Bawaslu sebut penetapan DPT Pilgub Jabar 2018 rawan masalah

Merdeka.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Barat menyatakan penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dari pemilu ke pemilu. Termasuk pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jabar 2018 rawan masalah.

"Kalau disebut kacau, tidak demikian ya, namun ada saja kicauan dari masyarakat atau temuan oleh Bawaslu terkait data yang tidak akurat dan masih ada pemilih yang tidak terakomodir," kata Komisioner Bawaslu Jawa Barat Wasikin Marzuki dalam Rapat Kordinasi Pengembangan Media Center Bawaslu Provinsi Jabar di Kota Bandung, Rabu (27/12).

Dia menuturkan penetapan DPT untuk Pilgub Jawa Barat baru dilakukan pada pertengahan Januari 2018 sehingga pihaknya akan terus memantau proses tersebut. "Hal ini penting untuk terus dipantau karena kerap ada efek yang timbul setelahnya," kata dia.

Menurut Wasikin, dalam sejarah pemilu DPT selalu tidak pernah sempurna seperti data orang yang meninggal masih ada dalam DPT, begitupula dengan anak yang usianya belum 17 tahun pun ada dalam DPT.

"Ini mengapa kasus orang meninggal masih ada dalam DPT. KPU jawabnya pihaknya belum memiliki mekanisme pelaporan orang meninggal," kata dia.

"Dan hingga saat ini tidak ada mekanismenya. Padahal keluarga, RT, bisa lapor. Entah itu karena kasus kecelakaan atau sakit," ujar dia.

Dia menambahkan ada juga pemilih yang seharusnya berhak memilih tapi tidak terakomodir yakni penduduk yang menikah di bawah usia 17 tahun. Padahal, kata dia, mereka sudah berhak memilih meski usianya di bawah 17 tahun karena statusnya menikah.

"Jadi KPU seharusnya bisa terus mendata perkembangan DPT setiap tahunnya bahkan tiap bulannya. Dengan demikian, DPT kerap terbaharukan," kata dia.

Sementara itu, Ketua KPU Jawa Barat Yayat Hidayat yang ditemui pada kesempatan yang sama mengatakan, dari sisi sistem updating DPT mereka sudah memperbaikinya.

"Kalau dilihat dari internal mekanisme sudah diperbaiki namun saya yakin, itu ujung-ujungnya juga tidak akan 100 persen mengcover ideal yang kita ingunkan tetap harus ada fasilitasi stakeholder, panwas dan juga pemilih sendiri. Pemilih harus aktif, daftar ke KPU," kata Yayat.

Oleh karena itu pihaknya meminta Bawaslu dapat ikut menginventarisi tidak hanya sekedar mengawasi, khususnya hal-hal yang tidak terjangkau oleh KPU. "Kami juga meminta pasangan calon juga harus aktif memobilisasi pendukungnya. Kan itu juga keuntungan buat mereka juga," kata dia.