Bawaslu: Deklarasi Ganjar dan 31 Kepala Daerah Dukung Jokowi Tak Ada STTP
Merdeka.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Tengah terus melakukan penyelidikan terkait deklarasi dukungan Jokowi-Ma'ruf yang diinisiasi oleh Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo, kepada 31 kepala daerah di suatu hotel di Solo, Sabtu (26/1). Ada dugaan kegiatan tersebut tidak mengantongi Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP).
"Kami belum terima STTP yang juga tembusan dari Polres setempat. Maka dari itu, minggu ini kita lakukan investigasi pengumpulan data terkait hal itu. Kalau sesuai aturan kampanye perlu STTP," kata Kordinator Divisi Hukum, dan Penindakan Pelanggaran Bawaslu Jateng, Sri Wahyu Ananingsih saat dikonfirmasi merdeka.com, Senin (28/1).
Dia menyebut, STTP merupakan bukti bahwa dalam kegiatan mereka telah mengurus surat pemberitahuan kegiatan (SPK) kepada KPU, Bawaslu, dan Polres. Untuk mekanisme kampanye sendiri sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 23 tahun 2018, PKPU Nomor 28 Tahun 2018, PKPU Nomor 33 Tahun 2018, dan peraturan Bawaslu Nomor 28 tahun 2018. Meski demikian, dia mengaku masih melakukan pengkajian lebih dalam unsur kampanye yang ada dalam kegiatan tersebut.
-
Kapan Bawaslu Jateng menemukan kasus pelanggaran Pemilu? “Data penanganan dugaan pelanggaran Pemilu 2024 di Jateng per 15 Juni 2023 menunjukkan bahwa 16 dugaan pelanggaran yang terbukti itu terdiri dari dua pelanggaran jenis administrasi, 10 pelanggaran jenis kode etik penyelenggara pemilu, serta empat pelanggaran hukum lainnya,“
-
Kenapa Bawaslu Jateng menangani pelanggaran Pemilu? “Data penanganan dugaan pelanggaran Pemilu 2024 di Jateng per 15 Juni 2023 menunjukkan bahwa 16 dugaan pelanggaran yang terbukti itu terdiri dari dua pelanggaran jenis administrasi, 10 pelanggaran jenis kode etik penyelenggara pemilu, serta empat pelanggaran hukum lainnya,“
-
Bagaimana persiapan Polda Jateng untuk Pemilu 2024? Polda Jateng akan berkoordinasi lintas sektoral, mulai dari pengawalan logistik pemilu, pengamanan pelaksanaan, hingga penempatan personel di tiap tempat pemungutan suara (TPS). Kapolda Jateng Irjen Pol Ahmad Luthfi mengatakan, kini pihaknya tengah melakukan koordinasi guna menempatkan tiap personel di 117.000 TPS yang ada di Jawa Tengah.
-
Dimana Rapat Koordinasi Penyelenggara Pemilu di Jawa Tengah? 'Agar pemilu ini berjalan dengan sukses dan damai, penyelenggara Pemilu ini harus berintegritas,' kata Pj Gubernur Jateng, Nana Sudjana saat memberi sambutan sekaligus membuka acara Rapat Koordinasi Penyelenggara Pemilu di Regional Jawa Tengah di Hotel Lor In Solo (14/11).
-
Bagaimana cara Bawaslu menindak Prabowo-Gibran? 'Silakan para wasit melakukan apa yang harusnya sesuai dengan peraturan pertandingan. Kita sebagai pemain ya akan bermain sesuai dengan aturan, yang tidak sesuai aturan ya disemprit, kasih kartu kuning kek, kasih kartu merah, itu yang paling penting,' kata Juru Bicara Timnas Pemenangan AMIN Indra Charismiadji di Sekretariat Perubahan, Jalam Brawijaya, Jakarta, Rabu (6/12).
-
Apa yang dilakukan Polda Jatim? DPR melalui Komisi III mengapresiasi langkah Polda Jawa Timur (Jatim) yang memberikan pendampingan kesehatan terhadap Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) saat Pemilu 2024 lalu. Selama bekerja, mereka didampingi 1.000 anggota medis Polri Biddokkes Polda Jatim yang dikomandoi Kepala Biddokkes Polda Jatim, Kombes Pol dr Erwin Zainul Hakim.
"Kami perlu memperlajari dan mengkaji lebih dalam kegiatan itu," imbuh Sri Wahyu Ananingsih.
Acara konsolidasi mendukungan paslon nomor urut 01 pada Pilpres 2019, Jokowi-Ma'ruf Amin, digelar di Hotel Alila, Solo, Sabtu (26/1). Sebanyak 3 kepala dan wakil kepala daerah di Jateng ikut dalam acara itu.
Deklarasi itu diinisiasi Gubernur Jateng yang juga merupakan politikus PDI Perjuangan. Dari 35 kabupaten/kota di Jateng, hanya empat pimpinan daerah yang tak diundang, yakni Kabupaten Sragen, Kendal, Kota Tegal, dan Salatiga. Keempatnya tidak diundang karena bukan pendukung maupun bukan kader partai pendukung paslon nomor urut 01 pada Pilpres 2019.
Sementara 36 orang yang hadir meliputi wali kota, wakil wali kota, bupati dan wakil bupati dari 27 daerah. Hanya 27 yang hadir dari 31 yang menyatakan dukungan. Sementara empat kabupaten lainnya tidak hadir karena berhalangan, yakni Rembang, Temanggung, Banjarnegara dan Blora.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Bawaslu juga menegaskan laporan dugaan nepotisme Jokowi tak memenuhi unsur pelanggaran pemilu.
Baca SelengkapnyaSaksi dari Bawaslu, Nur Kholiq mengklaim tidak menemukan pelanggaran Pemilu saat Jokowi bagi-bagi bansos di Jateng.
Baca SelengkapnyaCapres Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo, mengaku tidak tahu menahu soal pakta integritas tersebut.
Baca SelengkapnyaLaporan relawan Ganjar soal deklarasi Prabowo di museum di tolak Bawaslu.
Baca SelengkapnyaHasto mengaku tidak ada instruksi dari pihaknya untuk melakukan hal itu.
Baca SelengkapnyaGanjar menegaskan, pihaknya tidak akan menggunakan cara-cara kotor seperti isu untuk dapat memenangkan Pilpres 2024 nanti.
Baca SelengkapnyaBawaslu masih menunggu pengajuan sengketa dari parpol apabila merasa rugi karena didiskualifikasi.
Baca SelengkapnyaHasbi yang diduga mengampanyekan Cawapres nomor urut dua Gibran Rakabuming Raka.
Baca SelengkapnyaMereka menyampaikan keluhan terkait pelaksanaan Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaBeredar nota kesepahaman antara Pj Bupati Sorong, Yan Piet Mosso dengan Kepala Badan Intelijen negara (BIN) Daerah Papua Barat Brigjen TNI TSP Silaban.
Baca SelengkapnyaMenurut Quin, setelah kajian mendalam maka dipastikan tidak ada pemungutan suara ulang (PSU).
Baca Selengkapnya