Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Bawaslu: Pilpres satu putaran negara hemat Rp 3,9 triliun

Bawaslu: Pilpres satu putaran negara hemat Rp 3,9 triliun Ketua Bawaslu (kiri). ©2012 Merdeka.com/dwi narwoko

Merdeka.com - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Muhammad memastikan penyelenggaraan Pemilu Presiden (Pilpres) akan berlangsung sebanyak satu putaran. Alhasil, dia memastikan akan terjadi penghematan besar terhadap keuangan negara.

"Saya mendapatkan laporan, sepertinya dengan satu putaran negara hemat Rp 3,9 triliun. Kita senang pemilu murah tanpa mengabaikan aspek integritas," kata Muhammad di Lembang Bandung, Kamis (22/5).

Dia mengungkapkan pengawasan di daerah rawan akan diperketat selama Pilpres 2014. Salah satunya tekanan kekuatan elite lokal di daerah tertentu.

Orang lain juga bertanya?

"Daerah selalu bermasalah akan kami beri perhatian seperti Aceh dan Papua. Rata-rata daerah bermasalah karena pengaruh elite lokal," terang dia.

Selain itu, Bawaslu akan memberi tambahan pelatihan pada panitia pengawas (Panwas). Panwas di daerah rawan perlu mendapat penguatan.

"Panwas juga di daerah bermasalah itu kita beri penguatan. Pembekalan tambahan untuk memaksimalkan kinerja," pungkas dia. (mdk/tyo)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Awasi Politik Uang, Bawaslu akan Patroli Saat Masa Tenang Pilkada 2024
Awasi Politik Uang, Bawaslu akan Patroli Saat Masa Tenang Pilkada 2024

Berdasarkan jadwal yang ditetapkan KPU, masa tenang Pilkada dimulai pada 24 sampai 26 November 2024.

Baca Selengkapnya
Berdasarkan Hasil Survei, Relawan Yakin Prabowo-Gibran Menang Satu Putaran
Berdasarkan Hasil Survei, Relawan Yakin Prabowo-Gibran Menang Satu Putaran

Dana yakin Prabowo-Gibran akan menang satu putaran dalam pilpres kali ini.

Baca Selengkapnya
Bawaslu Susun Indeks Kerawanan Pilkada 2024
Bawaslu Susun Indeks Kerawanan Pilkada 2024

Indeks kerawanan Pilkada 2024t akan segera disosialisasikan oleh Bawaslu dalam waktu dekat.

Baca Selengkapnya
Bawaslu Petakan Kerawanan Pilkada Jakarta, Isu SARA Tertinggi
Bawaslu Petakan Kerawanan Pilkada Jakarta, Isu SARA Tertinggi

Bawaslu DKI telah memetakan tiga kategori kerawanan yang terjadi di Pilgub DKI Jakarta yaitu tinggi, sedang, dan rendah.

Baca Selengkapnya
Bawaslu DKI Petakan Kerawanan pada Pilkada Jakarta 2024
Bawaslu DKI Petakan Kerawanan pada Pilkada Jakarta 2024

Kerawanan tinggi potensial terjadi pada tahapan kampanye dan proses pemungutan suara.

Baca Selengkapnya
Strategi Pengawasan Pemilu Bawaslu, Wujudkan Demokrasi Jujur dan Adil
Strategi Pengawasan Pemilu Bawaslu, Wujudkan Demokrasi Jujur dan Adil

Beberapa strategi pengawasan pemilu beserta tujuan dan langkah-langkahnya.

Baca Selengkapnya
Bawaslu RI Sebut Pilkada Lebih Rawan dari Pemilu
Bawaslu RI Sebut Pilkada Lebih Rawan dari Pemilu

Ini terjadi karena pemilih dan peserta atau calon kepala daerah memiliki kedekatan yang lebih, bahkan diwarnai unsur kekeluargaan dalam kompetisi.

Baca Selengkapnya
Waspada, Politik Uang dan Netralitas PNS Jadi Kerawanan Pilkada
Waspada, Politik Uang dan Netralitas PNS Jadi Kerawanan Pilkada

Bawaslu mengatakan politik uang dan netralitas ASN menjadi kerawanan Pilkada 2024

Baca Selengkapnya
Anggaran Pilkada Jabar Rp1 Triliun Mulai Disalurkan, ASN Diingatkan Netral & Tak Berpihak
Anggaran Pilkada Jabar Rp1 Triliun Mulai Disalurkan, ASN Diingatkan Netral & Tak Berpihak

Pilkada serentak di Jabar diselenggarakan di 140.457 tempat pemungutan suara (TPS) yang tersebar di 627 kecamatan, 5.311 desa, dan 645 kelurahan.

Baca Selengkapnya
Bawaslu Ungkap Daftar Indikator Kerawanan yang Paling Banyak Terjadi di TPS
Bawaslu Ungkap Daftar Indikator Kerawanan yang Paling Banyak Terjadi di TPS

Bawaslu memaparkan tujuh indikator kerawanan yang paling banyak terjadi di tempat pemungutan suara (TPS).

Baca Selengkapnya
Biaya Penyelenggaraan Pilgub Jabar Mencapai Rp1,1 Triliun
Biaya Penyelenggaraan Pilgub Jabar Mencapai Rp1,1 Triliun

Pencairan tahun 2023 sebesar 40 persen dan Tahun 2024 sebesar 60 persen.

Baca Selengkapnya
Bawaslu Awasi Politik Uang di Masa Tenang Pilkada Jakarta 2024
Bawaslu Awasi Politik Uang di Masa Tenang Pilkada Jakarta 2024

Kepada seluruh jajaran, Munandar meminta agar terus melakukan konsolidasi.

Baca Selengkapnya