Bawaslu DKI: Surat keterangan dampak kegagalan pemerintah urus e-KTP
Merdeka.com - Lambannya pemerintah dalam pembuatan e-KTP berimbas pada Pilkada serentak, khususnya di Pilgub DKI Jakarta nanti. Sebab, sebanyak 24.000 pemilih akan menggunakan surat keterangan (Suket) dari Dukcapil untuk memenuhi hak pilihnya.
Anggota Bawaslu DKI Jakarta, Achmad Fachrudin, penggunaan suket merupakan dampak kegagalan pemerintah dalam menuntaskan persoalan e-KTP.
"Suket ini dampak dari kegagalan pemerintah menuntaskan e-KTP," kata Fachrudin dalam sebuah diskusi bertajuk 'Bedah tuntas suket dalam Pilgub DKI Jakarta', di bilangan Cikini, Jakarta, Jumat (20/1).
-
Siapa ketua KPU DKI Jakarta? Keputusan itu ditetapkan Ketua KPU DKI Wahyu Dinata pada Sabtu, 9 Maret 2024.
-
Bagaimana Pemprov DKI cek penerima KJMU? Selanjutnya, terhadap sisa 18.271 penerima KJMU juga bakal dilakukan verifikasi langsung di lapangan. 'Terhadap sisa plus minus 18.271 orang akan dilakukan verifikasi lapangan bersama dengan tim gabungan, baik dari Disdik, Dinsos, juga kewilayahan, untuk memastikan ketepatan sasaran. Jadi tadi berdasarkan data, kami akan cek langsung ke lapangan,' terangnya.
-
Kenapa KPU DKI Jakarta imbau warga urus pindah memilih? Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta mengimbau masyarakat yang belum pindah memilih untuk segera mengurus berkas sebelum batas waktu yang telah ditetapkan yakni 15 Januari 2024.
-
Bagaimana Bawaslu DIY menghadapi kerawanan Pilkada 2024? Bawaslu telah meminta pemangku kepentingan terkait, KPU, serta forum komunikasi pemerintah daerah (forkompinda) bersinergi menyiapkan langkah strategis menghadapi kerawanan pilkada itu.
-
Siapa yang mempertanyakan data kerawanan Pemilu di Kaltim? Isran mempertanyakan data yang dikeluarkan oleh Bawaslu tersebut. Sebab dalam riwayatnya, Kaltim tak pernah mengalami kericuhan dalam penyelenggaraan Pemilu.
-
Apa yang dilakukan KPU? Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat nasional serta penetapan hasil Pemilihan Umum (Pemilu) serentak tahun 2024.
Bukan hanya itu, Fachrudin juga menyesalkan lambannya pemerintah dalam memberikan pelayanan kepengurusan e-KTP. Bahkan, dari informasi ada 99.000 warga yang masih melakukan perekaman e-KTP.
"Pada sisi lain, masih ada 24.000 yang belum clear. Tapi dari informasi yang saya dapat masih ada 99.000 masih dalam proses perekaman penyelesaian e-KTP," ujar dia.
Fachrudin menduga total pemilih yang bakal menggunakan suket 99.000 orang bukan 24.000. Untuk itu, dia meminta pihak Dukcapil tidak bersikap tertutup terkait hal tersebut.
"Dalam bayangan saya, yang 99.000 itu nantinya yang menggunakan suket tersebut, tentu saja yang paling tau soal ini Dukcapil. Sehingga saya kira hal ini harus diinformasikan ke publik," pungkas dia.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pemilih potensial tersebut rata-rata akan menginjak usia 17 tahun pada 14 Februari mendatang.
Baca SelengkapnyaPencoblosan Pilkada 2024 akan berlangsung pada 27 November 2024. Total, ada tiga kandidat pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta
Baca SelengkapnyaDukcapil mengakui Ketersediaan blangko e-KTP terbatas.
Baca SelengkapnyaKetersedian blangko sangat diperlukan untuk pemilih pemula agar terakomodir dalam Daftar Pemilih Tetap.
Baca SelengkapnyaKPU-Bawaslu dianggap tidak profesional dalam menyelenggarakan Pilkada Jakarta 2024. Hasilnya, angka golongan putih atau golput pun tinggi.
Baca SelengkapnyaKemendagri terus melakukan pembenahan akan keamanan data untuk mengantisipasi maraknya kejahatan digital.
Baca SelengkapnyaSebanyak 8.425.755 surat suara tersebut telah didistribusikan langsung ke KPU kabupaten dan kota.
Baca SelengkapnyaWahyu mengatakan pengurangan jumlah pemilih tersebut, karena memang ketika dilakukan coklit ada warga yang telah meninggal dunia, pindah tempat tinggal dan lain
Baca SelengkapnyaGubernur Jabar Ridwan Kamil menyatakan terdapat ribuan aduan dalam proses PPDB di wilayahnya pada tahun 2023. Mayoritas terkait pemalsuan data.
Baca Selengkapnya29.315 petugas pantarlih yang telah resmi dilantik oleh KPU DKI Jakarta.
Baca SelengkapnyaDia mengaku telah menginstruksikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di seluruh Indonesia untuk memberikan atensi khusus perekaman kepada pemilih pemula.
Baca SelengkapnyaKPU ungkap peningkatan Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pilkada Jakarta 2024.
Baca Selengkapnya