Bawaslu Sebut Produksi Hoaks Tinggi di 92 Kabupaten/kota
Merdeka.com - Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Mochammad Afiffudin menyebut produksi informasi tidak benar atau hoaks tinggi di 92 kabupaten/kota. Namun demikian, dia tak merinci secara pasti kabupaten/kota mana saja yang dimaksudkan.
"Ada 92 kabupaten/kota yang kategorinya tinggi dalam memproduksi informasi tidak benar dalam indeks kerawanan kita," kata Afif di Hotel Mercure, Bali, Jumat (15/3).
Dia mengatakan dengan adanya penyebaran berita bohong bisa berdampak negatif bagi Bawaslu dan juga Komisi Pemilihan Umum (KPU).
-
Data apa yang bocor dari situs KPU? Situs resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dibobol hacker dan sekitar 204 juta data DPT bocor dalam kejadian ini.
-
Siapa yang mempertanyakan data kerawanan Pemilu di Kaltim? Isran mempertanyakan data yang dikeluarkan oleh Bawaslu tersebut. Sebab dalam riwayatnya, Kaltim tak pernah mengalami kericuhan dalam penyelenggaraan Pemilu.
-
Apa isi hoaks tentang Kominfo? Beredar sebuah tangkapan layar judul berita yang berisi Menteri Amerika Serikat menyebut Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) bodoh usai Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 diserang hacker beredar di media sosial.
-
Dimana hoaks tentang Kominfo beredar? Beredar sebuah tangkapan layar judul berita yang berisi Menteri Amerika Serikat menyebut Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) bodoh usai Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 diserang hacker beredar di media sosial.
-
Siapa yang tangani isu hoaks di Kominfo? Tim AIS Kementerian Kominfo menemukan sebanyak 2.357 isu hoaks dalam kategori kesehatan.
-
Siapa saja yang terlibat dalam pengawasan pemilu di Indonesia? Dalam konteks Indonesia, aktor-aktor seperti KPU (Komisi Pemilihan Umum), Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu), partai politik, dan lembaga swadaya masyarakat memiliki peran dalam memastikan pemilu berjalan dengan baik dan adil.
"Jadi sebenarnya bagi penyelenggara, berita bohong ini selain berhubungan dengan bisa jadi pidana pemilu yang pelanggarannya tetapi bisa jadi juga ke kitanya itu berdampak lain. Bisa berdampak kekerasan dalam tanda kutip, kekerasan itu bisa dari segi fisik maupun non fisik," ungkapnya.
Dia mencontohkan salah satu penyebaran berita bohong yang berdampak negatif bagi pihaknya yakni soal hoaks tujuh kontainer beberapa bulan lalu.
"Misalnya begini, penyebaran hoaks 7 kontainer itu dampaknya yang mau disasar kan ketidakpercayaan ke KPU dan Bawaslu. Begitu orang tidak percaya, semua nyindir ke kita seperti 'apalah kalian ini, KPU Bawaslu, masa surat suara kalian coblos coblosin, dicetak duluan'. Nah ini dampaknya, kalau orang tidak mengecek fakta-fakta lagi maka dia akan muncul apa yang disebut sebagai kebencian kejengkelan dan ketidaksukaan terhadap penyelenggara pemilu," jelasnya.
Menurutnya, komen-komen negatif itu saat ini terjadi dan disasarkan ke akun media sosial milik pribadi anggota Bawaslu dan KPU.
"Sekarang akun pribadi kita Bawaslu dan teman-teman KPU itu isinya banyak mention seperti 'tuh urusin tuh 7 kontainer kalian enggak becus dilaknat Tuhan ingat ada neraka'. Itu ya maksud saya ya penting gerakan seperti ini menjadi langkah awal kita bisa jadi pasca pemilihan," katanya.
(mdk/dan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Penyebaran hoaks Pemilu ditemukan paling tinggi di Facebook.
Baca SelengkapnyaDaftar platform ini paling banyak sebar hoaks terlebih jelang pemilu.
Baca SelengkapnyaSeptiaji mengatakan acara ini mengumpulkan lembaga penyelenggara pemilu, pemerintah, pakar, rekan media, hingga masyarakat sipil guna mencari solusi
Baca SelengkapnyaCekFakta merupakan kolaborasi antara Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), dan Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (MAFINDO).
Baca SelengkapnyaBerita hoaks didominasi oleh isu kesehatan, pemerintahan, penipuan dan politik di luar pada isu-isu lain
Baca SelengkapnyaYouTube menjadi tempat penyebaran hoaks terbanyak dengan presentase 44,6 persen.
Baca SelengkapnyaSejak tahapan kampanye Pemilu 2024 dimulai pada 28 November 2023, Bawaslu Jawa Barat mencatat 10 jenis dugaan pelanggaran di 22 kota dan kabupaten.
Baca SelengkapnyaAiman mengaku bukan polisi tidak netral dalam Pemilu, melainkan oknum
Baca SelengkapnyaDi sisi lain, dia mengakui bahwa temuan hoaks Mafindo jumlahnya lebih sedikit dari banyaknya hoaks yang tersebar.
Baca SelengkapnyaBahkan Menkominfo menyebut situasi ruang digital lebih baik dibandingkan pada 2019.
Baca SelengkapnyaHal ini dikarenakan penanganan kasus ini mencerminkan upaya untuk mempertahankan integritas Pemilu
Baca SelengkapnyaMengajak masyarakat khususnya para pemilih pemula untuk tidak mudah percaya dengan informasi hoaks
Baca Selengkapnya