Bawaslu pastikan tindak tegas pelanggaran kampanye di Pilgub DKI
Merdeka.com - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Pilkada DKI Mimah Susanti mengatakan akan menindak tegas pelanggaran dilakukan pasangan calon gubernur selama masa kampanye. Sampai saat ini ada 66 titik terdapat pelanggaran dari 137 titik kampanye.
"Dari 137 titik yang kita tetapkan sebagai tempat kampanye 66 titik di antaranya ditemukan pelanggaran," ujar Mimah di Warung Daun, Cikini Pada Diskusi Polemik bertajuk Hitam Putih Pilkada (12/11).
Pelanggaran tersebut meliputi melakukan kegiatan kampanye di lapangan tetapi tidak mendaftarkan kegiatan tersebut kepada Bawaslu. Hal lain adalah melakukan kampanye di tempat yang telah dilarang dalam hal ini adalah pemerintahan.
-
Bagaimana Bawaslu menangani pelanggaran Pemilu? “Jika ada informasi pelanggaran, Bawaslu di Jawa Tengah akan mengutamakan pencegahan. Jika pencegahan sudah dilakukan tapi tetap terjadi pelanggaran, maka pengawas pemilu akan memproses penanganan pelanggaran,“
-
Kenapa Bawaslu Jateng menangani pelanggaran Pemilu? “Data penanganan dugaan pelanggaran Pemilu 2024 di Jateng per 15 Juni 2023 menunjukkan bahwa 16 dugaan pelanggaran yang terbukti itu terdiri dari dua pelanggaran jenis administrasi, 10 pelanggaran jenis kode etik penyelenggara pemilu, serta empat pelanggaran hukum lainnya,“
-
Bagaimana cara menangani pelanggaran pemilu? Penanganan perkaranya dilakukan oleh Bawaslu dan kepolisian.
-
Siapa saja kandidat yang bertarung di Pilkada DKI 2017? Pada putaran pertama, ada tiga pasangan calon: Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) - Djarot Saiful Hidayat; Anies Baswedan - Sandiaga Uno; dan Agus Harimurti Yudhoyono - Sylviana Murni.
-
Kapan Bawaslu Jateng menemukan kasus pelanggaran Pemilu? “Data penanganan dugaan pelanggaran Pemilu 2024 di Jateng per 15 Juni 2023 menunjukkan bahwa 16 dugaan pelanggaran yang terbukti itu terdiri dari dua pelanggaran jenis administrasi, 10 pelanggaran jenis kode etik penyelenggara pemilu, serta empat pelanggaran hukum lainnya,“
-
Bagaimana cara Pilkada DKI 2017? Pemilihan umum Gubernur DKI Jakarta 2017 (disingkat Pilgub DKI 2017) dilaksanakan pada dua tahap, yaitu tahap pertama di tanggal 15 Februari 2017 dan tahap kedua tanggal 19 April 2017 dengan tujuan untuk menentukan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2017–2022.
"Sudah ada beberapa orang yang dipanggil, namun belum hadir ke Bawaslu mungkin Senin akan kita panggil lagi," ujar Mimah.
Mimah mengatakan, ke depan pihak Bawaslu akan lebih tegas lagi kepada siapapun yang melakukan pelanggaran. Semua laporan masuk ke Bawaslu akan ditangani dengan memastikan terlebih dahulu duduk persoalan yang terjadi.
"Prinsipnya Bawaslu tidak boleh menolak laporan, semua yang masuk harus ditindak. Tentu keputusan yang kami ambil akan dianggap memihak tapi keputusan kami tidak keluar dari Undang Undang. Kami bekerja ada aturannya," ujar Mimah.
Tidak dipungkiri oleh Mimah, sejauh ini beberapa tim kampanye sudah kooperatif. Bila ada hal yang dianggap melanggar dilapangan, Bawaslu langsung mengingatkan dan tim kampanye dapat menerima teguran tersebut.
(mdk/ang)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Hal ini dikarenakan penanganan kasus ini mencerminkan upaya untuk mempertahankan integritas Pemilu
Baca SelengkapnyaKerawanan tinggi potensial terjadi pada tahapan kampanye dan proses pemungutan suara.
Baca SelengkapnyaSelama pengawasan 22 hari, Bawaslu telah melakukan banyak upaya pencegahan.
Baca SelengkapnyaPemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dapat melakukan tindak lanjut terhadap APK, apabila ada rekomendasi dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Baca SelengkapnyaSejak tahapan kampanye Pemilu 2024 dimulai pada 28 November 2023, Bawaslu Jawa Barat mencatat 10 jenis dugaan pelanggaran di 22 kota dan kabupaten.
Baca SelengkapnyaPilkada Jateng diwarnai dengan dugaan pengerahan kepala desa (kades) untuk mendukung salah satu paslon cagub cawagub.
Baca SelengkapnyaPelanggaran terbanyak adalah pemasangan APK dengan cara dipaku di pohon
Baca SelengkapnyaBawaslu DKI akan berkoordinasi hal ini dengan sentra Gakkumdu, mengingat perusakan APK merupakan tindak pidana pemilu.
Baca SelengkapnyaBawaslu memastikan, mereka telah menjalankan apa yang menjadi tugasnya sebagai pengawas Pemilu.
Baca SelengkapnyaBawaslu ungkap berbagai jenis pelanggaran pemilu di Provinsj Jawa Tengah
Baca SelengkapnyaSebanyak 21 dugaan tindak pidana Pemilu di seluruh Indonesia dilimpahkan ke Polri. Kasus itu merupakan bagian dari 114 laporan yang diterima Bawaslu.
Baca SelengkapnyaAndika meminta Bawaslu dan Gakkumdu Sumsel segera mengambil langkah cepat.
Baca Selengkapnya