Follow
Bawaslu: Pilpres satu putaran negara hemat Rp 3,9 triliun
Merdeka.com - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Muhammad memastikan penyelenggaraan Pemilu Presiden (Pilpres) akan berlangsung sebanyak satu putaran. Alhasil, dia memastikan akan terjadi penghematan besar terhadap keuangan negara.
"Saya mendapatkan laporan, sepertinya dengan satu putaran negara hemat Rp 3,9 triliun. Kita senang pemilu murah tanpa mengabaikan aspek integritas," kata Muhammad di Lembang Bandung, Kamis (22/5).
Dia mengungkapkan pengawasan di daerah rawan akan diperketat selama Pilpres 2014. Salah satunya tekanan kekuatan elite lokal di daerah tertentu.
-
Apa yang menjadi fokus pengawasan Bawaslu dalam Pilkada 2024? Lolly mengatakan bahwa pengawasan media sosial menjadi salah satu hal yang didalami oleh Bawaslu agar mitigasi dapat dilakukan saat mengawasi pelaksanaan Pilkada 2024.
-
Bagaimana Bawaslu menangani pelanggaran Pemilu? “Jika ada informasi pelanggaran, Bawaslu di Jawa Tengah akan mengutamakan pencegahan. Jika pencegahan sudah dilakukan tapi tetap terjadi pelanggaran, maka pengawas pemilu akan memproses penanganan pelanggaran,“
-
Bagaimana Bawaslu DIY menghadapi kerawanan Pilkada 2024? Bawaslu telah meminta pemangku kepentingan terkait, KPU, serta forum komunikasi pemerintah daerah (forkompinda) bersinergi menyiapkan langkah strategis menghadapi kerawanan pilkada itu.
-
Bagaimana Bawaslu menyiapkan Pilkada 2024? 'Persiapan kami adalah, pertama, bagi mereka (Bawaslu daerah) yang sudah selesai pemilu-nya agar bersiap untuk PHPU (perselisihan hasil pemilihan umum), tetapi di saat yang sama mereka juga harus sudah berpikir bagaimana pemilihan kepala daerah ini berjalan, terutama untuk menyiapkan jajaran ad hoc,' kata Lolly di kawasan Kemayoran, Jakarta, Kamis (14/3).
-
Dimana Bawaslu Temanggung melakukan patroli pengawasan? Selain itu, pihaknya juga melakukan patroli pengawasan ke desa-desa dan membuka posko pengaduan masyarakat.
-
Bagaimana Bawaslu memastikan pengawasan yang adil di tingkat nasional? Di tingkat nasional, Bawaslu memiliki kewenangan untuk mengawasi penyelenggaraan, pengawasan pelaksanaan tahapan pemilu.Serta menindak pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama proses pemilu.
"Daerah selalu bermasalah akan kami beri perhatian seperti Aceh dan Papua. Rata-rata daerah bermasalah karena pengaruh elite lokal," terang dia.
Selain itu, Bawaslu akan memberi tambahan pelatihan pada panitia pengawas (Panwas). Panwas di daerah rawan perlu mendapat penguatan.
"Panwas juga di daerah bermasalah itu kita beri penguatan. Pembekalan tambahan untuk memaksimalkan kinerja," pungkas dia. (mdk/tyo)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Berdasarkan jadwal yang ditetapkan KPU, masa tenang Pilkada dimulai pada 24 sampai 26 November 2024.
Baca Selengkapnya
Anggota Komisi II Fraksi PKB DPR RI Indrajaya mengatakan partainya yang pertama kali mengusulkan pemilihan Gubernur melalui DPRD.
Baca Selengkapnya
Dana yakin Prabowo-Gibran akan menang satu putaran dalam pilpres kali ini.
Baca Selengkapnya
Indeks kerawanan Pilkada 2024t akan segera disosialisasikan oleh Bawaslu dalam waktu dekat.
Baca Selengkapnya
Bawaslu DKI telah memetakan tiga kategori kerawanan yang terjadi di Pilgub DKI Jakarta yaitu tinggi, sedang, dan rendah.
Baca Selengkapnya
Kerawanan tinggi potensial terjadi pada tahapan kampanye dan proses pemungutan suara.
Baca Selengkapnya
Beberapa strategi pengawasan pemilu beserta tujuan dan langkah-langkahnya.
Baca Selengkapnya
Ini terjadi karena pemilih dan peserta atau calon kepala daerah memiliki kedekatan yang lebih, bahkan diwarnai unsur kekeluargaan dalam kompetisi.
Baca Selengkapnya
Bawaslu mengatakan politik uang dan netralitas ASN menjadi kerawanan Pilkada 2024
Baca Selengkapnya
Pilkada serentak di Jabar diselenggarakan di 140.457 tempat pemungutan suara (TPS) yang tersebar di 627 kecamatan, 5.311 desa, dan 645 kelurahan.
Baca Selengkapnya
Bawaslu memaparkan tujuh indikator kerawanan yang paling banyak terjadi di tempat pemungutan suara (TPS).
Baca Selengkapnya
Pencairan tahun 2023 sebesar 40 persen dan Tahun 2024 sebesar 60 persen.
Baca Selengkapnya