Bawaslu sebut money politic di pemilu dan pilkada sulit dibuktikan
Merdeka.com - Pemilu kerap menjadi arena permainan money politic. Marak calon pemimpin menebarkan materi baik uang maupun barang kepada masyarakat. Hal ini tentunya untuk menarik suara masyarakat agar memilih mereka yang memberi materi.
Komisioner Badan Pengawasan Pemilihan Umum, Nelson Simanjuntak mengibaratkan money politic yang dimainkan calon pemimpin seperti angin yang terasa berdesir namun tidak dapat dilihat bentuknya. Artinya, permainan itu hanya sebatas dugaan dan informasi yang didengar namun belum ditemukan buktinya.
"Hampir semua masyarakat Indonesia dicurigai main dengan itu (money politic) dan itu sulit dibuktikan karena tidak ada yang lapor dan tim sukses tidak ada yang mengaku bermain untuk menangkan calonnya," ujar Nelson saat mengisi seminar tentang pengamanan Pilkada serentak di gedung PTIK, Jakarta Selatan, Senin (21/9).
-
Apa itu Sengketa Pemilu? Sengketa Pemilu adalah konsekuensi yang mungkin terjadi dalam sistem penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu). Walaupun sistem sudah dirancang sebaik mungkin, kemungkinan pelanggaran yang bisa mencederai kualitas Pemilu masih bisa terjadi.
-
Apa yang dimaksud dengan integritas pemilu? Integritas pemilu merujuk pada keadaan di mana proses pemilihan umum dilaksanakan dengan penuh kejujuran, keadilan, dan tanpa adanya intervensi yang merugikan.
-
Bagaimana integritas pemilu diukur? Integritas pemilu dapat diukur melalui sejumlah parameter atau indikator yang mencerminkan kualitas dan keadilan dalam setiap tahapan pemilihan umum.
-
Dimana pelanggaran pemilu bisa terjadi? Pelanggaran pemilu dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti penyebaran berita palsu atau hoaks, intimidasi terhadap pemilih, pencurian atau manipulasi suara atau penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan politik.
-
Apa penyebab perselisihan hasil pemilu? Perselisihan hasil pemilu merujuk pada ketidaksepakatan atau konflik yang timbul terkait dengan proses pemilihan umum.
-
Apa itu Pilkada Serentak? Pilkada Serentak merujuk pada pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan secara bersamaan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota.
Permainan money politic tentunya berefek terhadap masa depan bangsa. Masyarakat akan memilih calon pemimpin yang memberikan uang maupun barang tanpa melihat kualitasnya. Seharusnya, lanjut Nelson, masyarakat menyadari bahwa persoalan money politic itu persoalan moral bangsa.
Sementara Kapolda Sumatera Barat, Brigjen Pol Bambang Sri Herwanto mengatakan money politic yang dimainkan pada momentum pemilihan pemimpin kepala daerah perlu pendalaman lebih jauh. Menurutnya, ada calon kepala daerah yang memberikan materi kepada masyarakat dengan niat membantu.
Namun ada juga yang memberi karena berharap agar dipilih menjadi pemimpin daerah. Sehingga sebagai penegak hukum, polisi harus jeli melihat pemberian dari calon kepala daerah tersebut.
Jika pada saat pemberian diselipkan pesan baik berupa pesan verbal maupun non verbal maka itu bisa ditindaklanjuti. Tapi jika pemberian hanya karena untuk membantu masyarakat tanpa disertai pesan apapun, maka itu tidak ditindaklanjuti.
"Jika ada kesan gambar, pesan, instruksi disampaikan pihak pemberi. Itu yang kita dalami. Yang kita dalami yang menerima juga. Motivasinya apa. Kita harus kaji secara mendalam," ungkapnya.
Money politic, terang Bambang, bisa dilaporkan siapapun kepada pihak kepolisian asal memenuhi syarat sebagai berikut. "Ada buktinya, baik barang maupun uang, ada pemberi, ada penerima dan ada saksinya," tandas Bambang. (mdk/eko)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ternyata, dana ini tidak mengalami pergerakan yang signifikan, namun terjadi perputaran dana hingga mencapai triliunan rupiah
Baca SelengkapnyaIa juga mengatakan bahwa lembaganya menerima permohonan untuk pengaduan mengenai hal tersebut.
Baca SelengkapnyaPolitik uang cenderung mahal karena dampaknya yang tidak sebanding dengan ekspektasi.
Baca SelengkapnyaPenanganan pelanggaran atau kecurangan secara TSM itu ranahnya ada di Bawaslu, bukan MK.
Baca SelengkapnyaBawaslu sedang berkoordinasi dengan Kementerian BUMN dan Kepala Bulog Bayu Krisnamurthi terkait mekanisme penyaluran bantuan sosial saat kontestasi pemilu.
Baca SelengkapnyaBagja memastikan penelusuran dilakukan oleh pihaknya di Gakkumdu (penegakan hukum terpadu yang terdiri dari tiga lembaga, Polri, Kejaksaan, Bawaslu).
Baca SelengkapnyaKetua Bawaslu RI, Rahmat Bagja menegaskan, tidak ada aliran dana kampanye Pemilu 2024 terafiliasi dengan koperasi Garudayaksa Nusantara (KGN Coop).
Baca SelengkapnyaMarsudi terkejut ada yang menanyakan bahwa Sirekap menjadi alat untuk fraud atau kecurangan.
Baca SelengkapnyaBawaslu buka suara terkait dugaan penggelembungan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
Baca SelengkapnyaBagja juga menjelaskan bahwa hingga saat ini belum ditemukan pelanggaran yang dapat membatalkan hasil Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaMK dinilai tak mengurusi penyaluran bansos seperti yang dituduhkan Anies dan Ganjar
Baca SelengkapnyaUang perahu ini akan banyak ditemukan menjelang pemilu.
Baca Selengkapnya