Bawaslu & Polri diminta tindak penghalang kampanye Ahok-Djarot
Merdeka.com - Kegiatan kampanye dan blusukan pasangan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Djarot Saiful Hidayat belakangan banyak mendapat penolakan dari warga di sejumlah daerah di Ibu Kota.
Beberapa daerah yang menolak kedatangan keduanya seperti warga Rawa Belong, Kebon Jeruk, Kampung Nelayan, Cilincing.
Melihat kondisi ini, Tim Pemenangan Ahok-Djarot meminta Polri dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk memperbaiki koordinasi, agar kejadian serupa tak terulang kembali.
-
Bagaimana cara Pilkada DKI 2017? Pemilihan umum Gubernur DKI Jakarta 2017 (disingkat Pilgub DKI 2017) dilaksanakan pada dua tahap, yaitu tahap pertama di tanggal 15 Februari 2017 dan tahap kedua tanggal 19 April 2017 dengan tujuan untuk menentukan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2017–2022.
-
Bagaimana Pilkada DKI 2017 dijalankan? Pilkada DKI Jakarta 2017 merupakan salah satu pemilihan kepala daerah yang paling menonjol dalam sejarah Indonesia karena berbagai dinamika politik dan sosial yang terjadi.
-
Kenapa Bawaslu Jateng menangani pelanggaran Pemilu? “Data penanganan dugaan pelanggaran Pemilu 2024 di Jateng per 15 Juni 2023 menunjukkan bahwa 16 dugaan pelanggaran yang terbukti itu terdiri dari dua pelanggaran jenis administrasi, 10 pelanggaran jenis kode etik penyelenggara pemilu, serta empat pelanggaran hukum lainnya,“
-
Bagaimana cara mengatasi Tindak Pidana Pemilu? Dalam menghadapi tindak pidana pemilu, penting bagi pemerintah, lembaga pemilihan, dan masyarakat sipil untuk bekerja sama dalam mengimplementasikan langkah-langkah preventif dan penegakan hukum yang efektif.
-
Bagaimana cara menangani pelanggaran pemilu? Penanganan perkaranya dilakukan oleh Bawaslu dan kepolisian.
-
Kenapa Jokowi minta Parmusi jaga kondusifitas Pemilu? 'Bapak presiden memberikan pesan agar supaya Parmusi juga ikut menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan dalam rangka menyambut tahun politik 2024 agar pemilu dapat dilaksanakan secara aman damai jujur adil tepat pada tanggal 14 Februari yang akan datang,'
"Kita minta koordinasi di lapangan dengan aparat dan Bawaslu dijalin dengan sedemikian baik," ujar Anggota Tim Pemenangan bidang Kampanye dan Sosialisasi Bestari Barus i di markas Tim Pemenangan Ahok-Djarot, Jalan Borobudur 18, Jakarta, Minggu (6/11).
Bestari juga meminta Polri dan Bawaslu bisa mengambil tindakan bagi siapa pun yang mencoba menghalangi kegiatan kampanye Ahok-Djarot. Alasannya, kampanye cagub dan cawagub telah dijamin oleh undang-undang.
"Ada sedikit hal terkait itu yang dibicarakan ini maslah koordinasi saja kan hal seperti itu enggak dibenarkan barang siapa yang dihalangi ada tindakan hukum kepada mereka. Kampanye ini kan sesuai dengan Undang-undang," jelasnya.
Selain koordinasi antara Bawaslu dan Polri, pihaknya juga akan memperbaiki koordinasi ke struktur partai hingga tingkat ke paling bawah. Soal blusukan, Bestari menyebut Ahok justru ingin melihat lebih dekat kondisi dan masalah warganya yang belum ditangani.
"Prinsip bahwa Pak Ahok itu ingin datang yang permasalahan di sana yang belum tertangani on progress. Sekang kan beliau sedang cuti jadi punya banyak waktu kunjungan-kunjuntan menerima dari masyarakat," terangnya.
Sebelumnya, Tim pemenangan Ahok-Djarot menggelar rapat internal guna membahas strategi kampanye untuk ke depannya. Tim bidang kampanye dan sosialisasi Bestari Barus mengatakan salah satu agenda yang dibahas adalah jadwal dan titik-titik kampanye bagi Ahok-Djarot.
Pantauan merdeka.com, sejumlah anggota timses terlihat hadir dalam rapat yang di gelar di markas tim pemenangan Ahok-Djarot, Jalan Borobudur nomor 18, Jakarta Pusat. Diantaranya, Bestari, anggota bidang Kampanye dan Sosialisasi Merry Hotma dan Wakil Ketua Tim Pemenangan Wibi Andrino.
"Iya nanti rapat. Salah satunya tentang titik-titik kampanye," kata Bestari saat dihubungi (mdk/hrs)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kerawanan tinggi potensial terjadi pada tahapan kampanye dan proses pemungutan suara.
Baca SelengkapnyaDoli mengatakan, pihaknya pun memiliki bukti bahwa pasangan calon lain melakukan kecurangan.
Baca SelengkapnyaViral di media sosial adanya sejumlah APK berbentuk baliho yang terlihat terpasang di trotoar yang mengganggu pejalan kaki.
Baca SelengkapnyaMelakukan pemasangan Alat Peraga Sosialisasi (APS) dengan memperhatikan tempat yang dilarang dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
Baca SelengkapnyaPlh. Direktur Jenderal Politik dan PUM Kemendagri, Togap Simangunsong menyebut para Kepala Daerah dan ASN dilarang melakukan pencopotan baliho sepihak
Baca SelengkapnyaMasa tenang akan digelar selama tiga hari, yakni pada 11, 12, dan 13 Februari 2024.
Baca SelengkapnyaTidak sedikit baliho caleg juga bendera parpol mengganggu pengendara yang melintas
Baca SelengkapnyaTidak diberikannya akses Silon oleh KPU ke Bawaslu pada masa pendaftaran bakal pasangan calon.
Baca Selengkapnyapolisian dalam hal ini berkoordinasi dengan tim pemenangan masing-masing.
Baca SelengkapnyaArifin juga berujar, pihaknya menunggu KPU untuk menentukan titik-titik wilayah yang dilarang untuk memasang APK.
Baca SelengkapnyaKantor Bawaslu DKI Jakarta DKI Jakarta menjadi sasaran aksi protes dugaan kecurangan Pemilu 2024, pada Kamis (7/3).
Baca SelengkapnyaBagja juga menyinggung saat Presiden Jokowi bertemu Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang juga capres nomor urut 02.
Baca Selengkapnya