagi menjadi beberapa jenis, antara lain kampanye hitam, politik uang, intimidasi pemilih, dan penyebaran berita bohong atau hoaks.
-
Siapa yang menemukan pelanggaran Pemilu 2024? Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jawa Tengah menangani sebanyak 16 kasus pelanggaran pemilu yang tersebar di berbagai kabupaten/kota selama tahapan Pemilu 2024.
Rahmat berharap Obor Rakyat Reborn tidak kembali melakukan hal serupa seperti Pilpres 2014 silam. Karena jelas pelanggaran pidana dan telah ada putusan pengadilan.
Rahmat memastikan, jika hal serupa ditemukan dalam Obor Rakyat Reborn bakal langsung ditindak.
"Pasti kami tindak apabila ditemukan, ada sentra Gakumdu ada temen-temen kepolisian, kejaksaan," jelasnya.
Namun, saat ini posisi Bawaslu hanya melakukan pengawasan. "Jadi masih tahap pencegahan," imbuh Rahmat.
Pemred Obor Rakyat Setiyardi membatalkan rencana penerbitan edisi Reborn pada Pemilu 2019. Obor Rakyat sedianya akan terbit nanti malam. Namun, dibatalkan karena suatu alasan.
Dalam laman Facebook pribadinya, Setiyardi memastikan tidak bakal mengedarkan tabloid yang sudah dicetak. Foto laman utama yang beredar menampilkan pentolan FPI Rizieq Syihab berikut judul laporan.
(mdk/ray)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ia pun menuntut supaya aparat seperti Bawaslu, dan pihak lain turut mengawasi.
Baca SelengkapnyaDPR akan mengesahkan Revisi Undang-Undang Pilkada (RUU Pilkada) dalam rapat paripurna, Kamis (22/8).
Baca Selengkapnya"Iya, iya (akan diusut dugaan tindak pidananya)," kata Bagja
Baca SelengkapnyaHabiburokhman menyebut, rakyat pun tak terima jika Presiden Jokowi selalu dituding melakukan cawe-cawe.
Baca Selengkapnya“Jadi kalau soal jumlah yang diduga sudah tercoblos duluan ke paslon 01, 02, 03, sedang kami rekap,” kata Anggota Bawaslu Lolly Suhenty
Baca SelengkapnyaBawaslu belum bisa memastikan apakah adanya pelanggaran atau tidak.
Baca SelengkapnyaDampak buruk yang bisa terjadi jika Baleg DPR RI menganulir putusan MK soal UU Pilkada, massa bisa turun ke jalan.
Baca SelengkapnyaMejelis Bawaslu memutuskan KPU melakukan pelanggaran administrasi pemilu terhadap pengiriman surat suara pengganti untuk pemilu di Taipei
Baca SelengkapnyaOtto Hasibuan mengingatkan dorongan pemilu ulang tidak bisa sembarangan dilakukan karena dapat berdampak pada agenda kenegaraan.
Baca SelengkapnyaRomy menyebut, kemungkinan judicial review di Mahkamah Agung atas kedudukan hukum Nota Dinas tersebut.
Baca SelengkapnyaBawaslu pun memberikan teguran kepada KPU agar tidak mengulangi perbuatan yang melanggar perundang-undangan.
Baca SelengkapnyaYenny Wahid turut menolak RUU Pilkada. Dia memprotes sikap DPR merevisi UU Pilkada lewat sebuah postingan di akun Instagram @yennywahid.
Baca Selengkapnya