Bawaslu minta PAN tak usung caleg eks napi korupsi, narkoba dan terorisme

Merdeka.com - Pimpinan Bawaslu menyambangi Kantor DPP PAN dan bertemu dengan pimpinan DPP. Dalam kesempatan itu, Ketua Bawaslu, Abhan meminta kepada PAN agar tak mengusung calon legislatif (caleg) koruptor dalam Pemilu 2019 nanti. Abhan meminta agar PAN mengikuti ketentuan yang ada dalam merekrut caleg.

Parpol termasuk PAN harus mengusung caleg yang memiliki integritas dan kredibilitasl serta bersih dari segala perkara hukum. Politikus bersih yang akan mewakili rakyat di parlemen nanti tergantung dari proses pencalonan.

"PAN tidak mengusung calon-calon yang berurusan dengan persoalan hukum seperti teroris, kejahatan seksual dan narkoba dan tak juga mencalonkan ek napi korupsi," jelasnya di Kantor DPP PAN, Jalan Senopati, Jakarta Selatan, Kamis (5/7).

Abhan juga menegaskan dalam proses pencalonan parpol tak boleh menerapkan politik uang atau mahar politik. "Persoalan korupsi musuh kita bersama dan rekrutmen harus tanpa politik uang atau mahar politik," tegasnya.

Hal yang juga harus diperhatikan dalam proses pencalonan ialah pemenuhan 30 persen caleg perempuan. Jika tak memenuhi kuota 30 persen di satu dapil maka sanksinya ialah dicoret dari daftar peserta. "Kalau jumlah calegnya ada tujuh orang, harus ada tiga orang perempuan. Ini saya kira hal yang perlu diperhatikan parpol," sebutnya.

Pendaftaran caleg telah dibuka KPU sejak kemarin. Bawaslu, kata Abhan, melakukan pengawasan termasuk sosialisasi ke DPP parpol peserta Pemilu agar parpol bisa mempersiapkan diri dengan lebih baik. Dengan harapan sengketa Pemilu bisa dimininalisir.

"Ini sebagai ikhtiar kami melakukan upaya pencegahan agar tahapan ini tidak banyak persoalan. Kalau banyak persoalan akan muncul sengketa dan Bawaslu yang akan selesaikan. Kami harap tidak banyak sengketa agar bisa konsentrasi menyiapkan tahapan selanjutnya," pungkasnya.

Sementara itu, Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan menyampaikan tahapan Pemilu Legislatif telah dimulai. Penyelenggaraan Pemilu menurutnya jauh lebih rumit dibandingkan Pilkada serentak sehingga persiapan harus maksimal, apalagi Pemilu Legislatif dilaksanakan serentak dengan Pilpres.

"Karena itu kita harapkan kesiapan Bawaslu untuk menghadapi pekerjaan besar ini sehingga kita harap Pileg dan Pilpres semkin berkualitas, semakin demokratis, jujur, adil," jelasnya.