Follow
Bawaslu Imbau Pejabat Negara Tak Pakai Program Pemerintah untuk Kampanye
Merdeka.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengimbau menteri dan pejabat pemerintahan Joko Widodo (Jokowi), maupun daerah untuk netral menjelang kampanye rapat umum. Khususnya penyalahgunaan program pemerintah untuk kampanye pemilu.
"Bawaslu juga mengimbau, melihat yang terjadi belakangan ini, kepada pemerintah pusat dan daerah sampai kementerian pejabat negara dan pemerintah untuk menghindari adanya penyalahgunaan program pemerintah untuk dimanfaatkan kampanye pemilu," ujar Anggota Bawaslu Rahmat Bagja di kantornya, Jumat (8/3).
Rahmat juga mengimbau para menteri dan pejabat negara menghindari hal-hal yang menjurus kampanye. Dia mencontohkan salah satu kasus Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir, saat mengajak tidak golput mengisyaratkan untuk mencoblos salah satu pasangan calon.
-
Kenapa Bawaslu Jateng menangani pelanggaran Pemilu? “Data penanganan dugaan pelanggaran Pemilu 2024 di Jateng per 15 Juni 2023 menunjukkan bahwa 16 dugaan pelanggaran yang terbukti itu terdiri dari dua pelanggaran jenis administrasi, 10 pelanggaran jenis kode etik penyelenggara pemilu, serta empat pelanggaran hukum lainnya,“
-
Bagaimana Bawaslu menangani pelanggaran Pemilu? “Jika ada informasi pelanggaran, Bawaslu di Jawa Tengah akan mengutamakan pencegahan. Jika pencegahan sudah dilakukan tapi tetap terjadi pelanggaran, maka pengawas pemilu akan memproses penanganan pelanggaran,“
-
Siapa yang mendorong penyelenggara pemilu Jawa Tengah agar berintegritas? Nana mengapresiasi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang berupaya mewujudkan penyelenggara pemilu yang berintegritas melalui rapat koordinasi tersebut.
-
Bagaimana Bawaslu menyiapkan Pilkada 2024? 'Persiapan kami adalah, pertama, bagi mereka (Bawaslu daerah) yang sudah selesai pemilu-nya agar bersiap untuk PHPU (perselisihan hasil pemilihan umum), tetapi di saat yang sama mereka juga harus sudah berpikir bagaimana pemilihan kepala daerah ini berjalan, terutama untuk menyiapkan jajaran ad hoc,' kata Lolly di kawasan Kemayoran, Jakarta, Kamis (14/3).
-
Siapa saja yang harus terlibat dalam menjaga kerukunan di pemilu? Cara ini perlu dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat. Masing-masing harus saling mendukung untuk menciptakan demokrasi yang sesuai dengan asas luber jurdil.
-
Siapa saja yang terlibat dalam pengawasan pemilu di Indonesia? Dalam konteks Indonesia, aktor-aktor seperti KPU (Komisi Pemilihan Umum), Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu), partai politik, dan lembaga swadaya masyarakat memiliki peran dalam memastikan pemilu berjalan dengan baik dan adil.
"Dan mehimbau untuk menghindari atau melakukan hal yang menjurus kampanye yang secara tidak sadar melakukan keberpihakan," imbuhnya.
Adapun Nasir di hadapan mahasiswa untuk tidak mencoblos dua, karena dianggap tidak sah. Makanya dia meminta untuk mencoblos satu kali. Hal itu banyak ditafsirkan sebagai ajakan mencoblos Jokowi yang bernomor urut 01.
Lebih lanjut, Rahmat menjelaskan, sebetulnya mencoblos dua kali itu sah. Asalkan mencoblos partai dan nomor pasangan calon.
"Jangan sampai ada informasi yg tidak diperlukan oleh pejabat yg ada di jajaran pemerintah. Kami harapkan tidak diulangi lagi," kata Rahmat.
Rahmat menyebut menjelang kampanye rapat umum potensi penyalahgunaan fasilitas negara membesar. Karenanya Bawaslu meminta pegawai negeri, TNI dan Polri menekankan netralitas.
"Menjelang kampanye rapat umum semakin tinggi potensi penyalahgunaan fasilitas negara dan penyalahgunaan wewenang untuk digunakan dalam kampanye," jelas Rahmat.
Bawaslu kembali mengingatkan peserta pemilu untuk taat aturan jika berkampanye. Salah satu caranya dengan melaporkan agenda kampanye sebagaimana diatur PKPU.
Agar tidak campur aduk antara agenda kemasyarakatan dengan kampanye. Serta lebih diperhatikan tempat ibadah dan pendidikan tidak dipakai sebagai lokasi kampanye.
(mdk/ray)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Bagja juga menyinggung saat Presiden Jokowi bertemu Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang juga capres nomor urut 02.
Baca Selengkapnya
Bagya mengakui teguran itu sudah disampaikan ke Presiden. Namun, Bagya enggan menjelaskan teguran itu.
Baca Selengkapnya
Ekspresi calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto terlihat mengangguk beberapa kali ketika Presiden Jokowi menyatakan Presiden boleh memihak
Baca Selengkapnya
Saksi dari Bawaslu, Nur Kholiq mengklaim tidak menemukan pelanggaran Pemilu saat Jokowi bagi-bagi bansos di Jateng.
Baca Selengkapnya
Timnas AMIN menanggapi pernyataan Jokowi bahwa presiden bisa kampanye dan memihak.
Baca Selengkapnya
Melakukan pemasangan Alat Peraga Sosialisasi (APS) dengan memperhatikan tempat yang dilarang dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
Baca Selengkapnya
Meskipun, Jokowi menekankan, harus sesuai dengan aturan
Baca Selengkapnya
Begitu juga dengan menteri disebut Jokowi boleh berkampanye
Baca Selengkapnya
Moeldoko mengatakan, Jokowi hanya memberikan edukasi demokrasi dengan menyatakan presiden boleh memihak dan kampanye.
Baca Selengkapnya
Jokowi Sebut Presiden Boleh Memihak, Nasdem: Penyelenggara Negara Itu Harus Netral
Baca Selengkapnya
Hal ini disampaikan Jokowi menjawab kabar yang menyebutkan dirinya akan ikut kampanye akbar terakhir pada 10 Februari 2024.
Baca Selengkapnya
Calon Presiden nomor urut 03 Ganjar Pranowo mengapresiasi sikap Presiden Jokowi yang tidak langsung terlibat dalam kampanye salah satu paslon Pilpres 2024.
Baca Selengkapnya