Bawaslu sebut temukan 35 kasus dugaan politik uang di Pilkada Serentak 2018

Merdeka.com - Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Ratna Dewi Pettalolo mengungkapkan, terdapat 35 kasus dugaan pelanggaran politik uang pada pilkada serentak tahun ini. Sulawesi Selatan menjadi daerah terbanyak ditemukannya politik uang dengan jumlah 8 kasus.

"Khusus untuk data politik uang yang sudah diproses di provinsi kabupaten kota sebanyak 35 kasus. Yang tertinggi Sulawesi Selatan, terdapat 8 kasus," ungkap Ratna, dalam konferensi pers Bawaslu, di Kantor Bawaslu, Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (27/6).

Sumatera Utara dan Lampung menempati posisi kedua yang tertinggi ditemukannya dugaan pelanggaran terkait menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya, yakni 7 kasus.

Selanjutnya wilayah Jawa Tengah terdapat 5 kasus. Kemudian ada Sulbar dan Banten dengan 2 kasus, serta di Sultra, Bangka Belitung, Jabar, dan Jatim dengan 1 kasus.

"Sekarang sudah dalam proses klarifikasi di kantor Bawaslu provinsi dan Kabupaten Kota," imbuhnya.

Sebelumnya, anggota Bawaslu Rahmat Bagja menjelaskan bahwa untuk dikategorikan ke dalam politik uang, diharuskan adanya ajakan tertulis maupun lisan untuk memilih.

"Ya ada ajakan. Harus ada ajakan tertulis maupun lisan," ucap Bagja.

Selain persoalan politik uang, Bawaslu juga mengantongi dugaan pelanggaran lainnya dalam Pilkada serentak tahun ini di sejumlah daerah. Di antaranya seperti tertukarnya surat suara Pilgub dan Pilbup di NTB dan Bali, ditemukannya surat suara yang tidak di tandatangan oleh KPPS setempat di daerah Bengkulu, dan adanya keberpihakan anggota KPPS kepada salah satu paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Bali di media sosial.

Reporter: Yunizafira PutriSumber: Liputan6.com