Bawaslu pelajari aktivitas Sandiaga di kampus

Merdeka.com - Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Mochammad Afifuddin menerima beberapa surat aduan terkait laporan kegiatan yang dilakukan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut dua Sandiaga Uno ke sejumlah kampus. Aduan tersebut didapati dari pihak pengawas pemilu di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur.

"Dari beberapa daerah yang kampusnya didatangi juga mulai ada surat dari panwas dan lain-lain, penjelasan panitia dan lain-lain, di Jawa tengah dan Jawa Timur," kata Afifuddin di KPU, Jakarta Pusat, Menteng, Kamis (27/9).

Afif mengatakan pihaknya akan lebih dulu mengkaji laporan tersebut. Pengkajian laporan apakah Sandiaga memenuhi unsur melakukan kampanye di kampus atau tidak.

"Ya kita lihat apakah ada unsur kampanye yang dilakukan. Kalau unsurnya terpenuhi tempatnya kan memang enggak boleh kalau lembaga pendidikan," papar Afifuddin.

Sandiaga akan dikenakan sanksi administratif jika terbukti melanggar. Namun dia enggan merinci sanksi yang akan diberikan.

"Administratif. Kalau di lembaga pemerintah baru agak berat, pidana, kalau di pemerintah," ungkap Afifuddin.

Diketahui Sabtu (22/9), Sandiaga berkunjung ke Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS). Dalam kunjungannya Sandi memberikan kuliah umum yang bertajuk kewirausahaan. Namun sempat ada penolakan dari beberapa mahasiswa. Mereka menggelar aksi demo dan menolak Sandi untuk mengisi kuliah umum tersebut.

Salah satu peserta demo dari Aliansi Mahasiswa UMS, Abdurrahman menolak kehadiran Sandiaga Uno di kampusnya. Ia menilai kehadiran Cawapres nomor urut 02 di kampus hanya untuk berkampanye. Padahal, kampus perguruan tinggi harus netral dan bersih dari kegiatan kampanye.

"Mengapa kita turun aksi demo karena ada kesalahan besar di universitas. Universitas harusnya bebas dari kotoran, seperti kampanye maupun partai politik. Sifat universitas adalah netral dan suci," kata Abdurrahman yang juga mahasiswa Fakultas Teknik Mesin UMS di sela-sela demo, Sabtu (22/9).

Menurut dia, masuknya Sandiaga ke lingkungan kampus seperti di UMS bukanlah yang pertama kali karena sebelumnya mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta itu juga sudah beberapa kali masuk ke sejumlah kampus. "Walaupun jalur yang dipakai untuk masuk kampus dengan seminar kebangsaan tetapi tetap saja ada politisasi kampus," ujarnya.

Abdurrahman menambahkan di lingkungan kampus banyak mahasiswa dan generasi muda yang menjadi pemilih pemula sehingga hal tersebut potensi yang paling dicari oleh para calon. Untuk itu, pihaknya sangat melarang keras kampanye di kampus karena akan mencederai nama kampus itu sendiri.