Bawaslu Ingatkan Paslon Langgar Kerumunan Massa Saat Kampanye Disanksi Administratif

Merdeka.com - Peserta Pilkada Jember diharapkan untuk menaati protokol kesehatan pencegahan Covid-19 dalam melaksanakan kampanye yang akan dimulai pada Sabtu (26/9) besok. Hal ini ditegaskan Bawaslu Jember saat menggelar deklarasi komitmen para paslon untuk menggelar Pemilu secara sehat, jujur, adil dan damai pada Jumat (25/9) sore.

Deklarasi dihadiri oleh perwakilan tiga kubu pasangan calon (paslon) beserta seluruh pimpinan partai yang ada di Jember. "Harapannya semua pihak bisa mematuhi protokol Covid-19 sebagaimana yang diatur dalam PKPU Nomor 10, 11, 12 dan 13. Pelanggaran atas aturan tersebut akan ada sanksi tertulis," ujar Imam Thobrony Pusaka, Ketua Bawaslu Jember usai acara deklarasi.

Salah satu yang dilarang dari kegiatan kampanye adalah pengumpulan massa. Bawaslu mengingatkan jika ada kegiatan tatap muka, maksimal dihadiri 50 orang dengan jarak masing-masing satu meter.

Bawaslu Jember mengakui, sanksi atas pelanggaran kerumunan massa hanya sanksi administratif. “Tidak sampai (diskualifikasi), hanya administratif dan dibubarkan. Sesuai aturan dari Bawaslu RI,” lanjut Thobrony.

Bawaslu juga tidak akan membentuk tim khusus untuk mengawasi potensi pelanggaran kerumunan massa. Untuk menegakkan aturan protokol kesehatan, Bawaslu akan membentuk kelompok kerja yang melibatkan TNI-Polri.

“Sesuai maklumat Kapolri, penindakan atas larangan kerumunan akan dilakukan oleh kepolisian. Kita akan memberikan rekomendasi kepada polisi, jika terjadi pelanggaran tersebut,” papar alumnus FISIP Universitas Jember (Unej) ini.

Sesuai aturan dari Bawaslu RI, pengawasan juga akan menyasar di ranah media sosial. Di tingkat nasional, hal itu sudah dikoordinasikan antara Bawaslu RI, Dewan Pers bersama Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).

“Kalau ada pelanggaran yang dirasa itu menyebar hoaks dan kampanye hitam, penindakannya hanya lewat take down (menutup akun media sosial). Di tingkat pusat sudah ada koordinasinya, tetapi kalau di daerah kan tidak ada dewan pers dan KPI juga hanya ada di Surabaya. Jadi kita akan tindak nanti,” jelas Thobrony. (mdk/gil)