Bawaslu sebut tren politik uang berkurang di Pilkada Serentak 2018
Merdeka.com - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Abhan mengatakan tren politik uang yang ditemukan selama kampanye Pilkada Serentak 2018 berkurang dibandingkan dengan Pilkada Serentak lalu. Melihat hal ini, menurutnya bisa mengindikasikan bahwa di masa tenang nanti akan pula berkurang.
"Kami secara maksimal melakukan pencegahan. Kalau dilihat trennya sekarang yang pidana money politic sedikit mudah-mudahan ini mengindikasikan di rawan masa tenang tidak ada kegiatan money politic yang masif," ujar Abhan di kantor Bawaslu, Jakarta Pusat, Minggu (10/6).
Abhan mengaku telah menginstruksikan kepada jajaran dari tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota agar memetakan masalah di tempat pemungutan suara. Serta antisipasi terhadap masa tenang yang jatuh pada 24 Juni sampai hari pencoblosan tanggal 27 Juni.
-
Apa yang terjadi pada saat masa tenang Pemilu 2024? Masa tenang dari 11 s.d. 13 Februari 2024.
-
Kenapa sistem ini dinilai bisa menekan politik uang? Sistem proporsional tertutup dinilai mampu meminimalisasi politik uang karena biaya pemilu yang lebih murah dibandingkan dengan sistem proporsional terbuka.
-
Gimana uang bisa mempengaruhi Pemilu? Ia menyebut bahwa calon legislatif (caleg) yang memiliki sumber daya finansial yang cukup seringkali tidak perlu melakukan kampanye secara aktif, karena ancaman uang sudah cukup kuat untuk mempengaruhi hasil pemilihan.
-
Apa yang aman menjelang pemilu? Kepolisian Resor Indragiri Hulu (Inhu), Polda Riau memastikan stok bahan bakar minyak (BBM) dan gas elpiji aman menjelang Pemilu 2024.
-
Bagaimana pengaruh politik uang? Politik uang memengaruhi hasil pemilu dengan beberapa cara, antara lain: Merusak integritas demokrasi: Politik uang merusak integritas pemilihan umum dan mencederai prinsip demokrasi yang adil dan transparan. Kandidat atau partai politik yang menggunakan politik uang untuk memenangkan pemilihan dapat memperoleh keuntungan tidak adil dan mengorbankan kepentingan rakyat.
-
Kenapa uang mengancam Pemilu 2024? 'Banyak sekali sekarang, paling serius dalam integritas negeri ini adalah uang, ancaman ini akan terjadi, dan akan terjadi pada Pemilu 2024,' jelas Alfitra dalam acara sosialisasi aplikasi Sietik DKPP RI di Hotel Yuan Garden, Senin (18/12).
"Ini jajaran kami melakukan pengawasan secara ketat masa tenang itu karena potensi pelanggaran terjadi di masa tenang mungkin juga apa yang dilakukan publik politik uang intimidasi kelompok atau masih ada kegiatan kampanye. Dalam UU menyebutkan dalam masa tenang maka tidak ada kegiatan apapun bagian dari kampanye," jelasnya.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini mengajak masyarakat juga ikut aktif dalam melaporkan pelanggaran Pilkada. Dia mengingatkan kepada anggota KPU dan Bawaslu untuk netral agar tidak terjadi konflik.
"Kami mengajak masyarakat Jabar dan Jatim untuk ikut ambil bagian dalam mengawasi proses dan melaporkan kecurangan dan pelanggaran. Betul-betul mengimbau KPU dan Bawaslu untuk menjaga integritas dan netralitas serta profesionalisme jajarannya jangan sampai kemudian, terjadi distorsi informasi terkait aturan permainan yang bisa memicu konflik," ujarnya.
Titi juga mengingatkan kepada penyelenggara Pemilu untuk memastikan hak pemilih terpenuhi. "Sekali lagi penekanan soal hak pilih, soal penggunaan hak pilih, terkait syarat c6 dan KTP kalau tidak terinformasi dengan baik, maka bisa memunculkan kekisruhan harus memastikan tidak ada intimidasi dan tekanan terhadap pemilih," lanjutnya.
(mdk/rzk)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Bawaslu menemukan 130 laporan atas dugaan pelanggaran politik uang yang terjadi saat masa tenang, hingga pemungutan suara Pilkada 2024
Baca SelengkapnyaRealisasi peredaran uang selama masa Pemilu 2024 hanya mencapai Rp67,14 triliun, atau lebih rendah dari perkiraan BI sebesar Rp68 triliun.
Baca SelengkapnyaDitemukan tingginya transaksi penukaran uang pecahan Rp50 ribu dan Rp100 ribu ketika masa tenang.
Baca SelengkapnyaAnggota Bawaslu RI Puadi mengatakan, jumlah dugaan pelanggaran ini tercatat hingga Rabu, 27 November 2024.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani mengatakan Indonesia tetap harus waspada meski ketahanan ekonomi domestik dianggap resilience.
Baca SelengkapnyaKepada seluruh jajaran, Munandar meminta agar terus melakukan konsolidasi.
Baca SelengkapnyaDia pun mengapresiasi partai politik (parpol) maupun politisi yang menghabiskan uang tak sedikit untuk kampanye.
Baca SelengkapnyaDalam penurunan terhadap APK tersebut, Bawaslu dibantu TNI Polri serta Satpol PP.
Baca SelengkapnyaBawaslu menyebut, menurunnya partisipasi pemilih di Pilkada Jakarta harus menjadi refleksi bersama.
Baca SelengkapnyaAnggota Bawaslu RI, Lolly Suhenty meminta kepada jajaran Bawaslu Bali untuk melakukan persiapan penertiban alat peraga kampanye (APK) untuk masa tenang.
Baca SelengkapnyaMenurut KPU ada kemungkinan penurunan partisipasi pemilih ketimbang Pemilihan Presiden (Pilpres).
Baca Selengkapnya"Hanya sekitar 20 kasus yang saat ini dilaksanakan penyidikan di jajaran kepolisian," kata Djuhandhani
Baca Selengkapnya